detak.co.id TANGSEL – Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) disetujui DPRD. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama antara Wali Kota Benyamin dan para pimpinan DPRD melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Tangsel, Kamis (14/8/2025).
Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Maria Teresa Suhardja dalam pidato persetujuan KUA – PPAS anggaran 2026 menyampaikan, persetujuan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Nomor 2 Tahun 2022, serta Perwal Nomor 25 Tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah daerah 2026.
Asumsi makro yang digunakan antara lain pertumbuhan ekonomi 5,6–6,45 persen, PDRB per kapita Rp91,5–95,9 juta, tingkat kemiskinan 1,84–2,10 persen, pengangguran 4,6–5,42 persen, dan IPM 84,54–84,82 poin.
Struktur APBD 2026 disepakati dengan pendapatan daerah Rp 4,3 triliun, terdiri dari PAD Rp 3,02 triliun dan pendapatan transfer Rp 1,3 triliun. Belanja daerah dialokasikan Rp 4,6 triliun, yang mencakup belanja operasi Rp 3,3 triliun, belanja modal Rp 1,2 triliun, belanja tak terduga Rp 10 miliar, dan belanja transfer Rp 15 miliar. Pembiayaan daerah bersih diproyeksikan Rp 277,4 miliar.
Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Tangsel mengalami penambahan anggaran, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Rp 748,6 miliar, Dinas SDA-Bina Marga-Bina Konstruksi menjadi Rp 517,3 miliar, Dinas Perumahan menjadi Rp 365,2 miliar, serta Dinas Lingkungan Hidup menjadi Rp 288,1 miliar.
Wali Kota Benyamin Davnie mengatakan, tema RKPD Tangsel 2026 adalah Penguatan Fondasi Pembangunan SDM Unggul, Layanan Dasar, dan Tata Kelola Inklusif. Prioritas pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah dan teknologi, reformasi birokrasi, serta pembangunan kota yang tangguh dan berkelanjutan.
Pemkot juga memprioritaskan belanja tematik untuk penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengelolaan sampah, pengendalian banjir, penurunan kemacetan, dan pengurangan pengangguran.
“Kesepakatan ini adalah awal dari kerja keras kita bersama. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi warga Tangsel,” ujar Benyamin.
