detak.co.id TANGSEL- Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) menargetkan keputusan terkait nasib ribuan pegawai honorer yang dirumahkan dapat ditetapkan sebelum bulan Ramadan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Tangsel, Ledy MP Butarbutar, usai menggelar rapat bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung DPRD Tangsel, Rabu (4/2/2026).
“Pemerintah meminta waktu sampai sebelum Ramadan untuk bisa mempublikasikan atau menyampaikan secara resmi hasil pembahasan tersebut kepada DPRD,” kata Ledy.
Ia menjelaskan, saat ini Pemkot Tangsel masih melakukan proses verifikasi dan validasi data untuk memastikan jumlah pegawai honorer di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, lanjut Ledy, pemerintah memaparkan dua opsi penyelesaian bagi pegawai honorer yang dirumahkan, yakni melalui skema alih daya (outsourcing) atau Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP).
“Solusinya apakah melalui outsourcing atau PJLP, ini yang masih kita tunggu keputusannya,” ungkapnya.
Ledy menegaskan, DPRD Tangsel, khususnya Komisi I, akan terus mengawal kebijakan tersebut agar tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan pihak mana pun.
“Fungsi kami sebagai DPRD adalah mengawasi setiap kebijakan yang diambil pemerintah kota. Prinsipnya, kami tidak ingin ada pihak yang haknya terabaikan, namun tetap harus tunduk dan patuh pada regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Seperti diketahui, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengonfirmasi bahwa pegawai honorer yang dirumahkan tidak hanya berasal dari RSU Serpong Utara, melainkan tersebar di sejumlah OPD dengan total mencapai sekitar 1.800 orang.
“Ada 1.800 TKS (Tenaga Kerja Sukarela, red) yang kemarin tidak bisa masuk melalui jalur PPPK,” kata Benyamin, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, ribuan pegawai tersebut tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena berbagai faktor, mulai dari tidak terpenuhinya persyaratan administrasi hingga telah mengikuti proses seleksi CPNS.
Saat ini, Pemkot Tangsel masih melakukan pembahasan internal untuk mencari solusi terbaik, termasuk terkait pemenuhan hak gaji para pegawai yang terdampak.
Oleh karena itu, Benyamin meminta para pegawai honorer untuk bersabar dan memahami situasi yang tengah dihadapi pemerintah daerah.
“Prinsipnya kami sedang mencari jalan keluar terbaik. Sekretaris Daerah sudah melakukan rapat, saya belum menerima laporan akhirnya, namun solusi pasti akan segera ditentukan,” pungkasnya.
