JSKK Minta Desak Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

JAKARTA -Puluhan massa Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (6/4/2017). Massa yang dikawal ketat kepolisian menuntut penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Dalam aksi yang dipimpin Sumarsih menyampaikan tuntutan. Di antaranya, meminta Presiden Jokowi agar berkenan untuk memegang teguh komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan menghapus impunitas sebagaimana tercantum dalam Nawacita (visi, misi dan program aksi pada butir FF dan GG.

Segera menugasi jaksa agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan atas kasus Trisakti - Semanggi I - II, Kekerasan 13-15 Mei 98, penghilangan orang secara paksa, Talang Sari, Penembakan misterius, 1965/1966, Wasior Wamena dan TPF Munir dengan membuka hasil rekomendasinya.

Mendorong terbentuknya pengadilan HAM ad hoc dan Pengadilan HAM untuk kasus pelanggaran HAM tersebut dengan Hakim dan Jaksa yang berintegritas.
Segera membentuk pengadilan Ad-hoc bagi Tragedi Semanggi (Semanggi ll dan Trisakti).

Sudahi politisasi SARA, hentikan ujaran kebencian, dan stop kekerasan.
Kembalikan demokrasi elektoral dalam bingkai keadilan rakyat pemenuhan hak-hak warga, kelestarian lingkungan, penghormatan kemanusiaan, toleransi dan perdamaian (demokrasi substansial).

Aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) harus bersikap netral dan menunjukkan independensinya dengan menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing secara Profesional dan akuntabel, hormati supremasi sipil, serta tuntaskan reformasi ketubuh TNI.

Rate this item
(0 votes)
Go to top