detak.co.id TANGSEL-Gerakan Sosial Masyarakat Indonesia (GSM Indonesia) menyatakan penolakan terhadap wacana pemberian kompensasi menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Koordinator GSM Indonesia, Hairil Anuar menilai penggunaan anggaran negara untuk memberikan kompensasi tersebut tidak tepat. Ia justru mendesak agar seluruh dana dan fasilitas negara yang telah digunakan selama Gibran menjabat dikembalikan kepada negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Hairil melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Jumat (13/11/2026). Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar pemberian kompensasi, melainkan keabsahan proses perolehan jabatan Wakil Presiden sejak awal.
Hairil berpandangan bahwa proses tersebut mengandung pelanggaran etika dan ketentuan hukum. Atas dasar itu, ia mempertanyakan legitimasi jabatan yang selama ini diemban Gibran.
“Dunia akhirat saya tidak ikhlas dan rida jika pajak yang saya bayarkan ke negara kemudian dijadikan bagian dalam mengompensasi Gibran sebagai wujud pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden. Gibran menduduki jabatan Wakil Presiden secara curang, melanggar etika dan aturan, sehingga menjadi tidak sah. Lain halnya jika prosesnya dilakukan secara sah,” tegas Hairil dalam pernyataan resminya.
Lebih lanjut, Hairil menilai persoalan keabsahan jabatan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan hak dan kewajiban setelah pengunduran diri. Ia bahkan berpandangan bahwa berbagai kewenangan yang dijalankan selama menjabat turut kehilangan legitimasi.
Karena itu, GSM Indonesia menilai negara tidak semestinya memberikan kompensasi finansial kepada Gibran. Sebaliknya, Hairil meminta pemerintah mengupayakan pemulihan keuangan negara melalui pengembalian dana yang menurutnya telah digunakan selama masa jabatan.
Ia juga mendesak agar seluruh fasilitas negara dan hak protokoler yang melekat pada jabatan Wakil Presiden dihentikan setelah pengunduran diri.
“Justru Gibran wajib mengembalikan semua dana negara yang ia gunakan selama menduduki jabatan Wakil Presiden yang diperoleh dengan cara tidak sah, bukan malah dikompensasi. Semua fasilitas negara yang melekat pada Gibran juga wajib ditiadakan,” ujar Hairil.
Dia menegaskan, sikap yang disampaikan GSM Indonesia bukan dilandasi kebencian terhadap individu tertentu. Menurutnya, penolakan tersebut merupakan bentuk kritik terhadap penerapan prinsip hukum, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan.
Ia mengingatkan, pemberian kompensasi dalam situasi yang masih dipersoalkan dari sisi etika dan hukum berpotensi menciptakan preseden buruk bagi penyelenggaraan negara.
Menurut Hairil, negara harus memberikan contoh mengenai pentingnya tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan, termasuk bagi pejabat publik yang mengundurkan diri dari jabatannya.
“Jika kemudian tetap terjadi kompensasi, berarti negara sendiri mendidik warga negaranya untuk berperilaku tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.
