Sanksi apa yang diterima Jika APBD Kota Banjar Disahkan Lewat Tanggal 30 November

detak.co.id Banjar - Hingga Hari Sabtu, 01 Desember 2018 Kantor DPRD Kota Banjar masih tampak sepi. Tidak nampak suasana akan diselenggarakannya rapat paripurna pengesahan APBD 2019.

Padahal Ketuk palu APBD harus dilaksanakan sebelum tanggal 30 November.

"Kalau lewat tanggal 30 November, lantas sanksi apa yang diterima. ditanya hal tersebut Sekda Kota Banjar Ade Setiana, "menyatakan via sms belum ada jawaban.

Sanksi yang lebih parah diterima jika APBD terlambat disahkan yakni anggota DPRD tidak menerima gaji selama enam bulan. Mungkin nasib serupa akan sama dialami Walikota Banjar.

Lebih jauhnya harapan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat juga akan sirna.

"Kalau tepat waktu, peluang untuk mendapatkan DID kita masih besar. Meskipun masih ada syarat lain yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD 2019, bahwa pengesahan APBD 2019 paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir yakni selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018.

Jika melewati batas waktu yang telah ditetapkan, bisa terancam sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan.

Rate this item
(0 votes)
Go to top