detak.co.id | TEBING TINGGI – Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih, menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang digelar di Banda Aceh.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai 19 hingga 22 April 2026 ini bertujuan merumuskan langkah strategis pembangunan kota untuk dibawa ke tingkat nasional. Forum ini dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta jajaran kepala daerah anggota Komwil I APEKSI.
Dalam konferensi pers, Ketua Komwil I APEKSI yang juga Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memaparkan sejumlah rekomendasi utama yang akan dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI di Medan pada Juni 2026 mendatang.
Ia menegaskan bahwa dua isu utama yang menjadi perhatian adalah ketangguhan bencana dan kemandirian fiskal daerah.
“Ketangguhan bencana menjadi prioritas karena kota, khususnya ibu kota provinsi, memiliki peran vital dalam perekonomian. Jika terjadi bencana, dampaknya bisa meluas dan mengganggu aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, APEKSI juga mendorong inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui penerapan sistem pembayaran pajak restoran berbasis QRIS dengan metode split payment yang telah diterapkan di Medan.
Menurut Rico, sistem tersebut dinilai lebih transparan dan akuntabel karena pajak langsung terbagi otomatis antara pelaku usaha dan kas daerah, sehingga memudahkan pengawasan serta pertanggungjawaban.
Raker Komwil I APEKSI juga menghasilkan sejumlah rekomendasi lain, di antaranya penguatan kawasan konservasi dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan infrastruktur, serta evaluasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, dibahas pula penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), penguatan ekonomi dan layanan publik, perlindungan sosial dan kesehatan, hingga dukungan pemerintah pusat bagi pengembangan UMKM.
Tak hanya itu, APEKSI turut mengusulkan agar pembayaran gaji PPPK dilakukan melalui APBN, serta perubahan skema pajak seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menggunakan pola opsen.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, selaku tuan rumah menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dan kolaborasi lintas sektor, mengingat wilayahnya termasuk daerah rawan gempa karena berada di sekitar patahan aktif.
“Melalui penguatan sistem tanggap bencana lintas sektor, mulai dari OPD hingga tingkat gampong, pasar, masjid, dan rumah sakit, kami berharap masyarakat semakin tangguh menghadapi risiko bencana,” ujarnya.
Kehadiran Wali Kota Tebing Tinggi dalam forum strategis ini didampingi oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kota Tebing Tinggi, termasuk Sekdako Erwin Suheri Damanik dan jajaran OPD lainnya.
Partisipasi aktif Pemko Tebing Tinggi dalam Raker ini diharapkan mampu menghadirkan inovasi baru, khususnya dalam tata kelola keuangan daerah dan sistem mitigasi bencana yang lebih modern untuk diterapkan di Tebing Tinggi.(ap).
