“Masih ada lima sampai enam gudang yang sejenis kimia,” ujarnya kepada wartawan di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel, Kamis (12/1/2026).

Syamsul menegaskan, ancaman serius terhadap ekosistem telah nyata terjadi. Kebakaran gudang pestisida milik PT Biotek Saranatama disebut telah mencemari aliran air hingga menyebabkan ikan – ikan di Kali Jaletreng mati. Aliran tersebut diketahui bermuara ke Sungai Cisadane.

Pria yang biasa disapaan Atul ini mengaku telah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kawasan pergudangan Taman Tekno BSD bersama sejumlah anggota DPRD Kota Tangsel lainnya.

Dari hasil peninjauan tersebut, ia menyebut tidak ditemukan adanya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai.

“Kalau saya melihat langsung ke lokasi, limbah atau aliran kimia itu tidak tersaring melalui IPAL, tetapi langsung mengalir ke kali,” tegasnya.

Ia menilai kondisi tersebut harus segera dibenahi agar pencemaran ekosistem tidak terus berulang. Seluruh pengelola kawasan pergudangan, termasuk di Taman Tekno BSD, diminta bersikap kooperatif apabila pemerintah daerah membutuhkan data kepemilikan bangunan dan perizinan.

Data penting tersebut meliputi keberadaan IPAL, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta persyaratan lain yang telah diatur dalam peraturan daerah. Meski kawasan pergudangan Taman Tekno BSD berdiri sebelum pemekaran Kota Tangsel, Atoel menegaskan seharusnya telah dilakukan penyesuaian dan pembaruan regulasi dengan pemerintah daerah saat ini.

“Idealnya setiap unit gudang memiliki IPAL sendiri, bukan dibuat secara global. Itu pun faktanya tidak berfungsi dengan baik,” katanya.

Ia mengingatkan, apabila persoalan tersebut tidak segera dibenahi, maka kejadian pencemaran serupa berpotensi terus berulang. Atoel pun berharap pihak pengelola BSD City bersedia duduk bersama untuk mencari solusi bersama.

“Kalau ini tidak dibenahi, bukan mustahil kejadian seperti ini akan terus terjadi. Saya berharap ada pihak operasional dari BSD untuk duduk bareng. Jangan sampai BSD hanya mau enaknya sendiri,” tegasnya.

Hingga berita ini dipublish, belum ada keterangan resmi dari pengelola gudang. Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada pihak pengembang BSD City, namun belum mendapat tanggapan. (Dra)

The post Ancaman Lingkungan di Taman Tekno BSD, Legislator Tangsel Minta Tata Kelola Gudang Dibenahi appeared first on Detak.co.id.

Merasa kondisi semakin sulit, para PKL akhirnya mengadu ke DPRD Kota Tangsel. Mereka diterima oleh Komisi II DPRD Tangsel dalam rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (12/11/2025).

Perwakilan PKL Pasar Serpong, Bambang Ferdiansyah, mengatakan bahwa kebijakan Pemkot Tangsel yang menempatkan para pedagang di belakang pasar dinilai tidak berpihak kepada mereka. Menurutnya, lokasi baru tersebut justru membuat pedagang terancam gulung tikar.

“Kalau disuruh pindah ke belakang, sama saja mematikan mata pencarian kami. Kami sudah pernah coba sebelumnya, dagangan malah busuk, pembeli sepi. Dari jalan raya ke belakang jauh sekali,” ungkap Bambang.

Ia juga menambahkan, pembeli harus mengeluarkan biaya parkir tambahan jika ingin berbelanja di area belakang pasar, sehingga semakin menurunkan minat masyarakat.

Meski begitu, Bambang mengaku bersyukur atas kesempatan audiensi yang difasilitasi DPRD Tangsel. Ia menyebut, para pedagang puas bisa menyampaikan langsung keluhan mereka kepada wakil rakyat.

“Alhamdulillah kami diterima dengan baik. Pemerintah juga sering turun ke lapangan dan mendengar keluhan pedagang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, mengatakan bahwa pihaknya memahami kesulitan para PKL dan berkomitmen mencari solusi terbaik.

“Secara umum para pedagang siap tertib, siap diatur, dan siap ditata. Hanya saja mereka berharap ada sisi keadilan dan kemanusiaan,” jelas Ricky.

Ricky menuturkan, salah satu persoalan yang mencuat adalah biaya parkir yang dianggap memberatkan pembeli. Ia pun mengusulkan relaksasi aturan parkir sebagai langkah awal.

“Misalnya kita gratiskan parkir selama 15 menit. Itu bisa jadi solusi agar pembeli tidak terbebani,” ujarnya.

Selain itu, Komisi II juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penataan PKL. Pihaknya berencana duduk bersama untuk menggali lebih dalam permasalahan di lapangan.

Ricky juga menyoroti usulan zonasi dari para pedagang. Ia menyatakan akan melakukan kajian lebih lanjut agar sistem tersebut dapat diterapkan tanpa menimbulkan masalah baru dalam penertiban. “Kita harus hati-hati. Jangan sampai diberi jam tertentu tapi nantinya malah sulit ditertibkan,” katanya.

Lebih lanjut, Ricky menegaskan bahwa DPRD juga mempertimbangkan nasib pedagang yang berada di dalam kios resmi pasar. “Kita tidak bisa hanya berpihak pada satu sisi. Pedagang di dalam juga bayar sewa dan retribusi. Jadi, kita harus adil dan cari solusi terbaik bagi semua pihak,” pungkasnya. (dra)

The post PKL Serpong Mengadu ke DPRD: “Pindah ke Belakang Sama Saja Mematikan Kami!” appeared first on Detak.co.id.

Sosialisasi dibuka oleh Ketua DPRD Kota Tangsel, Abdul Rasyid.Abdul Rasyid mengatakan, pengendalian gratifikasi merupakan variabel penting untuk mencapai penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, karena hal tersebut merupakan syarat penting bagi pembangunan yang berkualitas.

Dia juga menjelaskan, sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada Anggota DPRD Tangsel, merupakan langkah inisiatif yang progresif dan sekaligus konstruktif terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Tangsel, terutama bagi Anggota DPRD Kota Tangsel.

“Jadi kegiatan ini adalah sebagai perwujudan keseriusan DPRD Tangsel bersama KPK dalam melakukan mitigasi terhadap tindakan – tindakan yang berpotensi sebagai korupsi,” ungkap Abdul Rasyid, dikutip hari ini, Minggu (29/6/2025).

Politikus Partai Golkar ini menerangkan, sosialisasi pengendalian gratifikasi akan menjadi media bagi Anggota DPRD untuk mengetahui dan memahami tentang mana tindakan yang dapat dianggap sebagai gratifikasi dan mana yang tidak tidak dianggap gratifikasi.

“Kami atas nama DPRD Kota Tangsel mengucapkan terimakasih kepada KPK atas sosilisasi ini. Semoga sosilisasi ini bermanfaat bagi semua Anggota DPRD,” ujarnya.

Analis pemberantasan korupsi pada lembaga anti rasuh atau KPK, Ana menerangkan, bahwa sosialisasi pengendalian gratifikasi agar semua anggota dewan jangan sampai tidak melaporkan gratifikasi yang diterima dewan.

“Karena nanti efeknya kalau dia (dewan – red) tidak lapor, atau nolak, bisa berujung pada pidana,” terang Ana.

Ana menjelaskan, laporan gratifikasi tidak hanya dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Tangsel saja, namun laporan gratifikasi berlaku juga bagi Anggota DPRD diseluruh Indonesia. Sebab dengan melaporkan dugaan gratifikasi tersebut, maka akan memutus mata rantai persoalan hukum yang timbul akibat gratifikasi itu sendiri dikemudian hari.Ana menjelaskan, sosialisasi pengendalian grarifikasi tidak hanya dilakukan bagi kalangan legislatif saja, sosialisasi juga dilakukan bagi kalangan eksekutif Pemkot Tangsel.Ana menyebutkan, saat ini belum ada legislatif maupun eksekutif yang melaporkan soal gratifikasi kepada KPK. Dia pun mengajak agar Anggota DPRD bisa melaporkan soal gratifikasi kepada KPK.

“Belum ada yang melapor, maka itu saya mengajak supaya Tangsel itu jadi pro model,” pungkasnya.

The post Perangi Korupsi, DPRD Tangsel Ikuti Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi oleh KPK appeared first on Detak.co.id.

Menurutnya, kondisi ini sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi keluarga kecil, pelaku usaha mikro, dan pedagang kaki lima yang bergantung pada gas subsidi untuk aktivitas sehari-hari.

“Kami menerima banyak keluhan dari warga yang kesulitan mendapatkan elpiji 3 Kg. Kelangkaan ini bukan hanya menyulitkan rumah tangga, tetapi juga berdampak pada ekonomi kecil yang bergantung pada gas ini untuk menjalankan usaha,” kata M. Yusuf di DPRD Kota Tangsel, Senin (3/2/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangsel untuk segera mengambil langkah konkret.

Ia meminta Disperindag untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten serta Kementerian ESDM guna mencari solusi agar distribusi elpiji subsidi tetap berjalan lancar tanpa menyulitkan masyarakat.

“Kami tidak ingin ada kebijakan yang justru membebani rakyat kecil. Pemerintah harus memastikan transisi sistem distribusi ini tidak menimbulkan kelangkaan dan lonjakan harga di lapangan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan aturan baru, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

Yusuf menegaskan bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi juga dapat diterapkan dengan efektif tanpa merugikan rakyat.

Sementara itu, Kepala Disperindag Kota Tangsel, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa kelangkaan LPG 3 Kg terjadi akibat kebijakan pemerintah yang mengatur penjualan gas melon hanya boleh dilakukan oleh subpenyalur resmi yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), menggantikan sistem pengecer. Kebijakan ini mulai berlaku penuh pada 1 Februari 2025.

“Sayangnya, kebijakan ini diterapkan tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi dan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Akibatnya, dampaknya tidak terantisipasi dengan baik, sehingga masyarakat kini mengalami kesulitan mendapatkan elpiji 3 Kg,” ujar Abdul Aziz saat dihubungi melalui telepon.

Abdul Aziz pun berjanji akan segera berkomunikasi dengan Hiwana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas) untuk menyampaikan masukan kepada Pertamina agar permasalahan ini dapat segera diatasi.

The post Gas Ukuran 3 Kg Langka di Tangsel, Begini Kata Wakil Ketua DPRD appeared first on Detak.co.id.