detak.co.id SETU-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menegaskan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan menyelesaikan sejumlah persoalan prioritas masyarakat.
Dalam pidatonya di Gedung DPRD Kota Tangsel menanggapi pandangan umum (Pandum) fraksi-fraksi di DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026, Benyamin mengatakan masukan dari seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran. Menurutnya, setiap perubahan alokasi belanja harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.
“Kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus memperhatikan kesiapan perencanaan, proses pengadaan, waktu penyelesaian dan mutu pekerjaan,” kata Benyamin, Rabu (9/9/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam melakukan penyesuaian belanja, khususnya untuk kegiatan fisik. Karena itu, perangkat daerah diminta memastikan kesiapan program sebelum kegiatan dijalankan.
Pemkot Tangsel juga akan memperkuat monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi fisik maupun keuangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan, gagal kontrak, hingga munculnya SiLPA yang tidak memberikan manfaat optimal.
Dari sektor pendapatan, target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp4,768 triliun. Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp3,316 triliun.
Benyamin menyebutkan bahwa sejumlah sumber PAD mengalami penyesuaian. Pajak daerah diproyeksikan meningkat 7,67 persen dan retribusi daerah naik 2,23 persen. Di sisi lain, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan 10,01 persen, sedangkan lain-lain PAD yang sah meningkat 18,94 persen.
Untuk memperkuat penerimaan, pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan integrasi data. Pengawasan juga dilakukan melalui kolaborasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kantor pelayanan pajak.
“Digitalisasi perpajakan dan integrasi data mendukung penguatan penerimaan daerah melalui kemudahan pembayaran, peningkatan akurasi data, serta pengawasan yang lebih terarah,” ujar Benyamin.
Dalam pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama. Anggaran pendidikan diarahkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal, memperluas akses bagi masyarakat kurang mampu dan penyandang disabilitas, serta meningkatkan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
Sementara itu, sektor kesehatan mendapat dukungan anggaran untuk memastikan jaminan kesehatan masyarakat tetap berjalan, termasuk bagi warga kurang mampu. Penyediaan obat dan bahan medis habis pakai serta pemeriksaan kesehatan gratis melalui program Ngider Sehat Plus juga menjadi bagian dari prioritas.
Persoalan banjir turut menjadi fokus dalam perubahan anggaran. Penanganannya dilakukan melalui pembenahan sistem drainase, perbaikan saluran, pembangunan infrastruktur pengendali air, serta pemeliharaan jalan dan drainase lingkungan.
“Penanganan tetap dilakukan melalui evaluasi sistem drainase, perbaikan saluran, penguatan bangunan pengendali air dan koordinasi lintas kewenangan,” jelas Benyamin.
Hingga 2026, pembangunan saluran drainase kota telah dilakukan di 85 titik dengan total panjang pekerjaan mencapai 22.873 meter. Pemerintah berharap pembangunan tersebut dapat meningkatkan kapasitas sistem drainase sekaligus mengurangi risiko genangan di sejumlah kawasan.
Di bidang lingkungan, Benyamin menegaskan persoalan sampah harus ditangani dari hulu hingga hilir. Pemkot Tangsel mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui TPS3R, bank sampah, serta fasilitas pengolahan lainnya.
Dukungan terhadap rencana Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) juga masuk dalam Perubahan APBD 2026. Salah satunya melalui pengalokasian anggaran untuk pembebasan lahan di sekitar TPA Cipeucang yang akan mendukung pengembangan fasilitas tersebut.
Penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM, hingga 2026 tercatat sekitar 103 ribu pelaku usaha telah memiliki legalitas usaha.
Pemerintah akan melanjutkan dukungan kepada pelaku UMKM melalui pelatihan, perluasan akses pasar, pembiayaan, pendampingan legalitas hingga sertifikasi halal. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas peluang ekonomi masyarakat.
Untuk menekan angka pengangguran, Pemkot Tangsel juga memperkuat program pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Pelaksanaan pelatihan calon tenaga kerja akan terus diarahkan pada peningkatan kompetensi, penempatan kerja dan kewirausahaan,” kata Benyamin.
Di sisi lain, pemerintah menaruh perhatian pada ketepatan sasaran program perlindungan sosial. Pemutakhiran data sosial ekonomi akan terus dilakukan melalui verifikasi dan validasi secara berkala untuk mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Benyamin juga menjelaskan Perubahan APBD 2026 memanfaatkan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp478,59 miliar. Dana tersebut telah disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemkot Tangsel tahun 2025.
SiLPA tersebut selanjutnya dialokasikan kembali untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah memastikan penggunaannya tetap mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
Dalam kesempatan tersebut, Benyamin juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat terkait kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada penyebaran abu vulkanik dan kualitas udara di sejumlah wilayah.
“Masyarakat Tangsel diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik, namun senantiasa meningkatkan kewaspadaan,” tegasnya.
Pemkot Tangsel melalui perangkat daerah terkait, lanjut Benyamin, terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk mengetahui perkembangan kualitas udara serta kemungkinan dampaknya terhadap masyarakat.
Benyamin menegaskan seluruh kebijakan dalam Perubahan APBD 2026 pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat nyata bagi warga.
“Kita ingin setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan Tangsel tetap berjalan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” pungkas Benyamin.
