detak.co.id TANGSEL-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta pemerintah daerah melakukan kalkulasi secara komprehensif terhadap potensi dampak sosial dan ekonomi akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, yang berpotensi memicu ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel, Adi Surya, menilai konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah telah mendorong lonjakan harga minyak dunia dan memicu gejolak pasar energi internasional.
Kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap perekonomian nasional, terutama melalui kenaikan harga energi, meningkatnya biaya distribusi barang, serta tekanan inflasi yang pada akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Adi Surya menegaskan pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipatif sejak dini dengan menghitung secara serius potensi dampak ekonomi global terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah.
“Hal ini penting mengingat Kota Tangsel masih menghadapi sejumlah tantangan sosial ekonomi. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 2,36 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sekitar 5,09 persen, yang menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terserap dalam pasar kerja,” kata Adi Surya di DPRD Kota Tangsel, Selasa (10/3/2026).
Selain itu, tingkat ketimpangan ekonomi di Kota Tangsel tercatat mencapai 0,395. Angka tersebut menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan berada pada kategori sedang, namun tetap perlu diwaspadai.
Lulusan Pascasarjana Universitas Indonesia ini menambahkan, dalam kondisi global yang tidak menentu, kelompok masyarakat lapisan ekonomi bawah akan menjadi pihak yang paling rentan terdampak oleh gejolak harga dan tekanan inflasi.
“Dalam situasi geopolitik global yang tidak menentu seperti sekarang, pemerintah tidak boleh menunggu sampai dampaknya dirasakan masyarakat. Harus ada kalkulasi sejak dini terhadap potensi tekanan ekonomi, mulai dari kenaikan harga energi, distribusi barang, hingga dampaknya terhadap daya beli masyarakat,” beber Adi Surya.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan kebijakan anggaran daerah tetap berpihak kepada kepentingan rakyat, khususnya kelompok rentan seperti buruh, pekerja informal, pelaku UMKM, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
“Masyarakat kecil adalah kelompok yang paling cepat merasakan dampak gejolak ekonomi. Karena itu pemerintah daerah harus memastikan program perlindungan sosial, pengendalian inflasi daerah, serta stabilitas harga pangan benar-benar berjalan efektif,” ujar dia.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel juga menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dijalankan secara disiplin, transparan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Dengan langkah antisipatif, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta pengelolaan pemerintahan yang disiplin dan transparan, dampak tekanan ekonomi global dapat diminimalkan sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya. (Dra)
