detak.co.id, TANGSEL – Aksi protes warga Pamulang terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025 akhirnya mereda. Warga menerima keputusan pembongkaran paksa gembok pagar dan portal akses menuju SMA Negeri 3 dan 6 Pamulang.
“Waktu kita mediasi di Polsek tadi, hasilnya menyatakan bahwa jalur ini memang sudah ditetapkan secara hukum oleh pemerintah. Jadi kami menghormati itu,” kata Ferry Kamil, perwakilan warga Pamulang Barat, Senin (14/7/2025).
Meski begitu, warga tetap mempertanyakan dasar penetapan kebijakan penerimaan siswa. Dalam pertemuan mediasi, mereka menyoroti apakah seluruh proses benar-benar hanya bergantung pada sistem algoritma.
Ferry menyampaikan harapan warga agar data siswa yang diterima di SMA negeri dapat diakses publik. Menurutnya, informasi tersebut bukan bagian dari rahasia negara dan justru menjadi hak masyarakat untuk mengetahui.
“Ini bentuk partisipasi warga. Transparansi itu penting. Apalagi banyak yang menemukan siswa diterima bukan dari lingkungan sekitar sekolah,” ungkapnya.
Masalah klasik seperti ini, tambah Ferry, seharusnya tidak terus terjadi karena hanya menyulut ketegangan dan menguras energi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa warga Pamulang Permai tetap ingin menjaga hubungan baik dengan pihak sekolah.
“Kalau transparansi tidak diberikan, situasi bisa memburuk. Padahal warga hanya ingin informasi terbuka,” lanjutnya.
Warga mengaku siap membuka data milik mereka jika pihak sekolah juga terbuka memberikan data siswa yang diterima. Mereka menyoroti perubahan kebijakan dari sistem berbasis jarak menjadi berbasis nilai, yang dianggap mengesampingkan siswa dari lingkungan terdekat.
“Bayangkan ada sembilan anak yang rumahnya tepat di depan sekolah, tapi tak satupun diterima. Padahal akses jalan sekolah juga dibuka berkat izin warga,” kata Ferry.
Ia juga menyinggung kondisi ekonomi warga yang kian sulit, di mana keberadaan sekolah negeri di dekat rumah seharusnya jadi solusi pendidikan murah bagi warga setempat.
Saat ditanya kemungkinan adanya warga luar daerah yang diterima secara tidak wajar, Ferry menegaskan pentingnya pengawasan.
“Kalau memang ditemukan penyimpangan, biar itu jadi urusan aparat penegak hukum. Teman-teman media juga kami harap bisa ikut mengawal,” tegasnya.
Ferry menutup pernyataannya dengan mengingatkan kembali fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya memberikan kesempatan yang adil bagi semua warga.
“Sekolah itu tempat mendidik semua orang agar jadi pintar, bukan hanya menerima yang sudah pintar,” tandasnya.
