Tinawati Andra Soni dilantik bersamaan dengan 33 Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu Provinsi se-Indonesia di Ballroom Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor 002/Kep/PKK.PST/2/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua TP PKK pada 34 Provinsi, serta Surat Keputusan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu nomor 002/Kep/Posyandu.PST/2/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembina Posyandu pada 34 Provinsi Masa Bakti 2025 – 2030.

Usai dilantik, Tinawati Andra Soni mengatakan dirinya akan menjalankan 10 program pokok PKK serta menerapkan Posyandu sebagai penggerak 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai arahan Ketua Umum TP PKK dan Pembina Posyandu Pusat sehingga berkontribusi terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming.

“Hari ini saya dilantik Menjadi Ketua Umum TP PKK Provinsi Banten dan juga dilantik sebagai Ketua Umum Pembina Posyandu Provinsi Banten,” ujarnya.

“Kami (TP PKK dan Posyandu, red) berkomitmen mewujudkan masyarakat Banten sehat dan sejahtera” tambahnya.

Di kesempatan ini, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian yang juga selaku Tim Pembina Posyandu Pusat mengatakan sebanyak 34 Ketua TP PKK dan sekaligus ketua Tim Posyandu Provinsi dilantik secara serentak. Sementara 3 Provinsi lainnya akan menyusul pelantikannya setelah penyelesaian sengketa Pilkada.

Dikatakan, pelantikan serentak dikecualikan terhadap Provinsi DI Yogyakarta yang tidak dilaksanakan ajang kontestasi pemilihan Kepala Daerah.

Dijelaskan Tri, TP PKK sebagai mitra kerja pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan. Ketua TP PKK Provinsi merupakan koordinator bagi ketua – ketua jenjang bawahnya yaitu kota dan kabupaten. Sehingga Ketua TP PKK Provinsi merupakan motivator yang pastinya akan memajukan kegiatan dan tugas-tugas PKK di Provinsi masing-masing.

“Di tangan Ketua TP PKK Provinsi akan berdampak terhadap kemajuan, namun itu juga akan menjadi tantangan ke depan,” jelasnya.

Ditambahkan Tri, Posyandu tidak hanya memberikan pelayanan satu bidang yang selama ini banyak dikenal yaitu bidang kesehatan. Posyandu dapat bergerak melayani enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Selain itu, menurut Tri Tito bahwa kedudukan dan peran strategis Ketua TP PKK dan Posyandu sangat vital. PKK dan Posyandu merupakan pilar utama membangun keluarga dan masyarakat.

“Melalui TP PKK kita menggerakkan program-program yg mendukung kualitas hidup keluarga. Sementara Posyandu menjadi ujung tombak enam Standar Pelayanan Minimal. Kedua lembaga ini saling melengkapi dan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat sehat mandiri dan sejahtera,” jelasnya.

Pelantikan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian serta para Gubernur dan Wakil Gubernur. (Zal)

The post Tinawati Andra Soni Dilantik Tri Tito Karnavian Sebagai Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu Provinsi Banten appeared first on Detak.co.id.

Koordinasi dilakukan kepala daerah bersama forum pimpinan daerah; pemangku kepentingan terkait; aparat keamanan TNI, Polri, dan unsur lainnya; tokoh agama; tokoh adat; serta tokoh masyarakat lainnya. Upaya ini dalam rangka menciptakan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat sesuai tugas dan fungsi.

“Sehingga Pilkada Serentak Tahun 2024 terlaksana dengan aman dan damai,” tegas Mendagri dalam SE tertanggal 13 Mei 2024 tersebut.

Selain itu, Mendagri mengimbau seluruh kepala daerah agar memastikan realisasi anggaran dana hibah Pilkada Serentak 2024 pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60 persen dari total dana dibah. Hal ini sesuai SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024, sekaligus SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 terkait ihwal yang sama.

Tak hanya itu, dalam SE tersebut Mendagri juga menekankan pentingnya kepala daerah meningkatkan peran partisipasi asosiasi atau perhimpunan wartawan dalam mendukung Pilkada 2024. Hal ini melalui kerja sama dengan wartawan dan media massa agar berkontribusi dalam sosialisasi, edukasi, dan literasi yang bertujuan mencerdaskan pemilih serta meningkatkan partisipasi pemilih. “Serta mencegah pemberitaan negatif sebagai upaya memperkuat legitimasi hasil Pilkada Serentak 2024,” lanjutnya.

Adapun kerja sama tersebut dilaksanakan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau asosiasi/perhimpunan wartawan dan organisasi lain, yang memiliki unsur keanggotaan di seluruh Indonesia.

Terakhir, kepala daerah diminta melaporkaan pelaksanaan SE tersebut secara berjenjang kepada Mendagri melalui Sekretariat Jenderal paling lama Juni 2024.

The post Mendagri Himbau Kepala Daerah Bangun Koordinasi Wujudkan Pilkada 2024 Aman dan Damai appeared first on Detak.co.id.