detak.co.id TANGERANG – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mendukung penuh pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir di Kabupaten Tangerang yang digagas Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Urgensi Pembentukan Satgas Anti Rentenir di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Jumat (11/9/2026).
Bupati Maesyal mengatakan, Satgas Anti Rentenir harus memiliki tugas yang jelas, mulai dari menerima dan menindaklanjuti pengaduan hingga mencari solusi bersama pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan satgas juga harus dibarengi dengan kemudahan akses pembiayaan agar masyarakat tidak memilih pinjaman dari rentenir.
“Satgas nanti harus jelas uraian tugasnya, menerima pengaduan, menindaklanjuti pengaduan, dan mencari solusinya bersama-sama dengan pemerintah daerah. Masyarakat kita ingin yang praktis, tidak berbelit-belit dan tidak banyak persyaratan,” ujar Bupati Maesyal.
Bupati Maesyal menandaskan Pemkab Tangerang menghadirkan sejumlah lembaga pembiayaan milik pemerintah daerah, seperti BPR, PT LKM dan UPDB, sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Untuk itu, dia meminta lembaga pembiayaan tersebut memberikan kemudahan persyaratan dan pembiayaan dengan beban yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha.
“Pemerintah tidak hanya membentuk satgas, tetapi harus memberikan solusi. Saya sengaja hadirkan UPDB, PT LKM dan BPR. Bantu masyarakat kita yang mau pinjam, mudahkan persyaratannya dan ringankan bunganya, supaya masyarakat tidak ke rentenir,” tegasnya
Ia juga meminta MES untuk dapat membantu memberikan sosialisasi terhadap keberadaan lembaga pembiayaan tersebut hingga tingkat kecamatan dan mengimbau masyarakat agar pengajuan pinjamannya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan, sehingga pinjamannya tidak menjadi beban di kemudian hari.
“Kalau kebutuhan usahanya Rp3 juta sampai Rp5 juta, ya pinjam sesuai kebutuhan itu. Jangan modalnya Rp3 juta sampai Rp5 juta, tetapi pinjamnya Rp20 juta. Kasihan nanti menjadi beban. Jadi pinjam harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan,” imbaunya.
Bupati menambahkan, pihaknya akan membahas lebih lanjut kemudahan persyaratan bersama UPDB, PT LKM dan BPR. Menurutnya, upaya mencegah masyarakat terjerat rentenir harus dibarengi dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah sekaligus mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya.
“Kita hadir untuk memberikan solusi. Kalau diberikan kemudahan untuk pinjam, jangan lupa kewajibannya. Sudah ada UPDB, PT LKM dan BPR, jadi manfaatkan lembaga yang resmi dan jangan sampai ke rentenir,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua MES Kabupaten Tangerang Mohamad Mahrusillah mengatakan, pembentukan Satgas Anti Rentenir diharapkan dapat segera direalisasikan dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Ia berharap dukungan pemerintah daerah dapat memperkuat partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam satgas tersebut.
“Insyaallah sekali teken Pak Bupati, 29 kecamatan semuanya ter-cover. Karena kami ini sebagai masyarakat dan perwakilan masyarakat, kami juga memohon bantuan. Isi satgas ini bukan hanya dari MES, tetapi ada dari NU, PWI, ormas, mahasiswa, dan MUI,” ujarnya.
