detak.co.id I TEBING TINGGI –
Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih, menegaskan bahwa kios dan stand di Pasar Inpres merupakan aset negara dan daerah yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk diperjualbelikan secara bebas oleh pihak mana pun.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota saat melakukan kegiatan gotong royong bersama para Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi di kawasan Pasar Inpres, Jalan Gurami, Kelurahan Badak Bejuang, Kota Tebing Tinggi.
Iman menjelaskan, setiap pedagang hanya diperbolehkan menempati satu kios atau satu stand. Namun, di lapangan pihaknya menemukan adanya pedagang yang menguasai hingga 10 sampai 15 kios atau stand, yang dinilainya tidak dibenarkan.
“Ini adalah aset negara. Para pedagang cukup membayar retribusi sesuai ketentuan, tanpa ada praktik jual beli kepemilikan kios atau stand,” tegasnya, Minggu (19/1/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa Pasar Inpres dijadwalkan akan diresmikan pada Senin, 19 Januari 2026.
Pemerintah Kota Tebing Tinggi berkomitmen memberikan fasilitas terbaik bagi para pedagang, namun meminta dukungan penuh agar pasar tersebut dijaga dan dimanfaatkan dengan baik.
Wali Kota memastikan seluruh pedagang yang menempati kios dan stand baru merupakan pedagang lama yang telah terdata sebelumnya dan memang berjualan di lokasi tersebut.
“Tidak akan ada ruang bagi makelar dalam proses penempatan pedagang di Pasar Inpres. Distribusi kios akan dilakukan secara ketat dan adil untuk menghindari praktik monopoli oleh oknum tertentu,” tegas Iman.
Terkait adanya rencana penyesuaian tarif retribusi, Iman memastikan kebijakan tersebut tidak akan memberatkan para pedagang.
Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah melakukan kajian mendalam bersama Sekretaris Daerah dan instansi terkait.
“Standar retribusi sudah dikaji sesuai dengan Perda atau Perwal, agar tidak memberatkan masyarakat, khususnya para pedagang Tebing Tinggi,” pungkasnya.(ap)
