Pemkot Tangsel Lelang Titik Parkir Milik Daerah, Pengamat: Tidak Sesuai Aturan

Pemkot Tangsel Lelang Titik Parkir Milik Daerah, Pengamat: Tidak Sesuai Aturan
detak.co.id TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) sudah melelang sebanyak 14 titik lahan parkir off street milik daerah, di mana lima titik dari 14 titik sudah terpilih pemenang lelang sebagai mitra sewa pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).
 
Kepala Dishub Tangsel, Purnama Wijaya, mengatakan, bahwa Pemasukan Asli Daerah (PAD) hasil lelang lahan parkir dikategorikan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan.
 
“Retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan. Saat ini, kontrak sedang dalam proses. Kamis besok akan dirapatkan lagi dengan tim,” ungkapnya  singkat, melalui pesan WhatsApp, Rabu (8/7/2020).
 
Secara regulasi, lelang pemanfaatan BMD berupa lahan parkir, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangsel nomor 8 tahun 2017 tentang pengelolaan BMD.
 
Kemudian, dengan mempertimbangkan Pasal 42 ayat (4) Perda tentang pengelolaan BMD, lelang lahan parkir dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Sewa BMD. 
 
Dalam Perwal tersebut, nilai besaran lahan parkir yang dilelang diatur dalam Keputusan Walikota (Kepwal) nomor 593.1/Kep.125-Huk/2020, dengan mempertimbangkan Pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat (3) pada Perwal terkait.
 
Namun, pada Perda nomor 9 tahun 2014 tentang retribusi daerah diatur juga mengenai retribusi pada objek retribusi yang sama dengan struktur besaran tarif berbeda dengan metode sewa BMD melalui lelang.
 
Selaku pendamping pelaksanaan lelang lahan parkir tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangsel melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Seksi Datun), belum bisa menjawab ketika ditanya mengenai pandangan secara hukum perihal terdapatnya dua aturan yang mengatur satu objek retribusi.
 
WhatsApp Image 2020 07 08 at 17.39.20
 
Sementara itu, pengamat Administrasi Negara saat minta pendapatnya, Ahmad Ghozali Mukti mengatakan, semestinya tidak boleh menggunakan dua aturan atas satu kasus/obyek yang sama. "Apalagi ketentuan dari produk hukum tersebut menentukan pola perhitungan yang berbeda," terangnya.
 
Ghozali menambahkan, dirinya tidak tahu apakah pihak terkait, Bagian Hukum Sekretariat Daerah diajak  diskusi atau tidak tentang  adanya dua aturan hukum terdapat perbedaan esensi dari aturan yang dipakai atas sebuah obyek yang sama.
 
"Wali Kota Tangsel dan DPRD  mestinya turun tangan dalam proses pemanfaatan  Barang Milik Daerah (BMD). Mestinya, aturan yang yang sudah ada, bila tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, maka seyogyanya dilakukan revisi Perda terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," pungkasnya.(HW)
Go to top

Copyright ©2020 Detak Group. All rights reserved. Support by pamulang online