Husni: Banyak Laporan Penyimpangan Dana Desa

detak.co.id PALEMBANG - Masyarakat perlu tahu bahwa Pemerintah telah menyalurkan dana desa ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sejak akhir Maret lalu, namun dalam pelaksanaannya penggunaan dana Desa ini sarat akan penyelewengan dari Kepala Desa.

Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah banyak menerima laporan mengenai adanya penyimpangan dari penggunaan dana desa, hal itu diakui oleh Wakil Ketua Komisi I Drs. H. M Husni Thamrin, MM ketika ditemui di ruangannya, Kamis (23/06).

"Memang di lapangan banyak ditemukan laporan lisan mengenai banyak Kepala Desa yang melakukan implementasi yang tidak pas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, tapi kami tidak bisa merincikannya karena kami juga belum mendapatkan laporan secara rinci di daerah mana saja dan desa apa saja tapi secara umum ada yang seperti itu," tuturnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Dana desa seharusnya digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dengan Dana Desa yang telah digelontorkan Pemerintah, Kepala Desa diharapkan dapat mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat dengan menyeleraskan tujuan antara masyarakat dengan Kepala Desa.

"Yang diharapkan adalah aspirasi dari masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat harus ada mekanismenya, jangan sampai terbukti apa yang tidak diinginkan masyarakat tapi dikehendaki oleh kepala desa, nah itukan tidak nyambung. Masyarakat sesungguhnya butuh apa, malah diberikan apa, padahal itu kan sudah diatur dengan mekanismenya, dalam rangka perencanaannya itu apa yang harus dilakukan," ujar Husni.

Hingga Rabu 20 April lalu, Dana Desa yang sudah tersalurkan sebesar 41 persen atau Rp11,5 triliun. Dana sebesar itu disalurkan ke 179 kabupaten dari total 434 kabupaten di seluruh Indonesia. Menurut Husni DPRD perlu melakukan koordinasi untuk menindak lanjuti laporan mengenai adanya penyimpangan Dana Desa.

"Banyak sudah melaporkan tapi untuk menindak lanjuti kita membutuhkan koordinasi, kalau memang realitanya seperti itu atau tidak, Ada sistem monitoringnya kalau di DPRD ini hanya menerima laporan dan keluhan lalu kita melihat dilapangan apa yang sebenarnya terjadi untuk ditindak lanjuti," ujarnya

Rate this item
(0 votes)
Go to top