Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Demokrat, Asep Hidayat, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan ke 1 tahun 2025-2026.
Dalam reses ini, menyerap berbagai aspirasi masyarakat di Kelurahan Pakuhaji, Pandungangan Barat, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.
Dalam pertemuan reses ini berlangsung penuh keakraban. Kang Asep sapaan akrabnya yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Banten sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tangerang menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan kewajiban bagi setiap wakil rakyat untuk turun langsung menemui masyarakat, mendengar keluhan, serta menampung berbagai usulan untuk disampaikan kepada pemerintah.
“Reses adalah momentum bagi kami meninggalkan sejenak hiruk-pikuk tugas di kantor dan benar-benar mendengarkan suara rakyat secara langsung. Kami ingin memastikan aspirasi mereka sampai dan diperjuangkan,” ujar Kang Asep. Jumat 24 Oktober 2025.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi yang muncul antara lain mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya beli, serta dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Politisi partai berlambang mercy ini mengungkapkan, keprihatinannya terhadap menjamurnya toko-toko ritel modern yang masuk hingga ke kawasan perkampungan.
Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha kecil yang sulit bersaing dengan modal besar dan sistem distribusi ritel modern.
“Ritel-ritel besar ini tumbuh seperti jamur di musim hujan. Akibatnya, banyak pedagang kecil dan pelaku UMKM yang gulung tikar karena tak mampu bersaing. Pemerintah harus segera membatasi dan menata kembali keberadaan ritel modern agar tidak mematikan usaha rakyat,” tegasnya.
Selain soal ekonomi, warga juga menyampaikan berbagai usulan terkait perbaikan infrastruktur lingkungan, seperti drainase, jalan lingkungan, dan pengelolaan sampah. Menurut Kang Asep, banyak kebutuhan masyarakat yang belum bisa terakomodasi melalui anggaran APBD kota, sehingga perlu adanya dukungan dari APBD Provinsi Banten.
“Kami di DPRD Provinsi Banten akan berupaya agar ada alokasi dana yang lebih berpihak pada masyarakat bawah. Termasuk untuk penataan lingkungan, pengadaan sarana kebersihan, dan fasilitas pendukung lainnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kang Asep juga menyinggung pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, bisa bersama-sama menjaga kondusivitas. Kalau masyarakat sejahtera, tenteram, dan damai, maka pembangunan juga akan berjalan baik dan berkelanjutan,” ujar Kang Asep.
