Detak.co.id TANGSEL – Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diwarnai berbagai permasalahan. Mulai dari ramainya keluhan soal pungutan seragam hingga penyegelan sekolah oleh warga, situasi ini menuai perhatian serius dari kalangan DPRD Kota Tangsel.Anggota Komisi II DPRD Kota Tangsel, Badrusalam, menegaskan pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel untuk dimintai penjelasan. Pemanggilan ini dilakukan guna menindaklanjuti sejumlah aduan masyarakat serta evaluasi penerapan sistem baru yang dinilai belum sepenuhnya siap.
“Ini sistem pertama kali diterapkan. Kita ingin tahu penjelasan dari dinas, karena mereka punya data evaluasinya. Kalau dilihat, banyak yang dipersoalkan,” ujar Badrusalam kepada wartawan, Senin (14/7/2025).
Salah satu persoalan yang mencuat adalah terkait pungutan biaya seragam sekolah yang viral di media sosial. Sejumlah wali murid mengeluhkan harga seragam yang mahal dan dianggap membebani, terutama bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah.
Tak hanya itu, di beberapa wilayah, warga bahkan menyegel sekolah karena merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan atau pengelolaan sekolah swasta yang berada di lingkungan mereka. Hal ini dinilai mencerminkan adanya komunikasi yang belum berjalan baik antara pemangku kepentingan pendidikan dan masyarakat.
Badrusalam menegaskan bahwa, pengawasan terhadap Dindikbud perlu diperkuat, mengingat sistem zonasi dan digitalisasi dalam penerimaan siswa baru masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Ia menyebut, ada beberapa laporan yang masuk ke DPRD terkait siswa yang awalnya dinyatakan lulus sementara, namun akhirnya tidak diterima di sekolah tujuan.
“Kami juga menerima pengaduan. Ada kasus pengumuman lulus sementara, ternyata akhirnya tidak diterima. Ini tentu membingungkan dan mengecewakan orang tua murid,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, DPRD akan terus membuka ruang aspirasi masyarakat. Menurutnya, peran legislatif adalah menjembatani suara masyarakat agar bisa ditindaklanjuti oleh eksekutif.
Ia juga berharap persoalan ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat, mengingat banyak kebijakan pendidikan berasal dari Kementerian yang langsung diterapkan di daerah tanpa sosialisasi dan kesiapan teknis yang matang.
“Kita tahu banyak kebijakan berasal dari pusat. Tapi kita di daerah juga harus siap. Maka dari itu, pertemuan dengan Dindikbud ini penting agar bisa memberi masukan ke pengambil kebijakan,” katanya.
Komisi II DPRD Kota Tangsel dalam wakti dekat ini, akan menjadwalkan pemanggilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi forum klarifikasi sekaligus sarana memperbaiki sistem pendidikan agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
