detak.co.id, TANGERANG—Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar di Hotel Aryaduta Kelapa Dua, Kamis (13/11/25).
Workshop yang mengusung tema “Optimalisasi Peran Desa, BUMDes, dan KDMP sebagai Penggerak Ekonomi Desa”
tersebut diikuti oleh para Kepala Desa, Camat, serta unsur perangkat daerah terkait, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten, Kementerian Desa, serta Kementerian Keuangan.
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan pembangunan desa. Dia berharap kegiatan tersebut bisa menjadi sarana untuk berbagi usul, saran dan informasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan di desa dan pengelolaan keuangannya.
“Tahun 2026 ke depan, saya ingin para kepala desa menyampaikan langsung keluhannya di forum seperti ini. Karena hari ini kita dihadiri langsung oleh BPKP, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan. Gunakan kesempatan ini untuk banyak bertanya, supaya pengelolaan keuangan desa aman dan tepat sasaran,” ujar Bupati Maesyal Rasyid
Bupati juga menjelaskan bahwa tata kelola keuangan desa bersumber dari beberapa sektor, baik dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan serta dari APBD Kabupaten Tangerang yang dialokasikan melalui bagi hasil pajak dan retribusi. Untuk itu, transparansi, akuntabilitas, serta sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan dan desa sangat penting agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita harus bersama-sama menjaga agar pengelolaan keuangan desa bisa baik, transparan, dan akuntable. Kalau ada kendala, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan camat, inspektorat, atau perangkat daerah terkait. Yang penting tidak ada unsur kesengajaan dalam kesalahan administrasi,” tegasnya.
Selain itu, dia juga menyinggung adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp. 619 miliar, akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Namun demikian, dia memastikan bahwa Pemkab Tangerang terus mencari solusi terbaik agar pembangunan desa tetap berjalan sesuai rencana.
“Pengurangan ini bukan hanya di Kabupaten Tangerang, tapi di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat saat ini fokus pada penguatan ekonomi rakyat dari bawah. Kita terus berupaya mencari solusi terbaik karena desa menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya
Pihaknya juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja keras para kepala desa dalam berbagai program pemerintah, termasuk penurunan angka Stunting yang membuat Kabupaten Tangerang mendapat penghargaan insentif fiskal dari Wakil Presiden Republik Indonesia baru-baru ini.
“Penghargaan itu bukan karena bupatinya, tapi karena kerja keras kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Ini bukti nyata bahwa program desa berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
