detak.co.id JAKARTA – Pembubaran lembaga yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya untuk efisensi anggaran, tetapi upaya strategis dalam penyederhanaan birokrasi. Pembubaran atau penataan lembaga non-struktural (LNS) diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu fokus utama dari program Presiden RI Joko Widodo.

“Ukurannya tidak dalam kerangka efisiensi anggaran tapi membuat birokrasi yang ramping, efektif, dan efisien,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat menjadi narasumber dalam Webinar Universitas Brawijaya, secara virtual, Selasa (15/09).

Penyederhanaan yang dilakukan antara lain penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon, serta pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional. Pemerintah juga melakukan penataan lembaga yang tidak efektif, tidak efisien, serta kewenangannya tumpang tindih dengan kementerian dan lembaga yang sudah ada.

Lebih lanjut, Menteri Tjahjo menjelaskan bahwa terdapat lima tujuan penyederhanaan birokrasi, salah satunya adalah menciptakan birokrasi yang dinamis sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang prima. “Tujuan penyederhanaan birokrasi dan pemangkasan lembaga negara adalah dalam upaya mewujudkan birokrasi yang lebih dinamis,” imbuh Tjahjo.

Tujuan penyederhanaan birokrasi lainnya adalah mewujudkan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN), percepatan sistem kerja, dan fokus pada pekerjaan fungsional. Selain itu juga untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai pemerintah.

Pada kurun waktu tahun 2014 hingga 2020, pemerintah telah melakukan pengintegrasian atau pembubaran 27 LNS ke dalam lembaga yang memiliki tugas sejenis. Pada tahun 2014 terdapat 120 LNS yang dilebur, kini pada tahun 2020 tersisa sebanyak 93 LNS.

Diungkapkan bahwa banyaknya jumlah LNS merupakan dampak dari lahirnya era reformasi. Sebab setelah berakhirnya orde baru, pemerintah membentuk lembaga baru untuk percepatan penyelesaian masalah di Indonesia. “Ada birokrasi yang muncul akibat reformasi, yaitu banyaknya badan, lembaga, dan komite yang tumpang tindih,” jelasnya.

Seiring perubahan urgensi negara, pemerintah melakukan penyederhanaan jumlah LNS sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kementerian PANRB berperan dalam penyederhanaan lembaga dengan melakukan inventarisasi dan analisis terhadap efektivitas LNS. Hasil analisis tersebut akan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

Rekomendasi kebijakan penataan kelembagaan LNS pada prinsipnya merupakan upaya untuk mengintegrasikan tugas dan fungsi yang berkesesuaian dengan instansi pemerintah. Oleh karena itu Menteri Tjahjo menegaskan tidak ada tugas dan fungsi yang hilang atau tidak dilaksanakan. Namun dikerjakan oleh instansi yang mendapatkan limpahan tugas dan fungsi. (clr/HUMAS MENPANRB)

detak.co.id PANDEGLANG - Dalam rangka kunjungan kerja, Wakapolda Banten Brigjen Pol. Drs. Wirdhan Denny, M.M., M.H mengunjungi Polres Pandeglang.

Kunjungan kerja kali ini, Waka Polda Banten Brigjen Pol. Drs. Wirdhan Denny, M.M., M.H memberikan arahan kepada Pejabat Utama Polres Pandeglang dan para Kapolsek jajaran Polres Pandeglang dan juga dalam kunjungannya, Waka Polda Banten menjalin silahturahmi dengan para Pejabat Utama Polda Banten dengan Personel Polres Pandeglang.

Dalam arahannya, Waka Polda Banten Brigjen Pol Drs Wirdhan Denny, M.M., M.H memberikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Pandeglang.

"Yang pertama saya ucapkan terimakasih dan apresiasi dari bapak Kapolda kepada rekan-rekan atas pelaksanaan tugas selama ini. Dan Saat ini kita sedang di hadapkan situasi yg cukup sulit yaitu covid-19. Kehadiran saya disini ingin melihat kesiapan rekan-rekan dalam menghadapi tugas dengan situasi sekarang ini," kata Wirdhan Denny. Selasa, (15/09/2020).

Wirdhan Denny menambahkan di masa pandemi covid-19 tersebut, agar Personel Polres Pandeglang melaksanakan operasi yustisi dan berikan himbauan kepada masyarakat.

"Berkaitan dengan hal itu, tolong laksanakan operasi yustisi dengan baik. Operasi ini di bagi 2 secara stasioner dan mobile. Dan buat para kapolsek jangan pernah bosan mengingatkan masyarakat tentang pendisiplinan protokol kesehatan. Dan untuk pelaksanaan operasi yustisi ini harus di payungi oleh perda, tapi faktanya belum di payungi perda sampe saat ini, sehingga wakapolri pada saat zoom meeting beliau sudah memerintahkan seluruh pemerintah daerah untuk menerbitkan perda. Hanya sanksi sosial yang bisa kita lakukan sekarang," tambah Wirdhan Denny.

Dan Wirdhan Denny juga mengajak kepada seluruh personel Polres Pandeglang agar mematuhi protokol kesehatan.

"Saya minta tolong jangan bosan-bosan melaksanakan apa yg di inginkan oleh pimpinan kita karna kesehatan itu di atas segala-galanya. Sebelum kita melaksanakan pendisiplinan kepada masyarakat, kita harus melaksanakan pendisiplinan secara internal dulu. Saya minta khususnya yang bertugas di fungsi pelayanan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan," ajak Wirdhan Denny.

Wirdhan Denny berharap, kedepan agar personel Polres Pandeglang melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan betul-betul melaksanakan tugas dengan baik.

"Dalam situasi seperti ini, saya berharap tolong hindari tindakan-tindakan yg kontra produktif dan tetap melaksanakan tugas sesuai dengan aturan. Dan dalam rangka melaksanakan tugas sehari-hari saya ingatkan kepada anggota untuk menjaga soliditas kesatuan, tidak ada pekerjaan yang sulit kalo di landasi dengan keikhlasan," harap Wirdhan Denny.

"Dan saya ingin Polres Pandeglang betul-betul melaksanakan tugas dengan baik. Tolong bersinergi yang baik sehingga kedepan pelaksanaan tugas kita berjalan lebih baik lagi. Tugas kita kedepan semakin berat mari kita rapatkan barisan dan bergandeng tangan agar melaksanakan tugas dengan baik. Jangan sampe ada hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawab kita bersama," lanjutnya.

Turut hadir dalam kunjungan Waka Polda Banten Brigjen Pol. Drs. Wirdhan Denny, M.M., M.H ke Polres Pandeglang Kabid Propam Polda Banten Kombes Pol Yohan Priyoto, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi, Kapolres Pandeglang AKBP Sofwan Hermanto, PJU Polres Pandeglang, Para Kapolsek Jajaran Polres Pandeglang dan seluruh personel Polres Pandeglang. (Bidhumas)

detak.co.id Cilegon - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 akhirnya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon. Diketahui APBD Perubahan 2020 itu, mengalami penyusutan Rp 211 miliar, atau dari Rp 1,844 triliun menjadi Rp 1,633 triliun. Pengesahan APBD Perubahan 2020 tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Jumat (11/9/2020).

Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, dalam dokumen APBD Reguler 2020 struktur pendapatan Rp 1,844 triliun. Pada APBD Perubahan 2020 menjadi Rp 1,633 triliun. 

"Berkurang sekitar 11,44 persen,” kata Edi kepada awak media usai Rapat Paripurna Pengesahan APBD Perubahan 2020 di Gedung DPRD Kota Cilegon, Jumat (11/9/2020).

Lebih lanjut Edi mengatakan bahwa pos pendapatan asli daerah (PAD) semula di APBD Reguler 2020 Rp 727 miliar, pada APBD Perubahan 2020 menjadi Rp 557 miliar atau berkurang Rp 169 miliar. “PAD berkurang sekitar Rp 23,32 persen,” katanya.

Menurut politikus Partai NasDem itu, dana perimbangan pada APBD Reguler 2020 Rp 887 miliar, pada APBD PErubahan 2020 menjadi Rp 857 miliar atau berkurang sebesar Rp 29 miliar. “Dana perimbangan turun sekitar 3,34 persen,” tuturnya.

Kemudian kata Edi pada pos pendapatan lain-lain yang sah, pada APBD Reguler 2020 dari Rp 22 miliar, pada APBD Perubahan 2020 menjadi Rp 218 miliar atau berkurang sekitar Rp 11 miliar. “Pendapatan lain-lain yang sah berkurang sekitar 5,04 persen,” ujarnya.

Edi menerangkan bahwa pada pos belanja langsung dan tidak langsung APBD Reguler 2020, ditetapkan sebesar Rp 2,25 triliun, pada APBD Perubahan 2020 menjadi Rp 1,77 triliun, atau berkurang sekitar Rp 255 miliar. “Pos belanja APBD Perubahan 2020 berkurang sekitar 12,63 persen,” pungkasnya.

Pos belanja tidak langsung semula pada APBD Reguler 2020, lanjut Edi Rp 921 miliar menjadi Rp 911 miliar atau berkurang sekitar 1,07 persen. Sedangkan belanja langsung pada APBD Reguler 2020 Rp 1,104 triliun menjadi Rp 858 miliar atau berkurang Rp 246 miliar atau berkurang 22,26 persen. 

“Pada APBD Perubahan 2020 terjadi defisit belanja terhadap pendapatan sebesar Rp 136 miliar,” terangnya.

Edi menambahkan pada sektor pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, pada anggaran penerimaan pembiayaan daerah di dalam APBD 2020 Rp 181 miliar, pada APBD Perubahan 2020 menjadi Rp 136 miliar atau berkurang sekitar Rp 44 miliar atau dalam prosentase sekitar 24,67 persen.

“Pada APBD Perubahan 2020, struktur penerimaan dan pembiayaan mengalami surplus pembiayaan Rp 136 miliar. Surplus pembiayaan tersebut digunakan untuk menutupi defisit belanja Rp 136 miliar. Dengan demikian struktur perubahan APBD 2020 telah balance atau seimbang,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Harian Badan Anggaran pada DPRD Kota Subhi S Mahad mengatakan, proses APBD Perubahan 2020 telah melalui pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Pada dasarnya, pada masa pandemi korona ini struktur APBD mengalami penurunan. 

“Kami berharap beberapa program di APBD Perubahan segera terealisasi, agar serapan anggaran bisa maksimal. Beberapa kegiatan pembangunan fisik juga sudah bisa dilakukan,” pungkasnya.

detak.co.id JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan arahan terbaru terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu arahannya adalah pentingnya pemakaian masker dan percepatan pembagian masker di kalangan masyarakat sampai ditemukannya vaksin Covid-19. "Sebelum adanya vaksin, kuncinya paling penting adalah pemakaian masker. Segera yang berkaitan dengan ajakan untuk memakai masker, dan membagi masker, pelaksanaannya agar dipercepat," ujar Presiden Jokowi dalam arahan terbarunya, Senin (24/08).

Lebih jauh, Presiden meminta agar kampanye dan promosi terkait penggunaan masker dapat lebih digalakkan. Seluruh aparatur negara dapat mengambil peran untuk mengedukasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat agar selalu memakai masker, terutama saat berkegiatan di luar ruangan.

Mendukung arahan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta agar aparatur sipil negara (ASN) di manapun berada dapat semakin giat mengampanyekan dan mengedukasi masyarakat di lingkungannya mengenai pentingnya menggunakan masker, rutin mencuci tangan, dan selalu menerapkan protokol kesehatan secara sungguh-sungguh.

Pandemi Covid-19 memasuki babak baru, yakni tatanan normal baru, atau adaptasi kebiasaan baru. Masyarakat, baik ASN maupun swasta, terutama yang tidak termasuk dalam kelompok rentan, dapat kembali beraktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan secara benar.

Untuk ASN telah diterbitkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar pemimpin dan satgas di daerah dapat menyeimbangkan ‘gas dan rem’ antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dalam takaran yang tepat. “Agar komite dan Menteri Dalam Negeri mengingatkan kembali kepada satgas di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota agar betul-betul serius dan bekerja keras dalam rangka penanganan Covid-19," ujarnya. 

Dalam pemulihan ekonomi yang berjalan beriringan dan seimbang dengan penanganan kesehatan, Kepala Negara kembali menegaskan agar pelaksanaan skema bantuan langsung ke masyarakat dapat dilakukan dengan cepat. 

"BLT Desa, Bansos Tunai, BPNT, Banpres produktif, dan subsidi gaji dapat diselesaikan pada pertengahan September tahun ini sehingga dapat mendorong angka pertumbuhan kita," tuturnya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan untuk menjaga perekonomian nasional agar tidak melemah dengan memelihara pertumbuhan investasi agar tidak melebihi minus lima persen.

detak.co.id JAKARTA – Pegawai pemerintah tidak selalu bertemu pada ruang formal yang kaku. Seperti yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yakni menciptakan ruang informal yang dinamakan Library Cafe. Inovasi ini adalah. tempat berbagi pengetahuan, memadukan perpustakaan dengan kedai kopi yang diilhami dari konsep knowledge café, community of practice (COP).

Kepala BPKP, M. Yusuf Ateh menerangkan, Library Cafe juga mengandung aspek penting manajemen pengetahuan, yakni sumber daya manusia, proses, dan teknologi. "Dengan kemasan yang informal dan menyenangkan, diharapkan mampu menjadi perekat antar-generasi, menghilangkan silo, dan menciptakan modal sosial organisasi," ungkapnya dalam presentasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020 di Kantor Kementerian PANRB beberapa waktu lalu.

Library Cafe (LC) adalah inovasi yang dikembangkan oleh BPKP dengan tujuan untuk membudayakan berbagi pengetahuan, menangkapnya, dan mengunggah dalam sistem pengelolaan pengetahuan/Knowledge Management System (KMS).

Dalam ruang tersebut, pengunjung mendapatkan pengetahuan, mendiskusikan masalah dalam penugasan dan tercipta kesempatan para pihak menyiapkan landasan kesepakatan untuk dirumuskan dalam keputusan formil. Dari survei internal yang diadakan, 75 persen responden menyatakan isi materi relevan dengan penugasan auditor BPKP, sarana mengeksplorasi pengetahuan, koordinasi, serta sarana bertemu para pejabat.

Library Cafe yang diharapkan menjadi ruh bagi proses pengelolaan pengetahuan di BPKP, sudah dijalankan di beberapa kantor Perwakilan BPKP. Sampai dengan Maret 2020, terobosan ini telah diadopsi di 24 Perwakilan BPKP. Keberadaan Duta KMS di perwakilan BPKP turut mendukung berkembangnya LC, disamping faktor utama yaitu adanya dukungan dari pimpinan.

Sejauh ini belum ada instansi pemerintah yang mengembangkan Library Cafe sebagai sebuah konsep yang mengintegrasikan antara berbagi pengetahuan dan sistem pengelolaannya. "Tacit knowledge yang sebelumnya masih tersebar di kepala pegawai, dapat terdokumentasi dalam database organisasi," ujar Ateh.

Kehadiran pegawai BPKP dan juga COP dari eksternal diharapkan mampu menjalin koordinasi antar-instansi pemerintah, meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pihak internal maupun eksternal BPKP, termasuk Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) instansi pusat dan daerah. Berawal dari meningkatnya kompetensi dan kapabilitas pegawai, akan berdampak pada perbaikan proses bisnis unit kerja, dan pada akhirnya mendukung tercapainya lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan sehingga meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Menurut Ateh, format interaktif tersebut melibatkan influencer dari para ekspert dan COP eksternal maupun internal dengan panduan host. Sharing session ini bermanfaat memberikan insight bagi para peserta melalui diskusi untuk pemecahan masalah dalam pelaksanaan penugasan dan menjadi sarana briefing informal dari pimpinan organisasi. "Seluruh kegiatan diharapkan memberikan dampak yang dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik," pungkasnya

detak.co.id SURAKARTA - Mal Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman Kota Surakarta, telah diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Lahirnya MPP memaksa birokrasi untuk berlari dari zona nyaman, terutama di saat krisis seperti masa pandemi Covid-19 ini.

Menghadapi kondisi yang terjadi saat ini, eksistensi peran birokrasi sebagai pilar pembangunan sedang diuji, terutama dari aspek tata kelola internal dan pelayanan publik. "Birokrasi dipaksa untuk berlari dari zona nyaman untuk menghadapi tata kehidupan normal baru dan kita semua sebagai bagian dari birokrasi harus berubah," ujar Menteri Tjaho, dalam peresmian MPP Jenderal Sudirman Kota Surakarta, Jumat (28/08).

Menteri Tjaho menerangkan, Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa kondisi krisis yang melanda seluruh negara di dunia harus dijadikan momentum untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Hal ini bisa dimaanfaatkan untuk melakukan lompatan, salah satunya dengan mengintegrasikan layanan masyarakat, sehingga alur birokrasi semakin cepat.

Konsep MPP pada prinsipnya adalah mengintegrasikan semua pelayanan publik yang diperlukan masyarakat di satu tempat. Instansi pusat, daerah, BUMN, bahkan swasta bisa bergabung dalam MPP. Berdasarkan data yang ada, MPP Kota Surakarta memiliki total 377 jenis pelayanan yang berasal dari 21 instansi, yakni OPD Kota Surakarta, instansi vertikal, BUMN, dan swasta.

Di dalam MPP, fasilitas pelayanan publik telah terpadu dalam satu bangunan dan terhubung dalam satu jaringan, sehingga pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. "MPP di Solo harus konsisten melayani masyarakat dengan senantiasa memelihara sarana dan prasarana sebagai salah satu pendukung utama bisa terselenggaranya pelayanan publik yang cepat dan tepat," tandasnya. Tak sampai di situ, Menteri Tjahjo menambahkan, langkah pengembangan MPP selanjutnya adalah penyederhanaan layanan perizinan, pengaturan standar pelayanan serta peningkatan dukungan kualitas teknologi informasi.

Sementara itu, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menjelaskan, inovasi pelayanan masyarakat terus gencar dilakukan dengan inovasi dari para kepala dinas. Diantaranya Solo Satu Data, Adejamin Sehat (Dispendukcapil, BPJS dan DKK) untuk bantuan warga yang meninggal, Sultan Nikah Capingan (Konsultasi Pranikah Calon Pinanganten ) supaya calon kepala keluarga mampu melindungi, mengayomi istri dan anaknya. Program ini dari Bappeda, Dispendukcapil, dan BPPKB.

Terkait MPP yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 2 tersebut, merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Surakarta untuk terus melayani masyarakat walaupun di masa pandemi Covid-19. "Layanan administrasi di Kota Surakarta yang berbasis elektronik telah diakui secara nasional sebagai layanan yang cepat, tepat, dan mudah sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," terangnya. (don/clr/HUMAS MENPANRB)

Daftar instansi yang tergabung dalam MPP Surakarta:

Instansi Vertikal
1. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
2. Samsat
3. Polresta
4. Kantor Imigrasi Kelas I
5. Kementerian Agama
6. BPJS Kesehatan
7. BPJS Ketenagakerjaan
8. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
9. Badan Pengawas Obat dan Makanan

BUMN/Swasta
10. PLN
11. BRI
12. Bursa Efek Indonesia (BEI)

OPD Kota Surakarta
13. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Kesehatan
17. Dinas Perdagangan
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

BUMD
20. Bank Jateng
21. Perumda Air Minum

detak.co.id SURAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo akan meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman, Surakarta, pada Jumat, (28/08). Peresmian tersebut juga akan dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.

MPP yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 2 ini menyediakan 377 jenis layanan bagi publik berupa perizinan, pembuatan dokumen, hingga perpajakan dalam MPP. Lebih rinci, sebanyak 184 pelayanan dari OPD Kota Surakarta, 177 pelayanan dari instansi vertikal, 11 pelayanan dari BUMN, dan empat pelayanan dari swasta. Soft launching MPP yang berlokasi di kota berjuluk 'The Spirit of Java' tersebut telah diselenggarakan pada 17 Agustus 2020.

Berbagai pelayanan pengurusan perizinan dan nonperizinan diintegrasikan dalam sistem pelayanan satu atap. MPP memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan lintas instansi dalam satu gedung. Sedikitnya terdapat 21 instansi yang bergabung dan terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi vertikal yang ada di Kota Surakarta

Pelayanan dalam bangunan yang terletak di pusat kota ini terbagi ke dalam lima lantai. Adapun lantai satu difungsikan sebagai tempat pelayanan 21 OPD, lantai dua untuk pelayanan instansi vertikal dan Provinsi Jawa tengah. Sementara lantai tiga untuk kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dan lantai teratas difungsikan sebagai ruang pertemuan. Pada lantai basement menyediakan fasilitas antara lain tempat bermain anak, pojok baca, musala, dan ruang laktasi. Sementara fasilitas lain yang disediakan yakni fasilitas disabilitas, ATM centre, dan toilet.

Kecepatan, keterjangkauan, keterbukaan, keamanan dan kenyamanan menjadi prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaran pelayanan publik oleh pemerintah. Pemerintah Kota Surakarta sejak lama telah berupaya mengakomodir prinsip-prinsip tersebut sehingga berbagai inovasi terus dikembangkan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Kali ini, Pemerintah Kota Surakarta merancang terobosan dalam bentuk MPP.

MPP diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi. Hal ini juga merupakan langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik. Terlebih, pemerintah tengah menggencarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memudahkan masyarakat sebagai konsumen pelayanan.

Sebelumnya Pemerintah Kota Surakarta juga telah menandatangani naskah komitmen pembentukan MPP 2020 di Kantor Kementerian PANRB pada Februari 2020. Sebanyak 47 orang Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi bersama Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menandatangani komitmen tersebut di hadapan Menteri PANRB.

detak.co.id JAKARTA – Gaung reformasi birokrasi semakin terdengar sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penyederhanaan birokrasi menjadi dua level adalah salah satu fokus yang sedang dilakukan pemerintah saat ini. Tidak hanya untuk mempercepat pengambilan keputusan, namun lebih dari pada itu, reformasi birokrasi juga menjadi satu dari tiga agenda besar dalam aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

"Reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Organisasi yang terlalu banyak jenjang dan divisi harus kita sederhanakan," ujar Presiden RI Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) melalui konferensi video, Rabu (26/08).

Presiden menambahkan, terlalu banyak eselon tidak hanya akan memperpanjang birokrasi, tapi juga akan membuat anggaran terpecah dalam unit-unit kecil. Hal ini membuat pengawasan akan sulit dilakukan. Dengan adanya reformasi birokrasi, hal tersebut dapat diminimalisir karena adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

"Saya minta agar anggaran digunakan untuk membiayai program yang strategis, yang relevan dengan kebutuhan nasional kita, yang menjawab kepentingan masyarakat, dan yang membawa lompatan-lompatan kemajuan kita," tegasnya.

Reformasi birokrasi juga erat kaitannya dengan perizinan dan tata niaga sehingga dibutuhkan perhatian khusus dalam hal ini. Oleh karena itu, regulasi tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil 'rente' harus dirombak. "Regulasinya kita perbaiki, tata kelola birokrasi kita sederhanakan dan transparansikan, serta pemanfaatan TI dan digitalisasi yang mudah diakses rakyat, harus terus kita kembangkan," imbuh Kepala Negara.

Adapun agenda besar lainnya dalam pencegahan korupsi di Indonesia adalah pembenahan regulasi nasional dan juga peningkatan kampanye literasi antikorupsi di masyarakat.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa visi misi Presiden Joko Widodo tidak hanya sebatas penyederhanaan birokrasi, tapi juga birokrasi yang dinamis. Ia menyontohkan bagaimana pola kerja di media akhirnya diadaptasi dalam birokrasi sehingga mempercepat keputusan dan mengoptimalkan kinerja para aparatur negara, terutama saat dihadapkan dengan situasi pandemi saat ini.

"Dengan sistem infrastruktur yang kita bangun, adanya teknologi virtual saat ini dan sistem kerja kedinasan di rumah/kantor, akan makin mempercepat pengambilan keputusan, baik dalam hal perizinan maupun hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat," tutur Menteri Tjahjo.

Menteri Tjahjo juga mengingatkan agar dalam momen Pilkada serentak yang akan digelar akhir tahun nanti, para calon kepala daerah harus memperhatikan program strategis pemerintah pusat. "Pemerintahan itu ya satu, tegak lurus, tapi juga sesuai dengan kondisi dinamika yang ada," pungkasnya.

Dalam sesi talkshow bertema Praktik Baik Reformasi Birokrasi tersebut, Menteri PANRB juga memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Banggai. Keempatnya dinilai telah meningkatkan kualitas tata kelola internalnya melalui reformasi birokrasi.

Untuk diketahui, Kementerian PANRB bersama Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas, adalah tim nasional pencegahan korupsi (Timnas PK) yang bertugas untuk menyusun strategi nasional PK (Stranas-PK). Kegiatan ANPK menjadi salah satu bentuk penguatan komitmen dan apresiasi dalam hal pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya.

detak.co.id JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, mengatakan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) harus mampu memberikan pemahaman bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan Smart ASN yang mampu melaksanakan program pemerintah secara profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi, serta memiliki nasionalisme dan integritas yang tinggi.

“Saya kira KORPRI bisa berperan disini, untuk menggerakan dan mengorganisir anggota-anggotanya untuk cepat mengambil keputusan, cepat memberikan pelayanan publik, cepat memberikan perizinan usaha sehingga pertumbuhan kesejahteraan akan bisa meningkat dengan baik,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Webinar KORPRI dengan tema "Peran KORPRI dalam Mewujudkan ASN yanh Profesional, Modern, dan Produktif di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru” secara virtual, Kamis (27/08).

Dalam menghadapi era digital, Menteri Tjahjo meminta anggota KORPRI untuk memiliki spesialisasi dan keahlian sesuai dengan perkembangan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Ia juga meminta agar KORPRI bertransformasi menjadi organisasi profesi yang profesional dan mandiri.

“Ada tantangan-tantangan bangsa sekarang yang harus kita jawab ke depan, ada permasalahan-permasalahan birokrasi yang harus kita selesaikan, yang ini menjadi visi misi dan program Presiden untuk lima tahun,” ungkapnya.

Menteri Tjahjo juga mengingatkan bahwa ada empat tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia yakni korupsi, radikalisme dan terorisme, bahaya narkoba, dan bencana baik alam maupun non-alam termasuk pandemi Covid-19.

“Kalau kita semangat, punya spirit nasionalisme yang berperikemanusiaan, punya rasa gotong royong, punya rasa persatuan kesatuan, dan kita selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta disiplin untuk melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Saya yakin tantangan-tantangan bangsa ini akan dapat kita hadapi dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus nasional KORPRI Zudan Arif Fakrulloh mengajak seluruh anggota KORPRI untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dengan memperteguh jiwa korsa yang melekat secara terus menerus. Hal ini menjadi penting karena bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi dua hal besar yaitu pandemi Covid-19 serta akan diadakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. “Ini butuh strategi khusus agar kita tetap produktif, netral dan profesional,” ujarnya.

Di masa pandemi ini, ASN dituntut untuk tetap produktif dan berkinerja tinggi. Sementara terkait dengan akan terselenggaranya Pilkada serentak, Zudan berharap solidaritas KORPRI harus tetap terjaga. Ia meminta agar pada saat Pilkada atau pasca Pilkada tidak terjadi lagi tsunami politik.