Hal itu disampaikan Ahli hukum pidana yang juga sekaligus Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Septa Candra, SH. MH., menanggapi vonis terhadap enam terdakwa kasus cap lebur emas PT Antam pada akhir Mei lalu. Namun uniknya dalam dakwaan itu, hakim PN Jakarta Pusat menyebutkan kerugian negara ‘hanya’ 3,3 Triliun atau jauh lebih rendah dari hitungan Kejaksaan Agung yang menyebut potensi kerugian negara hingga Rp 5,9 kuadriliun.

“Kasus dugaan korupsi senilai 5,9 kuadriliun dan beredarnya 109 ton emas palsu yang dikaitkan dengan PT. Antam akhir-akhir ini semakin memperlihatkan apa dan bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi. Menariknya, fakta terbaru mengungkapkan bahwa emas yang dipersoalkan bukanlah emas palsu, melainkan emas yang diproduksi oleh pihak swasta dengan menggunakan cap atau merek Antam tanpa izin resmi, serta berasal dari tambang illegal,” kata Septa kepada wartawan di Jakarta, beberapa hari lalu.

Menurutnya dari persidangan terhadap enam tetdakwa yang merupakan mantan pejabat Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) PT Antam tersebut terungkap beberapa fakta. Di antaranya bahwa tidak benar isu yang beredar di masyarakat adanya 109 ton emas palsu. Sebab, yang terjadi sebenarnya adalah penggunaan logo atau merek PT. Antam secara illegal oleh pihak tertentu guna mendapatkan keuntungan secara personal atau kelompoknya. Sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Antam, terutama dalam koridor bisnis yang berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat.

“Maka dari sini seharusnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung adalah terkait dugaan tindak pidana penipuan, pemalsuan merek, perlindungan konsumen, serta penyalahgunaan fasilitas oleh oknum pejabat PT. Antam untuk menguntungkan diri sendiri, korporasi, atau pihak swasta lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh kemudian dicocokkan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang tersebut, ” jelasnya.

Oleh karenanya, dalam kasus tersebut, penegak hukum dalam hal ini penyidik Kejaksaan Agung harus hati-hati dan menjelaskan secara terbuka dan terang benderang ke masyarakat tentang fakta yang sebenarnya terjadi. Mengingat emas yang diproduksi PT. Antam merupakan emas yang diperjualbelikan di masyarakat dengan standar internasional produksi perusahaan lokal dengan proses verifikasi dan uji kualitas yang sangat ketat.

Selain itu, PT. Antam merupakan satu-satunya produsen emas di Asia Tenggara yang tersertifikasi LBMA (London Bullion Market Association). Artinya, emas batangan produksi Antam telah memenuhi standar internasional dan tidak mungkin dipalsukan secara fisik tanpa diketahui oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai fasilitas.

“Keterbukaan dari penegak hukum untuk menjelaskan dan memberikan informasi kepada masyarakat menjadi penting agar tidak menimbulkan kegaduhan dan menurunnya kepercayaan masyarakat untuk membeli emas Antam,” ujarnya.

“Di samping itu, penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan due process of law, tanpa tindakan yang sewenang-wenang atau penyimpangan dari prosedur yang adil. Ketidaksesuaian dalam proses penegakan hukum tidak hanya merugikan keadilan, namun juga pada akhirnya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan”.

The post Penegakan Hukum Kasus Emas Antam Harus Profesional, Bukan Sekedar Sensasi appeared first on Detak.co.id.

Peristiwa dugaan pelecehan terhadap anak dibawah umur itu, terjadi diwilayah kawasan Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Aksi terduga pelaku membuat keluarga geram dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Tangsel.

“Terhadap terlapor, saat ini telah ditetapkan tersangka oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan,” kata Kasi Humas Polres Tangerang Selatan (Tangsel), AKP Agil Sahril kepada wartawan, Sabtu (28/6/2025).

AKP Agil menerangkan, kini B masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak penyidik kepolisian Polres Kota Tangsel. Begitupun dengan P, saat ini dalam proses pendampingan oleh UPTD PPA Kota Tangsel.

“Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tangsel telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pemkot Tangsel untuk pendampingan psikologi,” ungkapnya.

Ikhwal dugaan pelecehan yang dilakukan oleh B terhadap anak dibawah umur tersebut, diungkap oleh salah satu keluarga korban. Disebutkan oleh keluarga korban yang enggan namanya ditulis, P diduga mengalami pelecehan sebanyak dua kali.

“Keponakan saya ini diduga dilecehkan dua kali oleh B. Dimana, berdasarkan keterangan P dia mengalami kejadian itu pada bulan Maret hingga April 2025,” katanya kepada wartawan, Selasa lalu (24/6 2025).

Dia mengungkapkan, keluarga mengetahui kejadian tersebut setelah kakak korban menemukan catatan kalau P diduga dilecehkan. Usai mendapat informasi tersebut, kata dia, pihaknya langsung membuat laporan ke Polres Kota Tangsel.

Pihaknya keluarga pun berharap terduga pelaku jika benar – benar bersalah agar dihukum seberat-beratnya. “Kami dari keluarga berharap B ini dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.

The post Dugaan Pelecehan Anak Dibawah Umur di Setu Tangsel, Polisi Tetapkan Pelaku Jadi Tersangka appeared first on Detak.co.id.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah pada saat pelaku usaha memberikan janji-janji dan segala informasi yang berkaitan dengan barang/dan atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat memberikan iklan, brosur, atau pun promosi, dan dilanjutkan dengan transaksi pembelian/pembelanjaan barang/dan atau jasa dimaksud.

Dalam hal ikhwal dikemudian hari terjadi hal di mana tidak ada kesesuaian antara barang/dan atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha dengan yang diterima oleh pihak konsumen, maka Pihak Konsumen dapat menyampaikan/dan atau melaporkan Pelaku Usaha kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah dibentuk oleh Pemerintah.

Salah satu tugas dan wewenang BPSK sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dalam hal edukasi dan pengecekan klausal baku, merupakan suatu fungsi preventif dan/atau pencegahan :
. terjadinya dispute antara Konsumen dan Pelaku Usaha;
. Peningkatan literasi terhadap hak-hak konsumen;
. Peningkatan kesadaran Pelaku Usaha dalam memasarkan Barang dan Jasa di wilayah Republik Indonesia; dan
. Menjaga keseimbangan dan kemajuan Ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4) menyebutkan, bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal tersebut menjadi salah satu landasan hukum bagi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sementara itu, salah satu kegiatan BPSK Provinsi Banten yang dilaksanakan adalah di Kota Tangerang Selatan, dan dihadiri unsur Wilayah Kerja Provinsi (WKP) 1 Tangerang Raya, yakni Ketua Yuniarso,S.Sos.,MM, Wakil Ketua Henry Suhardja, S.E.,M.H.,
Anggota Patuah Sirait,S.H.,M.H; Fahri; S.H.,M.H.,M.M, dan Unsur Sekretariat BPSK Provinsi Banten. (Red/Zal)

The post Masyarakat dan Konsumen Wajib Tahu, Ini Tupoksi BPSK appeared first on Detak.co.id.

Program NGAMEN HUKUM Kejari Tangsel ini konsep baru dari Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Bedanya, sosialisasi hukum dilakukan bukan di dalam kelas, tetapi di dalam mobil Bus Sekolah gratis milik Pemerintah Kota Tangsel.

Program NGAMEN HUKUM Kejari Tangsel ini mulai dilaksanakan pada Rabu, 16 April 2025. Dalam kesempatan itu, Kepala Kejari Tangsel Apsari Dewi terjun langsung memberikan penyuluhan hukum kepada para siswa di dalam bus yang berjalan.

Kasi Intel Kejari Tangsel Hasbullah mengatakan, Program NGAMEN HUKUM di Bus sekolah perdana dilakukan dari titik penjemputan do SMPN 15 dan SMPN 16 Kota Tangsel.

“Program ini hadir untuk mengenalkan lembaga Kejaksaan dan tugasnya kepada para pelajar, meningkatkan kesadaran hukum,” kata Hasbullah.

Hasbullah menerangkan, program tersebut merupakan inovasi baru di tengah maraknya kasus tawuran, penyalahgunaan narkoba, bullying dan perilaku melawan hukum lainnya di kalangan pelajar.

Di usia muda, kita sering kali terdorong untuk mencoba hal-hal baru tanpa memahami akibatnya. Nah, melalui program ini, pelajar diajak untuk lebih sadar dan memahami hukum sejak dini. Dengan pemahaman tentang peraturan yang ada, diharapkan pelajar bisa menghindari perilaku negatif seperti tawuran,penggunaan narkoba dan bullying,” terang Hasbullah.

“Selain itu, pelajar juga tahu apa yang harus dilakukan dan siapa yang dapat membantu jika mereka terjebak dalam masalah hukum. Jadi, program ini bukan hanya tentang belajar hukum, tapi juga tentang menjaga masa depan agar tetap cerah dan bebas dari masalah hukum,” tambahnya.

Program NGAMEN HUKUM di Bus Sekolah Gratis itu akan dilakukans ecara rutin dan berkala oleh Tim Jaksa Masuk Sekolah Kejari Tangsel. Tujuannya, menurunkan angka kriminalitas di kalangan pelajar atau remaja serta upaya pencegahan terjadinya kasus berkaitan dengan hukum. (Red)

The post NGAMEN HUKUM di Bus Sekolah Gratis Tangsel, Cara Baru Kejari Tangsel Edukasi Hukum ke Pelajar appeared first on Detak.co.id.

Gugatan senilai USD 15 juta ini diajukan di New York City, menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan Combs.

Grayson, yang saat itu berusia 23 tahun, memenangkan kontes radio melalui stasiun KJAMZ, yang memberinya akses untuk menghadiri pesta bergengsi Combs, dikenal sebagai “Freak of Party.” Bersama saudara tirinya, Grayson diterbangkan ke New York untuk menghadiri acara tersebut.

Namun, pengalaman yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi mimpi buruk. Dalam gugatan tersebut, Grayson mengklaim hanya dirinya yang diizinkan masuk ke pesta setelah pemeriksaan ketat berdasarkan penampilan dan pakaian.

Di dalam pesta, Grayson mengaku diberi minuman oleh pelayan. Setelah meminum kurang dari dua gelas, ia mulai merasa tidak enak badan dan mencoba meninggalkan ruangan. Kenangan terakhirnya adalah mencoba menuju kamar kecil sebelum terbangun di Saint Vincent’s Medical Center.

Saat sadar, Grayson mendapati pakaiannya robek, celana dalamnya hilang, dan uangnya dicuri. Ia meyakini dirinya telah dibius dan diserang secara seksual saat tidak sadarkan diri.

Grayson menggambarkan dampak jangka panjang dari insiden tersebut, termasuk rasa sakit fisik, depresi, kecemasan, dan masalah keintiman. Bukti dalam gugatannya meliputi foto-foto dari pesta, catatan medis dari rumah sakit, dan dokumen perjalanan terkait.

Namun, keesokan harinya setelah insiden tersebut, Grayson dikirim kembali ke Oklahoma secara mendadak. Tidak lama kemudian, ia menerima telepon anonim dari nomor New York yang memperingatkannya agar tidak mengambil tindakan hukum.

Perwakilan Sean Combs dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya, mereka menyebut klaim Grayson sebagai “tidak berdasar dan oportunistik.”

“Tuan Combs tidak pernah melakukan kekerasan seksual terhadap siapa pun atau terlibat dalam perdagangan seks. Klaim ini murni fiksi,” ujar juru bicara Combs, seperti dikutip dari Marca.

Gugatan ini menambah daftar panjang tuduhan dan kontroversi yang melibatkan Combs, yang sebelumnya juga menghadapi tuduhan serius lainnya. Kasus ini sekali lagi memunculkan perdebatan tentang keamanan di pesta-pesta eksklusif dan perlakuan terhadap para undangan.

Proses hukum akan menentukan kebenaran dari tuduhan ini. Namun, kasus ini telah memicu perhatian publik dan media, mengingat reputasi serta pengaruh besar Combs dalam industri hiburan.

The post P Diddy Kembali Dapat Gugatan atas Dugaan Pelecehan Seksual dan Perampokan appeared first on Detak.co.id.