Anggota DPRD dan pejabat publik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Banten diminta tidak menutup diri dalam membangun komunikasi politik. Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, mendorong kadernya untuk terus membuka ruang dialog dan menjalin kerja sama dengan partai politik lain demi kepentingan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Almuzzammil saat memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis Daerah (Bimtekda) anggota DPRD dan pejabat publik PKS se-Banten di Hotel Aston, Kota Bogor, Kamis (17/9/2026).
Menurut Almuzzammil, perbedaan pandangan politik bukan alasan untuk menghambat kerja sama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
“PKS terus membangun ruang dialog dengan lintas partai. Kita bangun kolaborasi untuk kepentingan masyarakat dan mewujudkan hak-hak dasar bangsa Indonesia,” ujar Almuzzammil.
Ia mengatakan, komunikasi lintas partai tetap penting dilakukan, khususnya dalam membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
Dalam arahannya, Almuzzammil juga meminta anggota DPRD PKS menjalankan peran sebagai juru bicara masyarakat. Para legislator diminta berani menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat melalui fungsi dan kewenangan yang dimiliki.
“Anggota dewan harus menjadi juru bicara untuk menyuarakan persoalan moral di masyarakat, seperti judi online, pinjaman online, dan LGBT,” katanya.
Selain menyuarakan persoalan publik, Almuzzammil menekankan pentingnya kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Menurut dia, empati menjadi bagian penting bagi anggota DPRD maupun pejabat publik agar kebijakan dan program yang dijalankan dapat merespons kebutuhan masyarakat.
“Anggota dewan dan pejabat publik harus mengedepankan jiwa empati,” tegasnya.
Bimtekda anggota DPRD dan pejabat publik PKS se-Banten berlangsung pada 17–19 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema “Pemimpin Transformatif: Tingkatkan Pelayanan, Hadirkan Perubahan.”
Melalui kegiatan ini, anggota DPRD dan pejabat publik PKS se-Banten didorong memperkuat komunikasi politik, menyerap dan menyuarakan aspirasi masyarakat, serta mengedepankan empati dalam menjalankan tugas dan amanah publik.
