“Menurut saya ini adalah bagian dari ketidakpekaan pemerintah terhadap dampak kebijakan kepada layanan publik kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” ungkapnya, Selasa (4/2/2025).

Menurutnya, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menganalisa dampak dari kebijakan yang diberlakukan terkait larangan bagi pengecer menjual gas elpiji 3 kg. Sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

“Jadi poin-nya bukan semata-mata dari kalkulasi perhitungan ekonomi belaka, tapi juga bagaimana dampaknya kepada masyarakat secara umum yang hari-hari ini kita saksikan bagaimana masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka karena ini terkait kehidupan hajat orang banyak,” ujarnya.

Ditambahkannya meski Presiden RI Prabowo Subianto sudah menganulir kebijakan terkait pelarangan penjulan gas 3 kg di tingkat pengecer, namun tidak bisa menghidupkan kembali salah satu warga di Tangerang Selatan yang telah tutup usia akibat mengantre gas 3 kg.

“Presiden bilang mulai hari ini bisa lewat pengecer, tapi yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi. Orang sekian banyak mengantre menghabiskan waktunya. Seperti ojol tapi enggak bisa narik, pedagang yang harusnya berdagang, tapi dagangannya berhenti,” tuturnya. “Siapa yang mengganti kerugiannya, itu kan beban penderitaan masyarakat,” sambungnya.

Kemudian Arief meminta kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pemenuhan persyaratan untuk menjadi agen gas khususnya di tingkat pengecer untuk bisa di-upgrade. Sehingga ketika kebijakan ini diterapkan kembali, secara infrastruktur di lapangan sudah siap, sehingga tidak lagi menimbulkan kesulitan bagi masyarakat luas.

“Jika memang syarat menjadi agen atau pangkalan terlalu berat untuk pengecer, maka perlu dibuat kebijakan yang memudahkan pengecer ditingkatkan statusnya untuk kembali ikut mendistribusikan gas 3 kg ke masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, ia juga meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan monitoring terhadap kemungkinan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan melakukan penimbunan gas. “Sehingga kita bisa mengantisipasi kemungkinan pihak-pihak yang melakukan keuntungan jangka pendek bisa kita tangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Ia juga mengajak kepada masyarakat untuk terus menyuarakan kondisi di lapangan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Khususnya masyarakat menengah kebawah dan pedagang kecil yang selama ini sangat bergantung kepada gas melon 3 kg. Mudah-mudahan permasalahan ini segera diselesaikan pemerintah pusat,” pungkasnya. (Cep)

The post Pemerintah Dinilai Tidak Peka Dengan Kebutuhan Masyarakat Kecil, Fenomena Kelangkaan Gas Elpiji Melon, Disorot Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang appeared first on Detak.co.id.

“Kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan,” kata Bahlil, dikutip Kompas Selasa (4/2).

Bahlil lalu menjelaskan bahwa permasalahan dalam distribusi elpiji 3 kg yang terjadi belakangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menata sistem agar gas bersubsidi ini bisa tersebar lebih merata dan tepat sasaran.

“Apa yang kita lakukan pagi ini dan malam ini sebagai respons, untuk kita pengin rakyat kita mendapatkan elpiji dengan baik dan gampang,” tambah Bahlil.

Sebelumnya, seorang ibu rumah tangga (IRT) di Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bernama Yonih (62) meninggal dunia diduga karena kelelahan setelah berjam-jam mengantri gas elpiji 3 kg sejak pagi, pada Senin (3/2). Kerabat korban, Ramadhan mengatakan korban sempat terlihat duduk di rumah setelah lelah memburu gas melon. Belakangan diketahui, Yonih diketahui berhasil membawa pulang 2 tabung gas setelah melalui perjuangan berjalan sejauh 1 km.

“Dia nyari gas muter dari pagi ga dapat, dia antri di agen berjam-jam,. Sempat dibawa ke RS buat mastiin ternyata memang sudah meninggal” kata Ramadhan.

The post Bahlil Lahadalia Minta Maaf Ada IRT Meninggal Usai Antri Gas LPG appeared first on Detak.co.id.

Menurutnya, kondisi ini sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi keluarga kecil, pelaku usaha mikro, dan pedagang kaki lima yang bergantung pada gas subsidi untuk aktivitas sehari-hari.

“Kami menerima banyak keluhan dari warga yang kesulitan mendapatkan elpiji 3 Kg. Kelangkaan ini bukan hanya menyulitkan rumah tangga, tetapi juga berdampak pada ekonomi kecil yang bergantung pada gas ini untuk menjalankan usaha,” kata M. Yusuf di DPRD Kota Tangsel, Senin (3/2/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangsel untuk segera mengambil langkah konkret.

Ia meminta Disperindag untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten serta Kementerian ESDM guna mencari solusi agar distribusi elpiji subsidi tetap berjalan lancar tanpa menyulitkan masyarakat.

“Kami tidak ingin ada kebijakan yang justru membebani rakyat kecil. Pemerintah harus memastikan transisi sistem distribusi ini tidak menimbulkan kelangkaan dan lonjakan harga di lapangan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan aturan baru, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

Yusuf menegaskan bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi juga dapat diterapkan dengan efektif tanpa merugikan rakyat.

Sementara itu, Kepala Disperindag Kota Tangsel, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa kelangkaan LPG 3 Kg terjadi akibat kebijakan pemerintah yang mengatur penjualan gas melon hanya boleh dilakukan oleh subpenyalur resmi yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), menggantikan sistem pengecer. Kebijakan ini mulai berlaku penuh pada 1 Februari 2025.

“Sayangnya, kebijakan ini diterapkan tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi dan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Akibatnya, dampaknya tidak terantisipasi dengan baik, sehingga masyarakat kini mengalami kesulitan mendapatkan elpiji 3 Kg,” ujar Abdul Aziz saat dihubungi melalui telepon.

Abdul Aziz pun berjanji akan segera berkomunikasi dengan Hiwana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas) untuk menyampaikan masukan kepada Pertamina agar permasalahan ini dapat segera diatasi.

The post Gas Ukuran 3 Kg Langka di Tangsel, Begini Kata Wakil Ketua DPRD appeared first on Detak.co.id.