Aksi yang digelar mahasiswa tersebut merupakan bentuk penyampaian kritik dan aspirasi terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah. Andra Soni menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak alergi terhadap kritik. Sebaliknya, kritik dipandang sebagai energi positif untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.

“Kritik mahasiswa adalah vitamin bagi pemerintah. Dari kritik itulah kami melakukan evaluasi dan perbaikan agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Andra Soni.

Ia menjelaskan, berbagai tuntutan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa sejalan dengan agenda prioritas Pemprov Banten. Khususnya dalam pembenahan infrastruktur dasar, peningkatan akses pendidikan, serta pemberantasan praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

“Apa yang kami kerjakan hari ini adalah respons atas harapan masyarakat. Mulai dari persoalan jalan rusak, akses sekolah yang belum merata, hingga isu pungli, semuanya menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.

Pada sektor infrastruktur, Gubernur Andra Soni menyoroti upaya percepatan pembangunan jalan terutama di wilayah Lebak dan Pandeglang. Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Pemprov Banten tetap berupaya hadir membantu pembangunan jalan desa yang secara administratif menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

“Provinsi ikut mendorong pembangunan jalan desa. Jika tidak kita lakukan bersama, yang dirugikan adalah masyarakat. Prinsipnya, pembangunan harus dirasakan secara adil dan merata,” katanya.

Selain itu, Andra Soni juga menyinggung penanganan persoalan lingkungan dan kebencanaan. Termasuk upaya penertiban tambang ilegal serta penataan industri yang berada di sempadan sungai sebagai langkah pencegahan banjir.

“Penutupan tambang ilegal sudah dilakukan melalui koordinasi lintas sektor. Ke depan, penataan kawasan sungai harus terus dikawal. Di sini peran mahasiswa sangat penting untuk tetap kritis,” ujarnya.

Sebagai wujud keterbukaan dan penguatan partisipasi publik, Andra Soni menyatakan komitmennya untuk melibatkan mahasiswa secara langsung dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten yang akan digelar pada April mendatang.

“Saya ingin mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan. Ini bagian dari pendidikan demokrasi dan upaya mewujudkan pembangunan yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Menutup pertemuan tersebut, Andra Soni mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor kepentingan rakyat.

“Banten membutuhkan mahasiswa yang kritis, peduli, dan berani menyuarakan kebenaran. Mari kita bangun Banten bersama-sama,” katanya. (Zal)

The post Temui Aliansi BEM, Gubernur Andra Soni Pastikan Partisipasi Mahasiswa di Musrenbang appeared first on Detak.co.id.

Pasalnya, perbuatan tidak senonoh tersebut diduga dilakukan YP terhadap anak-anak yang seharusnya berada dalam perlindungan dan tanggung jawabnya sebagai pendidik di lingkungan sekolah dasar negeri.

Fakta lain terungkap, YP ternyata pernah terseret kasus serupa pada 2011 silam saat bertugas di salah satu sekolah di kawasan Ciputat. Namun, usai peristiwa tersebut, YP justru dipindahkan dan kembali mengajar di sekolah lain di wilayah Serpong.

Kepindahan YP itu menuai sorotan tajam dari Anggota DPRD Tangsel, Zulfa Sungki Setiawati, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (26/1/2026).

Zulfa menilai Dinas Pendidikan dan pihak sekolah seharusnya lebih peka terhadap perilaku oknum guru tersebut. Menurutnya, seseorang yang memiliki perilaku menyimpang kerap menampilkan sikap baik untuk menutupi keburukan yang dimilikinya.

“Orang yang punya perilaku buruk itu biasanya menampilkan perilaku baik supaya disukai orang-orang di sekitarnya. Tapi masa iya bertahun-tahun kita bergaul tidak peka sama sekali? Tidak mungkin kecolongan kalau kita benar-benar peduli,” ungkap Zulfa.

Ia pun mendesak Kepala Dinas Pendidikan Tangsel untuk menjelaskan secara terbuka alasan YP bisa kembali mengajar sebagai guru SD negeri meski pernah terlibat kasus serupa di wilayah Ciputat.

“Jadi saya minta kepala dinas tolong jelaskan, alasan apa sampai oknum guru ini bisa lolos dan mengajar lagi setelah kejadian sebelumnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Zulfa meminta seluruh pihak tidak berdiam diri menyikapi kasus tersebut. Ia mengaku khawatir jumlah korban sebenarnya lebih banyak dari yang terdata saat ini.

“Ini sangat miris, sangat memprihatinkan, bahkan lebih besar dari kasus-kasus yang sekarang kita hadapi. Ini kasus yang menggemparkan dan bikin hati sedih dan sakit. Kalau ada, saya pengen tonjok itu orang,” ucapnya dengan nada geram.

Diketahui, hingga kini korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan YP berjumlah 26 anak. Namun, Zulfa meyakini jumlah tersebut berpotensi bertambah mengingat YP telah puluhan tahun bertugas sebagai guru.

“Mungkin korbannya bukan hanya 26 orang saja, bisa lebih. Berapa banyak anak yang mungkin terdampak dari penyakit-penyakit seperti ini,” katanya.

Zulfa pun meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut. Ia menegaskan, apabila YP terbukti secara hukum melakukan tindakan asusila terhadap anak-anak, maka hukuman berat harus dijatuhkan.

“Kalau nanti terbukti, saya minta pelaku dihukum seberat-beratnya. Bahkan kalau perlu disuntik mati,” pungkasnya.

The post Oknum Guru Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, DPRD Tangsel Soroti Kelalaian Dinas Pendidikan appeared first on Detak.co.id.

Deden mengaku prihatin atas peristiwa tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada para korban dan orang tua murid. Ia menegaskan kasus ini menimpa anak-anak di bawah umur sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan dari semua pihak.

“Karena ini melibatkan banyak anak, kami butuh informasi seluas-luasnya, terutama dari para orang tua. Ini demi masa depan anak-anak. Jadi kami harus mendampingi korban, terutama dari sisi psikologis, untuk memastikan anak tidak trauma. Kalau ada trauma, tentu ada terapinya,” ungkap Deden usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Tangsel, Senin (26/1/2026).

Tak berhenti di situ, Deden bilang, Disdik Kota Tangsel juga akan melakukan penelusuran terhadap rekam jejak YP yang diketahui telah mengajar selama 12 tahun di sekolah tersebut sebagai wali kelas.

“Kami butuh informasi, dia pernah menjadi wali kelas mana saja. Tidak cukup di sekolah itu saja, kami akan melakukan tracking sampai ke alumni, untuk memastikan kondisi psikologis anak-anak. Mudah-mudahan tidak ada, tapi jika ada, pasti kami dampingi secara psikologis. Itu yang menjadi fokus kami,” jelasnya.

Terkait proses hukum, Deden menegaskan sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Sementara itu, Disdik Kota Tangsel akan memprioritaskan perlindungan dan masa depan anak-anak yang diduga menjadi korban.

Bagi orang tua yang anaknya sudah melaporkan dugaan pelecehan seksual tersebut, pendampingan telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tangsel.

Namun bagi orang tua yang belum melapor karena faktor rasa malu atau takut, Deden menjamin identitas anak akan dirahasiakan. “Kami pastikan identitas anak aman dan dirahasiakan, supaya ke depan tidak berdampak buruk bagi psikologis maupun masa depan anak,” tegasnya.

Untuk memastikan jumlah korban, Disdik Kota Tangsel bersama DP3AP2KB telah membuka posko pengaduan bagi orang tua siswa. Deden juga memastikan proses belajar mengajar di sekolah tersebut tetap berjalan normal.

“Ada sebagian yang belajar online jika anaknya belum siap datang ke sekolah. Kita berlakukan pembelajaran jarak jauh. Posko pengaduan juga sudah dibuka dan terus kami pantau, karena ini untuk kebaikan anak-anak kita,” katanya.

Sementara itu, YP yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) telah dinonaktifkan sementara sambil menunggu proses hukum berkekuatan tetap (inkracht). Deden menyebut, tidak menutup kemungkinan YP akan diberhentikan secara permanen.

“Status PNSnya di non aktifkan, sambil nunggu ikracht, tapi berpotensi untuk di berhentikan,” pungkasnya.

The post Dugaan Pelecehan Anak di Sekolah, Disdik Tangsel Nonaktifkan Oknum Guru dan Lakukan Trauma Healing appeared first on Detak.co.id.

Yusuf menilai kasus tersebut sebagai tragedi serius bagi dunia pendidikan di Kota Tangsel. Apalagi, berdasarkan informasi yang diterimanya, pelaku diduga pernah terlibat kasus serupa di sekolah lain pada tahun 2011 lalu.

“Ini tragedi bagi dunia pendidikan. Terlebih lagi, indikasinya pelaku pernah melakukan perbuatan serupa di sekolah lain. Sekarang korbannya terus bertambah,” kata Yusuf usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan kasus tersebut di DPRD Tangsel, Senin (26/1/2026).

Ia menegaskan, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran bagi Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Kita harus bareng-bareng membenahi ini. Dinas pendidikan harus merapihkan semuanya, PPA juga sama, supaya ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini,” tegasnya.

Sebagai bentuk efek jera, Yusuf meminta agar YP divonis dengan hukuman maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur ancaman pidana berat, terlebih jika pelaku merupakan tenaga pendidik.

“Ini masuk kategori pemberatan. Pelakunya guru, korbannya anak didik, dan jumlah korban lebih dari satu. Bahkan saat ini sudah ada 26 korban yang terverifikasi oleh PPA dan kepolisian,” ungkap Yusuf.

Yusuf juga meminta aparat penegak hukum tidak main-main dalam menangani kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Ia mendorong agar proses hukum dilakukan secara transparan dan diekspos secara terbuka kepada publik.

“Tegakkan hukum seberat-beratnya dan ekspos ke pemberitaan, ke semua stakeholder, ke dinas pendidikan. Ini harus jadi warning keras bagi siapa pun yang terindikasi melakukan hal serupa,” terang Yusuf.

Menurutnya, hukuman maksimal dan keterbukaan informasi sangat penting untuk menimbulkan efek jera, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan seksual di lingkungan pendidikan.

“Kita minta pelaku dihukum seberat-beratnya. Aturannya sudah jelas di undang-undang,” pungkasnya.

The post Korban Capai 26 Anak, DPRD Tangsel Desak Oknum Guru Cabul Divonis Berat appeared first on Detak.co.id.

Perkara tersebut bahkan telah dibahas di lingkungan DPRD dan memicu keprihatinan mendalam dari para wakil rakyat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, menilai dugaan pelecehan seksual oleh tenaga pendidik terhadap anak didiknya merupakan tindakan yang tidak bisa ditoleransi.

“Ini sudah luar biasa tidak normal. Kejadiannya sangat memprihatinkan dan membuat kita semua geram,” kata Ricky usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Tangsel, Senin (26/1/2026).

Ia menegaskan, DPRD mendorong aparat penegak hukum agar memproses kasus tersebut secara tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, pelaku harus mendapatkan hukuman maksimal agar memberikan efek jera.

“Secara aspirasi, kami berharap hukum ditegakkan setegas-tegasnya. Kalau bisa, semaksimal-maksimalnya hukuman itu dijatuhkan,” tegasnya.

Meski demikian, Ricky menyebut bahwa proses hukum tetap harus berjalan sesuai mekanisme negara hukum, termasuk pembuktian dan dasar putusan yang sah.

Terkait informasi adanya dugaan tindakan lebih jauh dalam kasus tersebut, Ricky mengaku belum menerima hasil resmi pemeriksaan medis.

“Kalau soal visum, saya belum tahu persis. Itu nanti ditanyakan ke Polres. Informasi yang saya dapat sejauh ini tidak ada penetrasi. Namun ada dugaan tindakan seperti foto-foto, sentuhan, hingga oral. Tapi pastinya nanti menunggu keterangan resmi kepolisian,” jelasnya.

Ricky juga mengungkapkan bahwa jumlah korban dalam kasus tersebut diduga terus bertambah. “Informasi terakhir yang saya terima jumlah korban sekitar 29 orang. Tapi angka pastinya tetap harus dikonfirmasi ke pihak kepolisian,” katanya.

Saat ini, DPRD Kota Tangsel menunggu perkembangan penyelidikan dari aparat kepolisian dan berharap kasus ini diusut secara transparan demi perlindungan anak serta keadilan bagi para korban.

The post Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru Bikin DPRD Tangsel Geram, Minta Pelaku Dihukum Berat appeared first on Detak.co.id.

Penangkapan YP dilakukan setelah adanya laporan dari orang tua korban pada 19 Januari 2026. Saat ini, pelaku ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Tangsel guna kepentingan penyelidikan dan pengembangan kasus.

Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Wira Graha Setiawan, mengungkapkan bahwa jumlah korban dalam kasus ini terus bertambah seiring proses pengembangan penyidikan.

“Awalnya kami mendapatkan laporan ada sembilan korban. Kemudian kami lakukan pengembangan dan identifikasi menjadi 16 korban. Terakhir, berdasarkan laporan dari penyidik, jumlah korban yang berhasil kami identifikasi mencapai 26 anak,” ungkap AKP Wira usai ikuti Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Tangsel, Senin (26/1/2026).

Menurut Wira, pengungkapan jumlah korban tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan alat bukti berupa handphone, laptop, dan tablet milik pelaku. Terkait modus operandi, Wira menjelaskan bahwa pelaku diduga membujuk para korban dengan iming-iming uang jajan dan hadiah.

“Modusnya, korban diiming-imingi uang jajan sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000 atau dijanjikan akan dibelikan mainan,” jelasnya.

Namun demikian, polisi belum bersedia mengungkap secara rinci bentuk perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Hal itu dilakukan demi menjaga kerahasiaan dan kenyamanan para korban, yang sebagian besar masih anak-anak.

“Untuk detail perbuatannya belum bisa kami sampaikan, demi menjaga kondisi psikologis korban. Namun saat ini pelaku kami persangkakan Pasal 81 ayat (4) KUHP juncto Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),” kata Wira.

Atas sangkaan tersebut, YP terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Menanggapi adanya desakan dari sejumlah pihak agar pelaku dijatuhi hukuman berat, Wira menegaskan bahwa kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan pengadilan.

“Kalau soal putusan, itu ranah hakim. Kami di kepolisian hanya memproses penyidikan sesuai pasal yang disangkakan,” tegasnya.

Polisi juga tengah mendalami kemungkinan pelaku merupakan residivis, mengingat adanya kabar bahwa YP pernah menjalani hukuman pidana pada tahun 2011 atas kasus serupa di wilayah Ciputat.

“Kami masih berkoordinasi dengan panitera pengadilan untuk memastikan putusan lama tersebut. Kalau memang terbukti residivis, biasanya hakim akan mempertimbangkan hukuman yang lebih berat. Tapi itu semua kembali ke keputusan hakim,” pungkas Wira.

The post Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Guru di Tangsel, Korban Bertambah Jadi 26 Anak appeared first on Detak.co.id.

“Kami tidak ingin program ini berhenti di spanduk dan teks publikasi. Yang kami bawa hari ini adalah harapan orang-orang yang ingin bangkit. Aksi kecil, tapi nyata.” jelas Ketua KPP Gagah Tri Saputra, kepada awak media.

Lanjutnya kehadiran KPP di tengah acara besar untuk menyerahkan berkas dinilai sebagai simbol komitmen kuat, pendataan dilaksanakan sekitar satu minggu dan berhasil mengumpulkan 20 berkas.

“Program ini sangat bagus. Kami di wilayah RW 04 siap membantu melakukan pendataan,” ungkap Ical, Humas RW 04 Perumnas Suradita.

Rintangan Nyata di Lapangan: Dokumen Bermasalah Tidak Menghentikan Semangat

Menurut Divon Delan Day, Wakil Ketua KPP, banyak warga sangat ingin kembali sekolah namun mengalami kendala administratif, seperti:

1. KK bermasalah
2. Tidak memiliki akta kelahiran
3. Ijazah terakhir hilang
4. Ijazah ditahan perusahaan dan tidak punya salinan
5. Dan beberapa kendala lainnya.

Kendati demikian, KPP tetap menyaring warga yang paling siap untuk diproses lebih dahulu.

“Semangat mereka besar, meski dokumennya kecil. Dan itu yang membuat kami tidak bisa diam. Intinya bergerak dahulu dimulai dari langkah paling nyata.” jelas Divon.

Sementara itu, tokoh pemuda Syam Kelana Aas aktif memediasi komunikasi antara KPP dan tokoh masyarakat di berbagai wilayah, termasuk dengan rencana pertemuan dengan Ustadz Sirojudin Ibu Raden Dedeh tokoh BPD di wilayah Rumpin Bogor.

“Program ini tidak boleh berhenti. Semakin luas disosialisasikan, semakin banyak masa depan yang diselamatkan.” papar Syam Kelana.

KPP Bukan Komunitas Biasa: Aksi Berkelanjutan untuk Masyarakat

Gagah Tri Saputra mengungkapkan bahwa program beasiswa pendidikan hanyalah satu dari banyak gerakan sosial KPP.
Sebelumnya mereka telah:

• Mengadakan tes kesehatan gratis
• Menyiapkan program pemberantasan narkoba
• Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan Polsek Cisauk.

“Kami ini komunitas independen. Bukan komersial, bukan proyek, tapi pengabdian. Kalau ada pihak pemerintah atau swasta ingin berkolaborasi, kami sangat terbuka. Yang penting masyarakat merasakan manfaatnya.”pungkasnya.

The post Program Sekolah Gratis Masyarakat Putus Sekolah Target Skala Nasional Masuk Babak Aksi Nyata appeared first on Detak.co.id.

​Kunjungan ini bertujuan untuk mengamati dan mengembangkan model pendidikan kejuruan yang efektif dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di dunia industri, khususnya di Provinsi Banten.

​“Alhamdulillah, hari ini atas inisiasi Apindo Banten, kami dapat meninjau langsung dan mengunjungi SMK Mitra Industri MM2100,” ujar Andra Soni.

​SMK Mitra Industri MM2100 yang telah berdiri selama 14 tahun ini dikenal sebagai SMK percontohan yang menerapkan model link and match secara langsung dengan kebutuhan industri. Keunikan sekolah ini terletak pada pendirian dan pengelolaannya yang dilakukan oleh dunia industri di Kawasan Industri MM2100.

​Dalam kunjungannya, Gubernur Andra Soni meninjau langsung proses pembelajaran, fasilitas, hingga menelusuri sejarah berdirinya sekolah. Ia melihat berbagai fasilitas praktik, laboratorium, dan ruang kelas. Gubernur juga menyaksikan langsung kompetensi bahasa asing siswa meliputi Bahasa Inggris, Jepang, Korea, Arab, dan Jerman yang menjadi bekal penting sebelum mereka terjun ke dunia kerja.

​“Saya memahami bahwa Apindo mengajak saya agar kita dapat melanjutkan diskusi mengenai bagaimana Provinsi Banten bisa memiliki dan mengembangkan sekolah kejuruan yang bermitra erat dengan para pelaku industri,” ungkap Andra Soni.

​Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Mitra Industri MM2100, Lispiyatmini, menjelaskan bahwa sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Mitra Industri Mandiri dan didirikan sejak 16 Februari 2011. Sekolah menempati lahan seluas dua hektar dan dikelola bersama oleh Kawasan Industri MM2100 dan Forum Komunikasi Kerja Sama Sekolah dengan Industri (FKKSM) MM2100, serta didukung penuh oleh perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut.

​Lispiyatmini menambahkan, dari awalnya hanya memiliki satu program keahlian (teknik sepeda motor), kini SMK tersebut telah mengembangkan delapan program keahlian teknik elektronika industri, teknik instalasi tenaga listrik, teknik kendaraan ringan, akuntansi, teknik permesinan, perhotelan, teknik sepeda motor, teknik kimia industri. Saat ini, jumlah siswa mencapai 2.169 orang dengan didukung 100 tenaga pengajar. Sekolah juga menekankan penanaman lima nilai utama sebagai karakter wajib bagi siswa dan guru, yaitu: kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, kerja sama, dan peduli.
​“Untuk tes masuk siswa baru dilakukan oleh pihak eksternal,” jelas Lispiyatmini.

​Menutup kunjungan, Gubernur Andra Soni menyampaikan harapannya. “Saya berharap teman-teman Apindo Banten dapat memberikan dukungan penuh kepada kita, supaya anak-anak Banten juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan vokasi dengan kualitas seperti yang didapatkan oleh anak-anak di wilayah ini,” pungkasnya.

The post Gubernur Banten Dorong Perluasan Kemitraan SMK dan Industri appeared first on Detak.co.id.

Ketua STAI ILMI Tanjungbalai M. Asril Marpaung menyampaikan harapannya agar kiranya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dapat hadir pada acara Wisuda Sarjana Angkatan II STAI Tanjungbalai
direncanakan dilaksanakan pada Kamis (20/11/2025)

Lebih lanjut Asril Marpaung mengatakan, mendukung program dan visi misi Pemko Tanjungbalai dalam bidang jasa pendidikan, serta menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang selama ini terbangun dengan Pemko Tanjungbalai

Sementara itu, Kakan Kemenag Tanjungbalai, Ahmad Sofian mengatakan rencana kunjungan Wakil Menteri Agama Romo KH R Muhammad Syafi’i ke Kota Tanjungbalai serta meminta dukungan dari Pemko Tanjungbalai untuk program beasiswa anak Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang akan disampaikan ke Komisi VIII DPR RI dimana untuk tahap pertama sebanyak 1.020 Siswa dan tahap kedua 700 Siswa

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly mengatakan, untuk acara wisuda STAI ILMI beliau bersedia hadir di waktu yang dijadwalkan bila tidak halangan.

Selain itu, Wakil Wali Kota juga mengatakan kehadiran kampus STAI ILMI memberi peluang dan kesempatan bagi putra putri Kota Tanjungbalai yang akan menempuh pendidikan dibidang Keagaman

Terkait, rencana kunjungan Wamen Agama Romo KH R Muhammad Syafi’i di Tanjungbalai, pihaknya akan menunggu lebih lanjut waktu yang akan disampaikan Kemenag Tanjungbalai untuk kordinasi lebih lanjut tentang persiapan dan hal-hal yang akan dilaksanakan selama kunjungan di Kota Tanjungbalai

Untuk program beasiswa kepada MTs dan MA, Pemko Tanjungbalai menyambut baik akan hal itu. Ia mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Komisi VIII DPR RI, semoga nantinya program ini dapat terealisasi untuk Kota Tanjungbalai, ujarnya.

The post Wakil Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi STAI ILMI dan Kakan Kemenag appeared first on Detak.co.id.

Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kontribusinya dalam memperkuat fondasi pendidikan anak usia dini. Tinawati menerima penghargaan sebagai salah satu penerima Apresiasi Bunda PAUD Provinsi Peduli PAUD.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kepedulian dan komitmen dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di daerah masing-masing.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto menyampaikan bahwa Bunda PAUD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat sinergi antara kebijakan pusat, daerah, dan masyarakat hingga ke tingkat desa. Ia menegaskan, apresiasi tersebut bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga dorongan agar para Bunda PAUD terus berinovasi, menginspirasi, dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang.

“Bunda PAUD adalah sosok yang hadir langsung di tengah masyarakat, menjadi penggerak dalam mendukung program prioritas Kementerian Pendidikan, khususnya dalam memperluas akses layanan PAUD berkualitas bagi semua anak Indonesia,” ujar Gogot pada Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Sementara itu, Tinawati menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk terus memperkuat layanan PAUD di wilayah Banten.

Apalagi, sebagian besar wilayah Banten merupakan daerah pedesaan.

“Alhamdulillah, kami bersyukur bisa menjadi bagian dari 19 provinsi yang mendapatkan apresiasi ini. Tentu ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu layanan PAUD, terutama di desa-desa,” ujarnya.

Menurutnya, langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencakup peningkatan kualitas pendidik, penyediaan ruang ramah anak.

Serta edukasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini.

“Kami juga terus mengedukasi masyarakat agar memahami bahwa membentuk karakter anak sejak dini itu sangat penting baik di rumah maupun di satuan PAUD. Ini menjadi dasar bagi pembentukan manusia unggul di masa depan,” ungkapnya.

Tinawati menambahkan, pihaknya juga mendorong agar daerah-daerah terpencil tetap mendapat perhatian dan pendampingan dalam penyelenggaraan PAUD.

“Kami akan terus berupaya agar layanan PAUD menjangkau daerah-daerah yang belum tersentuh secara optimal. Semoga di tahun-tahun mendatang semakin banyak program yang dapat,” pungkasnya. (Zal)

The post Dedikasi Membangun PAUD, Tinawati Andra Soni Menerima Penghargaan Kemendikdasmen appeared first on Detak.co.id.