detak.co.id Cisauk, Tangerang — Perubahan besar sering kali dimulai dari langkah-langkah kecil yang tidak selalu disorot kamera. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, sekelompok anak muda di Cisauk memilih untuk tidak diam — mereka memilih bergerak, berpikir, dan berbuat.
Mereka adalah Pemuda Perum, komunitas independen yang kini bergabung dengan Aliansi Pemuda Cisauk, membawa semangat baru dalam perjuangan melawan penyalahgunaan narkoba dan memperkuat sistem perlindungan masyarakat.
Ketika Pemuda Bicara: Perubahan Tak Selalu Berisik
Kamis, 30 Oktober 2025 — bukan sekadar tanggal di kalender, tetapi babak baru dalam perjalanan Pemuda Perum.
Mereka mendatangi Kantor Desa Suradita dan Polsek Cisauk, bukan untuk menuntut dengan suara keras, melainkan untuk mengajak berdialog dan berkolaborasi.
Surat resmi mereka diterima oleh Aipda Faisal Pandu, K.S., di ruang Kasium Polsek Cisauk, untuk diteruskan kepada Kapolsek Cisauk.
Sementara di kantor desa, staf menyampaikan bahwa Kepala Desa Nurpahmi telah lebih dahulu pulang karena urusan kedinasan.
Namun bagi para pemuda ini, ketidakhadiran bukan penghalang — justru pengingat bahwa perjuangan sosial bukan sprint, melainkan maraton.
“Kami tahu tidak semua bisa langsung terwujud, tapi kami tidak akan berhenti hanya karena lelah. Kelelahan adalah bagian dari perjuangan, bukan alasan untuk menyerah,”
tutur Gagah Tri Saputra, Ketua Pemuda Perum.
Mengawal Amanat Rapat Koordinasi: Bukan Sekadar Janji, Tapi Tanggung Jawab Moral
Beberapa waktu lalu, Rapat Koordinasi Pencegahan Narkoba yang dipimpin langsung oleh Camat Cisauk, H. Hendarto, menghasilkan lima poin penting.
Poin kelima menjadi pusat perhatian:
“Perlindungan hukum bagi pelapor agar tidak mengalami intimidasi, ancaman, atau tekanan dalam bentuk apa pun.”
Poin itu bukan hanya kalimat dalam dokumen — bagi Pemuda Perum dan Aliansi Pemuda Cisauk, itu adalah kompas moral dan hukum.
Mereka ingin memastikan bahwa pelapor atau warga yang berani melawan penyimpangan tidak dibiarkan berjalan sendirian.
Gerakan ini berakar pada nilai-nilai konstitusional dan kemanusiaan:
- Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat.
- UU No. 31 Tahun 2014 melindungi saksi dan korban dari intimidasi.
- UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menegaskan hak pemuda berperan aktif dalam pembangunan sosial.
“Pelapor bukanlah pengkhianat, mereka adalah penjaga moral masyarakat.
Jika pelapor dilindungi, maka lingkungan akan terlindungi,”
tegas Gagah.
Dari Terik Matahari ke Api Semangat
Perjalanan siang itu berat — panas menyengat, tenaga terkuras. Tapi mereka berjalan dengan keyakinan penuh.
Divon Delan Day, Wakil Ketua Pemuda Perum, mengaku sedikit kecewa karena belum bisa bertemu langsung dengan para pemangku kebijakan. Namun ia tidak kehilangan semangat.
“Kami tidak datang untuk menuntut, tapi untuk mengingatkan.
Kolaborasi adalah kunci, dan kami ingin duduk bersama mencari solusi,” ujarnya.
Sementara Anas, aktivis muda yang ikut dalam rombongan, menilai keterlambatan pertemuan bukan kegagalan, tetapi peluang.
“Mungkin waktunya belum pas. Tapi kami percaya akan ada waktu yang tepat ketika semua pihak bisa bersinergi,” katanya dengan optimis.
Dan di sela-sela perjalanan itu, Putra, anggota termuda, tersenyum sambil berkata:
“Panasnya siang itu tidak seberapa dibanding panasnya semangat kami. Kadang perubahan memang lahir di tengah keringat.”
Gerakan Moral yang Menjembatani Rakyat dan Negara
Dalam surat yang diserahkan ke pihak desa dan Polsek, Pemuda Perum mengusulkan empat bentuk kolaborasi konkret:
- Penyuluhan & Edukasi Anti-Narkoba
Menghadirkan kegiatan sosial di sekolah dan lingkungan untuk membangun kesadaran sejak dini. - Kemitraan Informasi Masyarakat
Membuka kanal komunikasi publik agar masyarakat dapat berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan. - Pendampingan Hukum & Perlindungan Pelapor
Membantu warga yang menjadi pelapor atau korban intimidasi agar mendapatkan dukungan hukum yang aman dan sah. - Pembentukan Satgas Bersama
Mengajak aparat, pemuda, dan tokoh masyarakat untuk membangun tim pelindung sosial di tiap wilayah.
Langkah ini berpijak pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin “setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil,” serta memperkuat amanat UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas, yang mengakui hak masyarakat membentuk organisasi sosial secara mandiri.
Cinta Tanah Kelahiran: Dari Cisauk untuk Indonesia
Apa yang dilakukan Pemuda Perum bukan sekadar agenda kegiatan, tapi bentuk cinta tanah kelahiran. Mereka percaya, menjaga lingkungan dari narkoba sama artinya dengan menjaga masa depan generasi.
“Kami tidak melawan siapa pun, kami hanya ingin melindungi.
Ini bukan serangan, ini ajakan untuk bersama-sama,”
ungkap Gagah Tri Saputra.
Gerakan ini membuktikan bahwa perjuangan sosial bisa dilakukan dengan cara santun — melalui koordinasi, kolaborasi, dan niat baik yang tulus.
Bahwa perubahan tidak selalu harus berteriak di jalan, tetapi bisa tumbuh dari dialog dan tindakan nyata.
Harapan yang Tak Pernah Padam
Mereka sadar, mungkin hasil tidak datang seketika. Tapi di antara rasa lelah, ada keyakinan yang tak pernah padam. Mereka percaya: setiap surat yang dikirim, setiap langkah yang ditempuh, adalah bagian dari sejarah kecil perjuangan masyarakat.
“Kami ingin jadi jembatan — antara warga dan penegak hukum, antara niat baik dan tindakan nyata,”
kata Divon dengan penuh keyakinan.
Penutup
Gerakan Pemuda Perum dan Aliansi Pemuda Cisauk adalah cermin bahwa kekuatan bangsa tidak hanya lahir di ruang rapat pejabat,
tetapi juga di hati warga biasa yang berani peduli.
Mereka mungkin bukan pejabat, tapi mereka memiliki sesuatu yang tak kalah penting — ketulusan dan keberanian untuk menjaga masyarakatnya.
Cisauk hari ini sedang menulis sejarahnya sendiri:
tentang pemuda yang tak menunggu panggilan, tapi memanggil dirinya sendiri untuk bertindak.
“Kami mungkin kecil, tapi langkah kami nyata.
Karena cinta pada negeri dimulai dari menjaga lingkungan sendiri.”
