Menteri Tjahjo Akan Resmikan MPP Jenderal Sudirman di Surakarta

detak.co.id SURAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo akan meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman, Surakarta, pada Jumat, (28/08). Peresmian tersebut juga akan dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.


MPP yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 2 ini menyediakan 377 jenis layanan bagi publik berupa perizinan, pembuatan dokumen, hingga perpajakan dalam MPP. Lebih rinci, sebanyak 184 pelayanan dari OPD Kota Surakarta, 177 pelayanan dari instansi vertikal, 11 pelayanan dari BUMN, dan empat pelayanan dari swasta. Soft launching MPP yang berlokasi di kota berjuluk 'The Spirit of Java' tersebut telah diselenggarakan pada 17 Agustus 2020.

Berbagai pelayanan pengurusan perizinan dan nonperizinan diintegrasikan dalam sistem pelayanan satu atap. MPP memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan lintas instansi dalam satu gedung. Sedikitnya terdapat 21 instansi yang bergabung dan terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi vertikal yang ada di Kota Surakarta

Pelayanan dalam bangunan yang terletak di pusat kota ini terbagi ke dalam lima lantai. Adapun lantai satu difungsikan sebagai tempat pelayanan 21 OPD, lantai dua untuk pelayanan instansi vertikal dan Provinsi Jawa tengah. Sementara lantai tiga untuk kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dan lantai teratas difungsikan sebagai ruang pertemuan. Pada lantai basement menyediakan fasilitas antara lain tempat bermain anak, pojok baca, musala, dan ruang laktasi. Sementara fasilitas lain yang disediakan yakni fasilitas disabilitas, ATM centre, dan toilet.

Kecepatan, keterjangkauan, keterbukaan, keamanan dan kenyamanan menjadi prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaran pelayanan publik oleh pemerintah. Pemerintah Kota Surakarta sejak lama telah berupaya mengakomodir prinsip-prinsip tersebut sehingga berbagai inovasi terus dikembangkan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Kali ini, Pemerintah Kota Surakarta merancang terobosan dalam bentuk MPP.

MPP diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi. Hal ini juga merupakan langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik. Terlebih, pemerintah tengah menggencarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memudahkan masyarakat sebagai konsumen pelayanan.

Sebelumnya Pemerintah Kota Surakarta juga telah menandatangani naskah komitmen pembentukan MPP 2020 di Kantor Kementerian PANRB pada Februari 2020. Sebanyak 47 orang Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi bersama Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menandatangani komitmen tersebut di hadapan Menteri PANRB.

Manajemen Risiko E-Government Jadi Peluang Tingkatkan Kinerja Organisasi

Manajemen Risiko E-Government Jadi Peluang Tingkatkan Kinerja Organisasi

detak.co.id JAKARTA – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government memiliki dampak negatif maupun positif, yang diakibatkan faktor internal dan eksternal organisasi. Organisasi pemerintahan perlu manajemen risiko sebagai pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko SPBE.

Pemerintah Dorong Implementasi Manajemen Risiko SPBE

Pemerintah Dorong Implementasi Manajemen Risiko SPBE

detak.co.id JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa upaya peningkatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tetap berjalan meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Salah satunya melalui penetapan dan sosialisasi pedoman manajemen risiko SPBE, yang menjadi langkah strategis untuk membangun fondasi kebijakan manajemen SPBE.

Tidak Ada Istilah Gaptek Bagi ASN

Tidak Ada Istilah Gaptek Bagi ASN

Detak.co.id JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh gagap teknologi atau gaptek. Di era revolusi industri 4.0, birokrat muda harus melek teknologi dan harus mengikuti perkembangan.

SPBE Hasilkan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi dan Tingkatkan Pelayanan Publik

SPBE Hasilkan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi dan Tingkatkan Pelayanan Publik

detak.co.id JAKARTA - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Percepatan Penerapan SPBE, 4 Program harus Diselesaikan dalam 2 Tahun

Percepatan Penerapan SPBE, 4 Program harus Diselesaikan dalam 2 Tahun

Detak.co.id JAKARTA – Kehadiran Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pembangunan. Setidaknya ada 4 program yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun.

Go to top

Copyright ©2020 Detak Group. All rights reserved. Support by pamulang online