detak.co.id TEBING TINGGI – Puluhan massa yang tergabung dalam gerakan Tebing Tinggi Bergerak (TTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Tebing Tinggi, Kamis (9/4/2026).
Aksi ini dilakukan untuk mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tebing Tinggi tahun 2024.
Dalam aksinya, massa meminta agar Erwin Suheri Damanik, yang menjabat sebagai Kepala Bappeda saat itu, segera diperiksa.
Koordinator aksi, Aswadi Simatupang, menyampaikan bahwa unjuk rasa digelar setelah muncul berbagai dugaan kejanggalan anggaran yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Menurut Aswadi, indikasi penyimpangan anggaran tersebut harus segera ditindaklanjuti guna menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
Dalam pernyataannya, TTB menyampaikan tujuh tuntutan, yakni:
Meminta pemeriksaan terhadap Erwin Suheri Damanik selaku Kepala Bappeda tahun 2024…Memeriksa seluruh perjalanan dinas Bappeda tahun 2024.
Memeriksa anggaran makan dan minum Bappeda tahun 2024. Mengusut pengadaan barang dan jasa serta rehabilitasi kantor Bappeda tahun 2024.
Mengungkap dugaan pengkondisian penyediaan barang dan jasa di Bappeda.
Mengungkap kejanggalan penggunaan kendaraan dinas tahun anggaran 2021.
Mengusut dugaan mark-up pengadaan meubelair Bappeda Tebing Tinggi.
Aswadi menjelaskan, pihaknya juga telah melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) ke Polres Tebing Tinggi dengan melampirkan sejumlah data pendukung.
Ia menilai terdapat berbagai kejanggalan, seperti tingginya anggaran rapat dan konsumsi, dugaan pengkondisian pengadaan makanan, hingga temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan meubelair yang diduga tidak sesuai dengan nilai anggaran.
“Kami datang sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga demokrasi dan uang rakyat,” tegas Aswadi.
Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, Budi Sihombing, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dumas terkait dugaan penyimpangan anggaran, khususnya pada pos makan-minum dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD).
“Kami akan menindaklanjuti laporan tersebut saat ini masih dalam proses pengumpulan data yang akurat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya data yang valid dari pihak massa Tebing Tinggi Bergerak agar dapat dipertanggungjawabkan agar proses hukum berjalan sesuai prosedur.
“Kami membuka ruang bagi pelapor untuk melengkapi bukti-bukti. Semakin lengkap datanya, semakin cepat prosesnya bisa kami lanjutkan,” tambahnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Tebing Tinggi, H. Khadir Amri, turut memberikan dukungan terhadap aksi yang dilakukan TTB. Ia menilai aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah.
“Aksi ini adalah respon masyarakat dalam menyikapi pengelolaan keuangan di Kota Tebing Tinggi agar lebih transparan dan terang benderang,” ujarnya.
Amri juga mengapresiasi sikap Polres Tebing Tinggi yang telah menerima pengaduan masyarakat dengan baik melalui aksi yang digelar TTB tersebut.
“Dengan respon positif ini, kita yakin Polres Tebing Tinggi akan menindaklanjuti tuntutan aksi TTB secara tuntas,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian.
Massa TTB menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga kasus dugaan penyalahgunaan anggaran di Bappeda Kota Tebing Tinggi benar-benar diusut secara transparan.(ap).
Teks foto: Aksi unjuk rasa Tebing Tinggi Bergerak ke Polres Tebing Tinggi tuntut dugaan penyalahgunaan anggaran di Bappeda Tebing Tinggi.
