detak.co.id, KAB. TANGERANG – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan seluruh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sudah diterapkan sejak periode pertama dirinya menjabat. Berkat implementasi itu, kondisi fiskal Provinsi Banten semakin kuat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masuk 10 besar nasional.
Hal itu diungkapkan Andra Soni di sela-sela kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2026 yang dilaksanakan di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/8/2026). Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, perwakilan dari beberapa Kedutaan Besar, serta ratusan anggota APKASI se-Indonesia.
Andra Soni menjelaskan, saat ini kondisi fiskal keuangan Pemprov Banten cukup kuat karena sebagian besar belanja daerah ditopang dari PAD. Sementara untuk pembiayaan yang bersumber dari transfer pusat persentasenya lebih kecil.
Kemudian di tengah kondisi tekanan fiskal yang dialami hampir seluruh daerah, Gubernur Andra Soni memperketat belanja yang difokuskan pada belanja-belanja dalam menopang pelayanan dasar dan belanja yang kemanfaatannya berdampak langsung kepada masyarakat.
Sebagai wujud implementasi dari arahan Presiden Prabowo, Pemprov Banten telah menyalurkan bantuan keuangan kepada 1.238 desa, meluncurkan program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), dan program sekolah gratis membebaskan biaya sekolah SMA, SMK dan SKh swasta.
“Alhamdulillah, berbagai program tersebut berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten tahun 2025 yang mencapai 77,25 poin atau peringkat ke-7 secara nasional,” ungkap Andra.
Lebih lanjut, Gubernur Andra menekankan pentingnya penguatan hubungan koordinatif-fungsional antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Sinergi ini krusial untuk merealisasikan program prioritas nasional dan daerah, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, penyediaan rumah rakyat, hingga peningkatan produktivitas pertanian yang lebih luas kemanfaatannya dan berkelanjutan.
“Kita perlu membangun ekosistem pembangunan daerah yang mempertemukan pemerintah daerah, dunia usaha, investor, perbankan, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat,” ujar Andra
Dengan mengusung tema Trade, Tourism, Investment, and Procurement, Andra menilai APKASI Otonomi Expo 2026 menjadi ruang strategis untuk mempertemukan potensi daerah dengan peluang investasi. Ajang ini juga dinilai mampu memperluas jejaring perdagangan dan melahirkan kerja sama yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Forum ini menjadi upaya kita bersama dalam mempromosikan potensi daerah,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengakui besarnya tanggung jawab pemda di tengah keterbatasan ruang fiskal. Selain menjalankan program prioritas nasional, pemda dituntut untuk terus berinovasi.
Sebagai mitra strategis, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengadvokasi peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) agar sesuai dengan aspirasi pemda. “Namun, Mendagri selalu mengingatkan agar peningkatan itu tetap difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat,” tegas Bima.
Ia juga menyoroti peran strategis kabupaten dalam memperkuat ketahanan pangan, mengingat daerah memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja lokal yang memadai untuk dikembangkan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menyadari bahwa potensi sumber daya alam tiap daerah belum teroptimalkan karena minimnya daya dukung.
“Oleh karena itu, melalui pameran ini, diharapkan setiap daerah bisa saling mendukung dan berkoordinasi untuk memaksimalkan potensinya, termasuk dengan menggandeng pengusaha dan akademisi,” pungkas Bursah. (Zal)
