Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mochamad Jeffry mengatakan, Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, tetapi dalam faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan Pejabat atau Pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Namun kenyataannya, SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada Portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari Sdr. DH dan Sdr. SS dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Bahwa yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut diantaranya dimiliki oleh Sdr. DH, Sdr. SS dan Sdr. LP

” Ada dugaan bermupakat jahat antara pelaku dengan yayasan Mitra SPPG,”terang Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mochamad Jeffry dalam keterangan pers relesnya yang diterima redaksi.

Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, sambung Jeffry, Sdr. DH bersama-sama dengan Sdr. SS dan Sdr. LP dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional secara melawan hukum melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai dengan kebutuhan riil lapangan dan terjadi mark up harga pengadaan, sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara yang tidak mendukung Operasional pelaksanaan MBG.

” Diantaranya adalah Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah koma dua sen) dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up, Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, Pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, Pengadaan Televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up,”tandasnya.

Bahwa terhadap perkara tindak pidana sambung dia, korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 s.d. tahun 2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Para Tersangka dijerat dengan pasal:
Primair : Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiair : Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap Tersangka AP, Tersangka Ya dan Tersangka IA dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
.

The post Kejagung Sebut Eks Kepala BGN Kongkalingkong dengan Yayasan Mitra MBG appeared first on Detak.co.id.

Berdasarkan pantauan, Dadan digelandang oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung ke dalam mobil tahanan yang terparkir di depan Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026). Tidak ada satupun kata-kata yang disampaikan Dadan yang telah mengenakan rompi berwarna merah muda.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mochamad Jeffry kepada wartawan.”Penyidik pidsus (Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) Kejaksaan Agung membenarkan penangkapan kepala BGN Dadan Hindayana, selain menangkap Kepala BGN, Kejagung juga menangkap dua wakil kepala BGN yakni SS selaku Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi.
Tersangka LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan

“Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik serangkaian pemeriksaan saksi terhadap Sdr. DH, SS, dan LP, yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah,”terangnya

The post Kejagung Tahan Mantan Kepala Badan Gizi Nasional appeared first on Detak.co.id.

Program ini fokus memberikan pelayanan kepada para penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah di wilayah setempat.

Saat awak media bersama salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bentar meninjau kegiatan di dapur umum SPPG Curugbitung, Kepala SPPG Curugbitung, Rafli Darmawan, menyampaikan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami bersama seluruh tim pekerja akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang optimal bagi para penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah di wilayah Curugbitung,” ujar Rafli Darmawan, Jumat (23/1/2026).

Ia menambahkan, komitmen tersebut sejalan dengan instruksi pemerintah dalam mendukung program Presiden menuju Indonesia Emas 2045, terutama di bidang peningkatan kualitas gizi anak bangsa.

“Pelayanan kami tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada penyajian menu yang menarik, enak, dan variatif. Kami menerapkan pola empat sehat lima sempurna dalam setiap sajian,” jelasnya.

Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, Rafli mengungkapkan bahwa SPPG Curugbitung juga melibatkan ahli gizi, chef, serta tim pekerja terlatih untuk memastikan setiap menu yang disajikan aman dan bergizi seimbang.

“Kami berharap layanan ini dapat menjadi harapan baru bagi masyarakat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para penerima manfaat,” pungkas Rafli.

Program Makanan Bergizi Gratis di Curugbitung ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dan masyarakat dalam upaya memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

The post SPPG Curugbitung Berkomitmen Wujudkan Layanan Makanan Bergizi untuk Anak Sekolah appeared first on Detak.co.id.

Seorang guru SDN 104312 Desa Kota Tengah, Angelia, mengatakan selama ini pelayanan makanan bergizi dari dapur SPPG Kota Tengah berjalan sangat baik. Seluruh menu yang diberikan kepada siswa dinilai berkualitas dan memuaskan.

“Setiap hari menu yang ada sangat memuaskan sehingga program MBG sangat membantu kebutuhan gizi para siswa,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Angelia menambahkan, sebanyak 264 siswa di sekolah tersebut menerima makanan bergizi setiap hari. Ia berharap kualitas menu yang diberikan tetap dipertahankan.

“Harapan kami, nutrisi tidak dikurangi sehingga benar-benar menjadi makanan bergizi bagi siswa,” katanya.

Sementara itu, Kepala SPPG Dolok Masihul Kota Tengah, Irfan Hutasoit, menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan total 3.986 porsi makanan bergizi setiap hari untuk para penerima manfaat di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul.

“Setiap hari dapur mendistribusikan sebanyak 3.986 makanan bergizi. Penyaluran dilakukan tepat waktu,” ungkap Irfan.

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada keluhan dari para penerima manfaat maupun masyarakat terkait kualitas maupun distribusi makanan. Namun demikian, pihaknya tetap terbuka jika ada masukan.

“Belum ada keluhan yang sampai ke kami, baik soal pendistribusian maupun menu makanan. Kami tidak tertutup dan siap menampung jika ada keluhan agar dapat segera diperbaiki,” ujarnya.

Program MBG di desa Kota Tengah diharapkan terus berjalan optimal agar kebutuhan gizi siswa dan masyarakat penerima manfaat di kecamatan Dolok Masihul, Sergai semakin terpenuhi dengan baik.(ap).

The post Program MBG Bantu Penuhi Gizi Siswa di Kota Tengah Sergai, Pelayanan SPPG Dapat Apresiasi appeared first on Detak.co.id.

SPPG Yayasan Karya Padarincang Bersinar dibangun di atas lahan seluas 1.000 meter persegi dan telah dilengkapi dengan fasilitas sesuai standar pelayanan gizi. Berdasarkan hasil verifikasi Badan Gizi Nasional, SPPG Yayasan Karya Padarincang Bersinar resmi beroperasi mulai 12 September 2025 dengan jumlah penerima manfaat mencapai 3.769 orang, yang terdiri dari siswa-siswi sekolah, kader posyandu, hingga balita di wilayah Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.

Sebagai wujud kolaborasi antara BNN dan Badan Gizi Nasional, SPPG tidak hanya difungsikan sebagai pusat pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan bagi mantan penyalahguna narkoba agar dapat kembali produktif dan mandiri secara ekonomi. Kelompok rentan ini dilibatkan secara aktif dalam operasional dapur sebagai bagian dari pelatihan keterampilan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan diri, meningkatkan kapasitas diri, serta berkontribusi positif bagi masyarakat sekitar.

“Dalam konteks pasca rehabilitasi, SPPG ini juga bisa menjadi semacam BLK ( Balai Latihan Kerja) bagi mantan pecandu yang ingin hidupnya normal kembali. Suatu saat setelah bekerja di SPPG ini, ke depannya bisa menjadi pengusaha warung, rumah makan, atau menjadi pekerja TKI di luar negeri,” ujar Kepala BNN RI dalam sambutannya.

Lebih jauh, SPPG Bersinar ini turut menggerakkan perekonomian desa melalui pemanfaatan hasil pertanian lokal sebagai bahan baku harian. Dengan demikian, manfaat keberadaan dapur ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak penerima gizi, tetapi juga oleh petani, pedagang, serta keluarga di sekitarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN RI juga menginstruksikan jajaran BNN Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk bersinergi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing. Sinergi ini diharapkan dapat mendorong perluasan program sehingga mampu menjangkau lebih banyak mantan penyalahguna narkoba sekaligus memperkuat upaya pemulihan secara berkelanjutan.

Peresmian SPPG Yayasan Karya Padarincang Bersinar sebagai role model diharapkan melahirkan pola kolaborasi terintegrasi antara pemenuhan gizi, rehabilitasi, dan pemberdayaan kerja. Pemenuhan gizi yang baik bukan sekadar urusan kesehatan, melainkan investasi jangka panjang bagi lahirnya generasi yang kuat, produktif, dan berdaya saing, guna mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045. (Zal)

warondrugsforhumanity

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN

The post Integrasi Gizi, Rehabilitasi, dan Perberdayaan Sosial, BNN Luncurkan SPPG Bersinar di Padarincang appeared first on Detak.co.id.

Kordinator Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) Raja Parlindungan Pane menyebut, kritik terhadap program MBG ini mengemuka dalam diskusi Indonesia Review di kantor redaksi VOI Media, Jakarta, Rabu (24/09/2025) siang.

Raja yang juga jurnalis senior ini mengungkapkan, berdasarkan keterangan Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 4.711 kasus keracunan makanan MBG sejak Januari hingga 22 September 2025, dengan mayoritas terjadi di Pulau Jawa.

FWK menilai angka tersebut sebagai bukti nyata lemahnya pengawasan kualitas pangan di lapangan. “Bagaimana mungkin program sebesar ini justru menimbulkan ribuan kasus keracunan? Pemerintah harus bertanggung jawab penuh karena yang jadi korban adalah siswa dan masyarakat kecil,” ujarnya.

Kontroversi semakin menguat setelah anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkap dugaan adanya 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif dalam program MBG. Ia mendesak BGN segera memperbaiki sistem verifikasi agar tidak terjadi manipulasi data. “Kalau data dapur saja fiktif, bagaimana publik bisa percaya bahwa distribusi makanan betul-betul sampai ke penerima manfaat?” kata Raja Mengutip.

Ironisnya bak berbalas pantun, Kepala BGN, Dadan Hindayana, bahkan mengakui adanya praktik keterlibatan anggota legislatif baik di DPR maupun DPRD dalam kepemilikan dapur SPPG. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius soal konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Selain persoalan teknis dan integritas, FWK menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan. Program MBG tahun 2026 tercatat menghabiskan Rp335 triliun, yang diambil dari total Anggaran Pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun. FWK menilai kebijakan ini berpotensi menggerus esensi alokasi pendidikan yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas guru, sarana belajar, dan infrastruktur sekolah.

“Kalau lebih dari sepertiga anggaran pendidikan dialihkan untuk makan bergizi gratis yang carut-marut, maka kualitas pendidikan kita bisa makin terpuruk. Ini bukan solusi, melainkan bom waktu,” kritik FWK.

FWK mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit investigatif terhadap anggaran dan mekanisme distribusi MBG. Mereka menegaskan, tanpa transparansi dan pengawasan ketat, program ini rawan berubah menjadi proyek politik yang mengorbankan kesehatan dan masa depan generasi muda. (Red)

The post Forum Wartawan Kebangsaan Kritik MBG appeared first on Detak.co.id.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, saat meninjau dapur layanan Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) di Kota Tangsel menyebutkan bahwa hingga kini sudah terdapat 2.390 titik SPPG aktif di Indonesia. Ribuan pelaku usaha telah terlibat, terdiri dari 3.084 UMKM, 551 koperasi, 149 BUMDes, serta 2.334 supplier lainnya.

“Program MBG bukan hanya soal makanan bergizi untuk anak, tapi juga tentang memberdayakan ekonomi masyarakat. Di Tangsel, satu dapur bisa melibatkan sedikitnya 15 supplier dan banyak menyerap tenaga kerja dari kalangan ibu rumah tangga,” ujar Dadan, Selasa (29/7/2025).

Ia menjelaskan, program ini telah membuka lapangan kerja secara masif. Salah satu supplier sayuran di Pamulang, misalnya, mempekerjakan 15 pekerja lokal. Tenaga dapur pun telah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial.

Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa program MBG dikemas sebagai ekosistem pangan dan gizi nasional yang melibatkan produsen lokal, pembeli, hingga ahli gizi. Menu disusun berdasarkan potensi lokal dan preferensi masyarakat.

“Contohnya di Tangsel, lele menjadi menu favorit. Satu dapur bisa menghabiskan 3.500 ekor lele per hari, atau lebih dari 10.000 ekor per minggu. Ini menciptakan pasar baru bagi peternak lokal,” katanya.

Secara nasional, lebih dari 94.000 tenaga kerja telah diserap melalui program ini, belum termasuk sektor hulu seperti pemasok bahan pangan. Saat ini, program MBG telah menjangkau 7,5 juta penerima manfaat dan ditargetkan menjangkau 82,9 juta orang di seluruh Indonesia.

“Kalau target tercapai, kita bicara soal kebutuhan harian 82,9 juta butir telur dan potensi produksi hingga 100 juta ayam. Ini jadi pendorong utama ekonomi rakyat,” terang Maman.

Ia menekankan, semua komoditas yang masuk ke program harus memenuhi standar tinggi, baik dari segi kualitas maupun kontinuitas, mengingat program ini berjalan setiap hari dan melayani anak-anak.

Pelaku usaha yang ingin bergabung bisa mendaftar melalui portal mitra.dgr.go.id atau langsung ke SPPG di daerah masing-masing. Pemerintah juga memberikan pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi legalitas, termasuk BPJS, NIB, sertifikat halal, hingga izin BPOM.

“Targetnya, setiap SPPG melibatkan minimal 15 UMKM. Ini mandat langsung dari Presiden dan Kepala BGN agar ekonomi kerakyatan benar-benar bergerak dari bawah,” bebernya.

Di Kota Tangsel, ditargetkan terbentuk 169 SPPG. Dengan alokasi anggaran sekitar Rp10 miliar per titik per tahun, dana yang akan mengalir ke Tangsel bisa mencapai hampir Rp2 triliun, di mana 85% di antaranya digunakan untuk pembelian bahan pangan dari UMKM lokal.

The post MBG Bukan Sekadar Makanan, 94.000 Lapangan Kerja dan Peluang Bisnis Baru Tercipta appeared first on Detak.co.id.

Dapur tersebut disiapkan untuk memfasilitasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah dasar (SD).

Dalam sambutannya, Andi Ony mengatakan program MBG bagi para siswa memerlukan dukungan sinergitas dan kolaborasi dari berbagai pihak.

“Kita semua harus saling bantu dan bahu-membahu untuk mewujudkan program makan bergizi gratis ini. Karena program ini tujuannya baik yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas dan kuat,” tuturnya.

Dia menjelaskan, program ini tidak hanya mendukung pemenuhan gizi anak tetapi turut membantu perekonomian masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja dalam operasional Dapur Gizi Makan Gratis.

“Program ini diharapkan mengambil bahan pokok dari wilayah sekitar, belum lagi pemanfaatan tenaga kerja yang mengelola dapur, yang mengantar dan sebagainya, itu semua adalah perputaran ekonomi yang turut membantu perkembangan ekonomi sekitar,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Dapur Gizi Makan Gratis merupakan dapur mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang bekerjasama dengan Yayasan Amal Salam Pancasila.

Diketahui, Program MBG yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut resmi dimulai pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi di Indonesia.

The post Dapur Gizi di Sodong Tigaraksa Diresmikan appeared first on Detak.co.id.

Meski demikian, dengan anggaran Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis ini bukan hanya untuk 6 bulan.

“Tahun 2025 baru diputuskan oleh Pemerintah dan DPR Rp71 triliun bukan untuk 6 bulan. Ada 3 juta pengguna manfaat, untuk Januari sampai April 2025,” ungkap Zulkifli Hasan, saat rakor di Pendopo Gubernur Banten, Jumat 10 Januari 2025.

Kemudian, lanjut Zulkifli Hasan bulan April sampai Agustus 2025 meningkat ada sebanyak 6 juta pengguna manfaat makan bergizi gratis.

“Lanjut Agustus sampai Desember ada sebanyak 17,5 juta. Jadi bukan hanya 6 bulan untuk dana sebesar Rp71 triliun,” ucapnya.

Lebih lanjut Zulkifli Hasan menjelaskan, saat ini pihaknya sedang berusaha menambahkan anggaran makan bergizi gratis.

“Sekarang lagi berusaha, kalau saja pak Presiden Prabowo memutuskan untuk menambah anggaran Rp140 triliun untuk di bulan Juli atau Agustus 2025,
Maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82 juta pelajar dapat makan bergizi gratis,” paparnya.

Diketahui, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, telah bergulir pada Senin, 6 Januari 2025. Pada tahap awal, program ini menjangkau 190 titik yang tersebar di 26 provinsi Tanah Air secara serentak.

Presiden, Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk memberikan makanan gratis kepada lebih dari seperempat populasi Indonesia, resmi dimulai.

Meskipun merupakan salah satu janji utama dalam kampanye Pemilu yang mengantarkan Prabowo ke posisi puncak tahun lalu, peluncuran program ini dilakukan tanpa banyak sorotan, dengan hanya 190 dapur yang terlibat pada hari pertama untuk menyiapkan makanan bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil di lebih dari 20 provinsi.

Program ini bertujuan untuk memberikan makanan gratis kepada 82,9 juta orang Indonesia pada 2029, yang merupakan sekitar 30% dari total populasi negara yang berjumlah 280 juta jiwa.

Program ini dimulai dengan pemberian makanan untuk 570.000 orang pada hari pertama, sebagai langkah awal dari rencana besar yang melibatkan distribusi makanan secara masif di seluruh Indonesia.

The post Zulkifli Hasan : Anggaran MBG Rp71 Triliun Bukan Hanya untuk 6 Bulan appeared first on Detak.co.id.

Namun, di balik manfaatnya, program ini menghadirkan tantangan baru bagi pedagang kantin sekolah. Para pedagang mulai merasakan penurunan pendapatan akibat implementasi program tersebut.

Ramini, salah satu pedagang di SDN Lengkong Wetan 01, Kota Tangerang Selatan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keberlanjutan usaha kecilnya.

Menurutnya, sejak hari pertama pelaksanaan program MBG di sekolah, pendapatannya turun drastis. Hal ini terjadi karena makanan bergizi gratis dibagikan pada waktu istirahat, yang selama ini menjadi jam utama bagi pedagang untuk menjajakan dagangannya kepada siswa.

“Saya tanya ke anak-anak kenapa ngga pada jajan, mereka bilang masih kenyang abis makan gratis,” ungkap Ramini kepada detak.co.id, Selasa (7/1/2025).

Ia berharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk para pedagang kecil seperti dirinya yang terdampak oleh program ini. Menurutnya, diperlukan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara pemberian makan bergizi gratis kepada siswa dengan keberlangsungan usaha kecil yang selama ini menjadi pendukung operasional sekolah.

“Saya bukan menolak program ini, ini programnya bagus cuman tolong diperhatikan dampaknya sama kami dicarikan solusi jalan tengah,” katanya.

“Kalau bisa makan bergizi dibagiinya pas jam makan siang, jangan di jam istirahat masih pagi,” lanjutnya.

Para pedagang berharap agar pihak terkait dapat melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap dampak ekonomi dari program MBG, sehingga kesejahteraan para pelaku usaha kecil tetap terjaga tanpa mengurangi manfaat yang dirasakan oleh siswa dan wali murid. (Aip)

The post Dampak Program MBG, Pedagang Kantin Sekolah Ngeluh Omzet Menurun appeared first on Detak.co.id.