detak.co.id, TEBING TINGGI – Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai daerah dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terbaik di Provinsi Sumatera Utara.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), H. Surya, dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.
Kota Tebing Tinggi menjadi salah satu dari tiga daerah penerima penghargaan, bersama Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat.
Penghargaan ini diterima oleh Wakil Wali Kota Tebing Tinggi, H. Chairil Mukmin Tambunan, yang mengungkapkan apresiasi mendalam atas kerja sama seluruh pihak dalam menyukseskan GPM di wilayahnya.
Dia ucapkan terima kasih kepada semua lapisan stakeholder sehingga Kota Tebing Tinggi mendapat penghargaan dari Provinsi Sumatera Utara atas pelaksanaan Gerakan Pangan dan Pasar Murah terbaik.
“Harapan saya agar penghargaan ini dapat kita pertahankan di tahun-tahun mendatang,” ujar Chairil.
Dalam rapat tersebut, Wagubsu H. Surya menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Ia menggarisbawahi tiga strategi utama:
Stabilisasi Komoditas Inflasi fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi seperti beras, cabai merah, dan bawang merah, dengan mempercepat penyaluran SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), intensifikasi GPM, dan memperluas toko pantau inflasi.
Kolaborasi Hulu-Hilir Pangan dengan memperkuat kerja sama antar daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, serta optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker untuk menekan gejolak harga.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan endorong penguatan dan integrasi data pangan sebagai sistem peringatan dini melalui pilot project sistem monitoring harga dan stok pangan di beberapa daerah, termasuk Kota Tebing Tinggi.
Selain pengendalian inflasi, Wagub Surya juga menyoroti pentingnya akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah.
Pemerintah daerah diharapkan mengadopsi sistem pembayaran digital seperti QRIS, e-commerce, dan mobile banking untuk pembayaran pajak dan retribusi.
“Kita perlu mempercepat penyusunan regulasi dan infrastruktur untuk mendukung pembayaran non tunai, termasuk penggunaan kartu kredit Indonesia di lingkup pemerintahan daerah,” tegas Surya.
Selama tahun 2025, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Sumut dalam pengendalian inflasi, seperti penanaman jagung, panen raya serentak, dan operasi pasar sebanyak 35 kali. GPM juga digelar secara konsisten di seluruh wilayah Sumut.
Di sisi lain, Pemko Tebing Tinggi aktif mengadakan pasar murah di berbagai titik strategis sebagai bagian dari strategi pengendalian harga bahan pangan, terutama komoditas strategis penyumbang inflasi.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Iman Gunadi, turut menyampaikan bahwa tantangan inflasi di Sumut masih bersumber dari volatilitas harga pangan, sehingga perlu dibentuk ekosistem hulu-hilir yang kuat dan terintegrasi.(ap).
