Menurutnya, peristiwa tersebut murni hanya sekedar ingin membantu wali murid kurang mampu tanpa ada sedikitpun intervensi apapun kepada pihak sekolah.

“Dari dasar hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas kejadian yang sempat viral tersebut, ” kata Budi.

Kendati begitu, Budi menjelaskan awal mula adanya memo calon siswa titipan pada seleksi SPMB disalah satu SMA Negeri di Kota Cilegon tersebut berawal dari permintaan dari salah seorang staf di DPRD Banten, mewakili wali murid kurang mampu yang meminta untuk dibantu.

Atas permohonan tersebut, dirinya mengaku hanya sekedar ingin membantu ala kadarnya tanpa ada intervensi maupun komunikasi dengan pihak sekolah.

Dirinyapun tetap menyerahkan sepenuhnya kewenangan penerimaan siswa didik baru ke sekolah.

“Adapun diterima tidaknya, saya serahkan semua kepada pihak sekolah tanpa ada intervensi apa pun, “katanya.

Belakangan, nama siswa yang berada di memo Budi Projogo tersebut tersiar tidak masuk dalam SPMB 2025/2026 di sekolah yang dituju.

Meski begitu, sambung Budi, akan menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan evaluasi kedepan dengan tidak sembarangan membubuhkan tandatangannya.

The post Budi Prajogo Klarifikasi soal Memo Titipan Siswa di SPMB Cilegon appeared first on Detak.co.id.

Ketua Posko Pengaduan SPMB 2025 PWI Kota Tangerang, Ukon Furkon Sukanda, mengatakan bahwa mayoritas keluhan berasal dari orang tua siswa yang merasa kesulitan memahami petunjuk teknis (Juknis) yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

“Banyak orang tua yang belum paham jalur-jalur pendaftaran serta persyaratan umum yang ditetapkan. Selain itu, mereka mengeluhkan beberapa hal teknis seperti verifikasi data yang lambat, sistem pemantauan yang tertutup, dan kuota afirmasi yang mendadak berkurang,” ujar Ukon.

Beberapa poin keluhan yang paling menonjol antara lain jalur domisili tetap mempertimbangkan nilai rapor, yang menurut sebagian orang tua tidak sesuai ekspektasi mereka. Kemudian kuota afirmasi yang tiba-tiba menyusut tanpa penjelasan rinci. “Tidak sedikit keluhan mengenai proses verifikasi yang lamban, bahkan hingga dua hari belum diproses. Serta sistem seleksi yang tidak transparan karena tidak memungkinkan pemohon memantau posisi mereka dalam seleksi sementara,” kata Ukon.

Menurut Ukon, masalah utama yang terjadi adalah kurangnya waktu dan minimnya sosialisasi juknis dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.“Waktu antara terbitnya Juknis dan pembukaan pendaftaran sangat mepet. Masyarakat tidak cukup waktu memahami dan menyesuaikan diri,” imbuhnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Lukman, dalam keterangannya kepada wartawan, memastikan bahwa proses seleksi tetap dilakukan secara transparan.

“Yang butuh informasi itu adalah pemohon. Jadi meskipun sifatnya belum dipublikasikan secara terbuka, nanti setelah verifikasi selesai akan diumumkan. Ini untuk menghindari kesalahpahaman seperti tahun-tahun lalu, di mana data terus berubah karena dinamis,” jelas Lukman.

Terkait lambannya proses verifikasi, Lukman mengungkapkan bahwa hal itu disebabkan keterbatasan jumlah panitia. “Kadang dalam sehari ada lebih dari 200 pendaftar, sementara verifikator hanya 10 orang. Kami sudah mengeluarkan surat instruksi untuk menambah tim,” ungkapnya.

Lukman juga menegaskan bahwa verifikator harus memiliki akun resmi yang terdaftar di sistem untuk menghindari penyalahgunaan data. “Ini untuk mencegah adanya oknum yang tidak berwenang ikut melakukan verifikasi,” tegas Lukman.

Lukman menambahkan bahwa dalam jalur domisili, penilaian tidak hanya berdasarkan jarak dan usia seperti pada sistem zonasi sebelumnya, tetapi juga mencakup rata-rata nilai rapor dari semester 1 hingga 5. Hal ini, menurutnya, membuat jalur domisili sedikit beririsan dengan jalur prestasi, meski jalur prestasi tetap mensyaratkan bukti berupa sertifikat prestasi akademik lainnya.

Diinformasikan Posko Pengaduan SPMB 2025 PWI Kota Tangerang akan tetap dibuka hingga akhir Juli 2025 untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat. *

The post SPMB Banten 2025 Dikeluhkan Warga, Posko PWI Tangerang Kebanjiran Aduan appeared first on Detak.co.id.

Proses SPMB 2025 tingkat SDN online itu diyakini membuat proses pendaftaran jadi lebih efektif, efisien, dan transparan di era perkembangan teknologi digital saat ini.

Reni, warga Ciater Serpong mengatakan soal pengalamannya mendaftarkan anaknya di SDN yang masih dilakukan secara manual.

Meski tak temui kendala, tetapi menurutnya, proses pendaftaran SDN manual cukup menguras waktu. Setelah lama mengantre, masih harus melewati serangkaian tahap pendaftaran.

“Kalo pendftaran nggak ribet saat manual, tapi tetep ada antrean dan lumayan ngabisin waktu,” katanya.

Meski begitu, Reni mendorong agar pelaksanaan SPMB SDN tahun ajaran 2025/2026 dilaksanakan online.

“Kalau online mungkin jadi lebih mudah, lebih hemat waktu. Kalau bisa online, ya mending pendaftarannya online aja,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan warga lainny, Tati. Menurutnya, Pemerintah Kota Tangsel harus mengikuti perkembangan teknologi digital saat ini, termasuk dalam proses penerimaan murid baru bagi SDN.

Pasalnya, pendaftaran online ini sudah diterapkan sejak lama oleh SD swasta dan hal itu dirasa cukup efektif.

“Setahu saya SD-SD swasta udah nerapin pendaftaran online. Mulai dari pendaftaran, seleksi hingga pengumuman itu bisa online. Jadi lebih memudahkan orang tua dan efektif,” paparnya.

“Sekarang ya Pemkot Tangsel juga udah harus mulai nerapin sistem online buat pendaftaran SD Negeri,” sambungnya.

Warga lainnya, Sunarto pun berharap agar pelaksanaan SPMB 2025 SDN di Tangsel bisa dilakukan secara online.

“Sekarang kan udah wayahnya serba online. Ya kalau bisa online mah, ya online aja. Orang tua biar pada gampang kalau ngurusin pendaftaran anak-anaknya,” ungkap warga Pondok Aren itu.

The post Mudah dan Transparan, Warga Harapkan SPMB SD Negeri di Tangsel Dilakukan Online appeared first on Detak.co.id.