detak.co.id JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) menuai kritik karena dinilai melampaui kewenangan dengan terlibat langsung dalam program pemeriksaan kesehatan gratis, yang semestinya menjadi ranah Kementerian Kesehatan.
“KomDigi itu offside. Ini bukan domainnya, tapi malah terkesan seperti Kementerian Kesehatan. Apa urgensinya?” ujar pengamat kebijakan publik Adib Miftahul saat dimintai tanggapan, Senin (4/8/2025), menyoroti kehadiran Menteri KomDigi Meutya Hafid di kegiatan pemeriksaan kesehatan di Sekolah Penabur.
Adib menekankan bahwa tugas utama KomDigi seharusnya fokus pada pengawasan dan penanganan isu-isu krusial di ruang digital, seperti pemberantasan judi online dan pemblokiran konten pornografi yang hingga kini masih bebas diakses, terutama oleh kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sampai hari ini, akses ke situs judi online dan konten pornografi masih sangat terbuka. Ini fakta di lapangan yang tak terbantahkan. Kenapa itu tidak dijadikan prioritas?” ujarnya.
Adib juga menilai keterlibatan langsung Menteri KomDigi dalam program pemeriksaan kesehatan bersifat berlebihan. Menurutnya, hal semacam itu cukup dijalankan oleh pejabat teknis, bukan menteri.
“Kalau sekadar edukasi soal cek kesehatan gratis, cukup kepala bidang atau direktur yang turun. Kenapa harus menterinya? Apalagi ini bukan program dari kementeriannya sendiri,” sambungnya.
Ia menduga, langkah itu diambil untuk mencari panggung politik atau menumpang popularitas program yang bukan kewenangannya.
“Ini jelas overlapping. Kesan yang muncul justru seolah-olah menterinya sedang cari muka di hadapan Presiden Prabowo. Padahal, bukan itu tugas pokoknya,” tegas Adib.
Desakan publik pun menguat agar KomDigi segera mengarahkan fokus ke persoalan digital yang lebih mendesak, terutama dalam melindungi masyarakat dari bahaya konten negatif di internet.
Di sisi lain, Gubernur Banten Andra Soni memastikan pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah berjalan optimal di wilayahnya. Ia menyampaikan hal itu saat mendampingi Menkomdigi Meutya Hafid dalam kegiatan kick-off CKG Sekolah di SMP Katolik Penabur, Pakulonan Barat, Kabupaten Tangerang, Senin (4/8/2025).
Andra menyebutkan bahwa program CKG telah berjalan selama tiga hari di Provinsi Banten, mencakup siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK dan Sekolah Khusus (SKh). Program ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan petugas Puskesmas.
“Pemeriksaan kesehatan seperti ini sangat penting untuk pencegahan dan deteksi dini. Seringkali kita baru sadar pentingnya cek kesehatan ketika sudah sakit,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa program ini dikerjakan secara kolaboratif tanpa melihat batas kewenangan antarinstansi.
“Pemerintah provinsi mengurus SMA/SMK dan SKh, sementara kabupaten/kota menangani SD dan SMP. Semua bersinergi, termasuk petugas lapangan,” tambah Andra.
Dirinya optimistis program nasional ini dapat menjangkau 53 juta siswa di seluruh Indonesia dan memberikan dampak positif bagi kesehatan anak-anak.
“Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, kami yakin anak-anak Indonesia bisa tumbuh lebih sehat,” tutupnya.
