detak.co.id JAKARTA — SpaceX, perusahaan antariksa milik Elon Musk, mengumumkan bahwa layanan internet satelit Starlink untuk sementara tidak menerima pelanggan baru di Indonesia. Keputusan ini diambil karena kapasitas layanan di seluruh wilayah Indonesia diklaim telah mencapai batas maksimal.
“Layanan Starlink saat ini tidak tersedia untuk pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitasnya telah habis terjual di seluruh Indonesia,” demikian pernyataan resmi Starlink dikutip dari situs resminya, Minggu (13/7/2025).
Meski demikian, Starlink tetap membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengantre untuk mendaftar layanan ini. Namun, belum ada kepastian kapan kuota tambahan akan tersedia.
“Harap dicatat bahwa kami tidak dapat memberikan perkiraan waktu ketersediaan (layanan internet), tetapi tim kami sedang bekerja sama dengan otoritas setempat untuk menghadirkan Starlink ke Indonesia sesegera mungkin,” jelas Starlink dalam keterangannya.
Starlink pertama kali resmi beroperasi di Indonesia pada Juni 2022, dengan menyasar pelanggan bisnis melalui kemitraan dengan Telkomsat—anak usaha Telkom—sebagai penyedia infrastruktur backhaul.
Selanjutnya, layanan ini merambah pasar konsumen ritel pada Mei 2024. Dalam peresmian layanan ritel tersebut, Elon Musk bahkan hadir langsung, menandakan keseriusannya dalam menjangkau masyarakat Indonesia secara lebih luas.
Namun, lonjakan peminat tampaknya membuat kapasitas layanan cepat terserap habis, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses internet.
Kehadiran Starlink di Indonesia turut menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini telah melakukan kajian mendalam sejak Mei hingga Oktober 2024 terkait dampak masuknya penyedia internet berbasis satelit orbit rendah (LEO), termasuk Starlink.
Kajian tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan DPR RI, kementerian dan lembaga, pelaku industri, asosiasi, hingga akademisi. KPPU juga menggelar survei kepada masyarakat guna memperoleh data primer yang akurat.
“Berdasarkan kajian tersebut, KPPU menyarankan Presiden RI agar Pemerintah memprioritaskan jangkauan layanan penyediaan internet berbasis satelit LEO di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T),” ungkap Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Ranamenggala, pada Jumat (29/11/2024).
Lebih lanjut, KPPU juga mendorong adanya kemitraan antara penyedia internet LEO dengan pelaku usaha telekomunikasi lokal dan UMKM dalam pengembangan layanan di wilayah 3T. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan nasional di tengah gempuran teknologi global.
