Tarik ulur Eksekutif Dan Legislatif Dimungkinkan Deadlock

detak.co.id Banjar - Dibalik terlambatnya Paripurna pengesahan APBD 2019 Kota Banjar terselip rumor kurang sedap dikalangan masyarakat. Adanya dugaan pihak Eksekutif masih punya hutang terhadap legislatif menuai pertanyaan besar hutang apakah gerangan?

DPRD sebagai lembaga legislatif adalah badan atau lembaga yang berwenang untuk membuat Undang-Undang dan sebagai kontrol terhadap pemerintahan atau eksekutif. 

Sedangkan Eksekutif atau Pemerintah Daerah adalah lembaga yang berwenang untuk menjalankan roda pemerintahan.

Dari fungsinya tersebut maka antara pihak legislatif dan eksekutif dituntut untuk melakukan kerjasama, karena masing masing memegang prinsip Pembagian Kekuasaan. Dalam hal ini, maka tidak boleh ada suatu kekuatan yang mendominasi.

Menanggapi hal tersebut Ketua LBH-SMKR Teteng Kusjiadi mengatakan, "Sepertinya lebih menarik melihat situasi antara Eksekutif dan Legislatif yang sedikit memanas, pertanyaannya, "ada apa dengan DPRD Kota Banjar dan Walikota Banjar, sampai-sampai APBD Kota Banjar belum juga diketuk palu?

Mungkinkah Hal ini erat kaitannya dengan desas-desus yg berkembang ditengah masyarakat. Bahwa ada hutang eksekutif kepada legislatif yg belum dipenuhi. Jika benar seperti itu, lantas Hutang apakah gerangan?

Saya hanya bisa mengingatkan, hati-hati dengan semua itu. Jangan main-main, baiknya semua pihak mengedepankan kepentingan Rakyat bukan malah mengedepankan ego.
Ingat kasus DPRD di Kota Malang, dimana dari sekian puluh anggota DPRD Kota Malang, hanya tersisa 4 orang saja yg terlepas dari jerat hukum. Ujar Teteng Kusjiadi Ketua LBH-SMKR dengan nada sinis.
Ditempat terpisah Anggota DPRD Kota Banjar dari Golkar, Oman Ismail Marzuki mengatakan adapun dari hasil konsultasi ke Depdagri "sebaiknya segera dibahas dan disepakati. Namun oman tidak menjawab terkait sanksi apa yang diterima seandainya terjadi deadlock.

Dalam setiap hubungan kerjasama pasti akan selalu terjadi gesekan-gesekan, begitu juga dengan hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Namun alangkah lebih bijak jika gesekan-gesekan tersebut dapat ditekan demi kepentingan hajat banyak (rakyat).

Rate this item
(0 votes)
Go to top