detak.co.id TANGSEL – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna DPRD Kota Tangsel, Rabu (24/9/2025).
Pada kesempatan itu, Benyamin menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas masukan, saran, serta rekomendasi yang telah disampaikan. Ia menegaskan bahwa semua pandangan tersebut akan menjadi perhatian serius pemerintah kota untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar, Benyamin menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah sebagai acuan dalam penyusunan APBD. Menurutnya, sinergi tersebut akan memperkuat kepastian pendanaan program prioritas sekaligus mendorong belanja produktif yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Benyamin juga menegaskan komitmen Pemkot Tangsel untuk memperluas basis perpajakan dengan pengawasan berbasis teknologi informasi, memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, serta mengoptimalkan pemberian insentif yang terukur bagi dunia usaha.
“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan kami lakukan tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.
Dalam bidang kesehatan, Benyamin menyampaikan bahwa APBD 2026 diprioritaskan untuk memenuhi fokus pembangunan, di antaranya jaminan kesehatan melalui BPJS, pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian makanan tambahan bagi balita, ibu hamil dan lansia, hingga peningkatan layanan RSU Tangsel menuju tipe B.
Soal penanganan sampah, Benyamin menekankan target pengurangan 30 persen melalui penerapan prinsip 3R. Pemkot Tangsel, katanya, terus mengoptimalkan TPS3R sekaligus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih sadar pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.
Sementara itu, menanggapi Fraksi PKS, Benyamin menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjadikan APBD 2026 pro-rakyat dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan.
“Data penerima bantuan sosial akan terus diverifikasi agar tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga menyoroti penguatan ekonomi kerakyatan dengan memfasilitasi UMKM melalui promosi digital, akses permodalan, hingga kerja sama dengan koperasi dan lembaga keuangan. Menurutnya, keberpihakan kepada pelaku usaha kecil akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam hal infrastruktur, Benyamin menegaskan bahwa normalisasi sungai, pembangunan transportasi publik Tangselink, serta penambahan ruang terbuka hijau menjadi prioritas utama. Pemerintah juga memastikan alokasi mandatory spending infrastruktur sebesar 34,78 persen dari total belanja daerah sesuai aturan perundangan.
“Pemerataan pembangunan akan terus kami lakukan, terutama berdasarkan aspirasi yang muncul di Musrenbang dan reses DPRD,” tutur Benyamin.
Lebih lanjut, Wali Kota juga menanggapi Fraksi PDIP terkait tema pembangunan tahun 2026 yaitu Penguatan Fondasi SDM Unggul, Layanan Dasar, dan Tata Kelola Inklusif. Ia menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan tata kelola berbasis digital menjadi pilar utama.
“Digitalisasi pelayanan publik akan menjadi prioritas, bukan hanya untuk mempercepat birokrasi, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan,” pungkasnya. (Dra).
