Workshop yang mengusung tema “Optimalisasi Peran Desa, BUMDes, dan KDMP sebagai Penggerak Ekonomi Desa”
tersebut diikuti oleh para Kepala Desa, Camat, serta unsur perangkat daerah terkait, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten, Kementerian Desa, serta Kementerian Keuangan.

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan pembangunan desa. Dia berharap kegiatan tersebut bisa menjadi sarana untuk berbagi usul, saran dan informasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan di desa dan pengelolaan keuangannya.

“Tahun 2026 ke depan, saya ingin para kepala desa menyampaikan langsung keluhannya di forum seperti ini. Karena hari ini kita dihadiri langsung oleh BPKP, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan. Gunakan kesempatan ini untuk banyak bertanya, supaya pengelolaan keuangan desa aman dan tepat sasaran,” ujar Bupati Maesyal Rasyid

Bupati juga menjelaskan bahwa tata kelola keuangan desa bersumber dari beberapa sektor, baik dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan serta dari APBD Kabupaten Tangerang yang dialokasikan melalui bagi hasil pajak dan retribusi. Untuk itu, transparansi, akuntabilitas, serta sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan dan desa sangat penting agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita harus bersama-sama menjaga agar pengelolaan keuangan desa bisa baik, transparan, dan akuntable. Kalau ada kendala, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan camat, inspektorat, atau perangkat daerah terkait. Yang penting tidak ada unsur kesengajaan dalam kesalahan administrasi,” tegasnya.

Selain itu, dia juga menyinggung adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp. 619 miliar, akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Namun demikian, dia memastikan bahwa Pemkab Tangerang terus mencari solusi terbaik agar pembangunan desa tetap berjalan sesuai rencana.

“Pengurangan ini bukan hanya di Kabupaten Tangerang, tapi di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat saat ini fokus pada penguatan ekonomi rakyat dari bawah. Kita terus berupaya mencari solusi terbaik karena desa menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja keras para kepala desa dalam berbagai program pemerintah, termasuk penurunan angka Stunting yang membuat Kabupaten Tangerang mendapat penghargaan insentif fiskal dari Wakil Presiden Republik Indonesia baru-baru ini.

“Penghargaan itu bukan karena bupatinya, tapi karena kerja keras kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Ini bukti nyata bahwa program desa berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

The post Bupati Maesyal Buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa appeared first on Detak.co.id.

Pria yang menjabat ketua komisi 1 DPRD dari Partai Golkar ini berharap agar dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah dapat dipergunakan sesuai tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan.

“Kami selaku ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang menghimbau kepada seluruh Pemerintah Kecamatan untuk mengawasi ketat penggunaan dana desa,” terang Bimo sapaan mahfudz Fudianto.

Hal senada dikatakan Ketua LSM Kompak H Retno Juarno, menurutnya pengawasan dan pengendalian penggunaan dana desa harus diperketat karena saat ini penggunaan dana desa banyak menjadi sorotan masyarakat, untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan, tentunya semua masyarakat, terutama BPD di semua desa serta bagian pengawasan atau timwas kecamatan dapat memperketat penggunaan dana desa.

“Kami berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat mencegah terjadinya korupsi dana desa,” terang H Retno.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

“Peran serta DPRD untuk mengawasi bersama – sama penggunaan dana desa, sangat diperlukan Demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adil dan merata, dana desa alokasi dana desa tahap pertama 40 persen telah dicairkan oleh DPMPD Kabupaten Tangerang, tentunya kita harus awasi bersama- sama ” terang Retno.

Sebelumnya diberitakan, Anggaran dana desa yang meliputi dana desa (DD) dan anggaran dana ( ADD) dan dana bagi hasil pajak dan retribusi di Kabupaten Tangerang naik menjadi 939 Miliar dari tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 822 Miliar, dana tersebut dialokasikan bagi 246 desa di Kabupaten Tangerang, dana tersebut dialokasikan untuk Dana Desa (DD) sebesar 361 miliar, alokasi anggaran dana desa (ADD) sebesar Rp 189 Miliar dan penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi (PBH) sebesar Rp 389 Miliar.

The post Pengawasan Dana Desa Harus Diperketat appeared first on Detak.co.id.