detak.co.id, TANGSEL – Rapat koordinasi lintas pemerintah daerah, antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota di Jabar dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan terkait ketersediaan dan upaya pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Bogor untuk kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi agenda pokok bahasan di ruang Blandongan Lt. 4 Puspemkot Tangsel, Senin (08/09).
Pada kesempatan tersebut, sebagai mana dijelaskan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, seusai menghadiri kegiatan pengajian rutin bulanan Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid-Dewan Masjid Indonesia (BKMM-DKM) Kota Tangsel, khususnya pada kegiatan “Gebyar Muharram” dalam rangka Peringkatan Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid Al-I’tishom pada Selasa (09/9), bahwa rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah yang difasilitasi pemerintah pusat terkait solusi pemanfaatan lahan untuk TPA sampah dari Kota Tangsel, yakni Sekretaris Utama Kementerian LH, Perwakilan BPKP provinsi Jabar, Kadis LH Jabar, Asisten II Jabar, Perwakilan Pemkab Bogor, Perwakilan Pemkot Bogor, Perwakilan Pemkot Depok,, LKPP, Perwakilan PT. Semen Cibinong, dan Pemkot Tangsel.
Dalam rapat koordinasi tersebut, kata Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menjelaskan, bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan kegiatan lanjutan tentang kerja sama yang sudah ditandatangani bersama oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan beberapa Bupati/Wali Kota di Jabar untuk memaksimalkan pengelolaan lahan TPA Lulut Nambo di Kabupaten Bogor.
“Intinya adalah melanjutkan kerja sama atau perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat dan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat pada 2024 lalu, untuk memaksimalkan tempat pembuangan akhir Lulut Nambo,” papar Wali Kota Tangsel.
Menurut Benyamin Davnie, di lokasi tersebut jaraknya cukup dekat dan nantinya dibuat RDF di mana penerima (off-taker)nya PT Semen Cibinong yang juga hadir dalam rapat tersebut. Diketahui, bahwa RDF (Refuse Derived Fuel, red) adalah bahan bakar yang dihasilkan dari sampah. Ini adalah bahan bakar alternatif yang dibuat dari komponen sampah yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan karet, melalui proses pemilahan, pengeringan, dan pencacahan. RDF kemudian digunakan oleh industri, seperti pabrik semen dan pembangkit listrik, sebagai pengganti bahan bakar fosil, membantu mengatasi masalah sampah dan memenuhi kebutuhan energi.
Dijelaskan Wali Kota Tangsel, bahwa semuanya berjalan normatif, tetapi memang belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Karena, lanjut Benyamin Davnie, masih ada beberapa unsur-unsur teknis, misalnya, yaitu siapa nanti yang mengelola kawasan itu. “BUMD Jawa Barat kah atau harus pencari pihak ketiga kah, dan sebagainya. Kemudian beberapa perizinan seperti dari Kementerian Lingkungan Hidup, “Prinsipnya, mau dibantu soal perizinan. Jadi, ada beberapa teknis. Targetnya, menurut Kepala Dinas LH, itu 2027 baru bisa jalan. Kami mengusulkan daerah-daerah supaya ada percepatan,” ungkap Wali Kota Tangsel.
Paling tidak, kata Benyamin Davnie, walaupun belum bisa RDF, sanitari landfill bisa dilakukan dulu. “Artinya, kalau bisa disepakati sanitari landfill dulu, diasistensi oleh Kementerian LH. Ya, mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah bisa beroperasi,” harap Wali Kota Tangsel.
Hal lain, menurut Benyamin Davnie, soal kapasitas buangan sampahnya. Sebetulnya target maksimalnya itu 2.300 ton sampah dari Tangsel dapat alokasi kurang lebih 300 ton hingga 500 ton. Tetapi, dengan kondisi sekarang, seluruh daerah kota/kabupaten itu hanya bisa 50 ton per hari. “Saya (Kota Tangsel, red) cuma kebagian 10 ton, buat truk doang Bang Zali. Nggak ada signifikansinya buat Tangsal,” uangkap Wali Kota Tangsel.
Jadi, lanjut Wali Kota Tangsel, pembahasan tersebut masih akan terus diintensifkan. “Saya akan lapor kepada Bapak Gubernur. Dalam kesempatan yang pertama, untuk mendorong pembicaraan antar pemerintah provinsi lebih baik,”imbuhnya.
Bantuan untuk Dorong percepatan
Menurut Wali Kota Tangsel, itu belum sampai ke titik itu dibicarakan. Artinya, kalau umpanannya Kota Tangsel, Memang nanti sistemnya dari government ke bisnis. Misalnya, Pemkot Tangsel memberikan tipping fee. “Siap kita, siap, siap kita tipping fee,” tegas Benyamin Davnie.
Soal tipping fee, kata Wali Kota Tangsel, awalnya Rp125.000 per ton, tetapi kemudian ada evaluasi kurang lebih Rp250.000 per ton.
“Tidak ada bantuan keuangan, hanya tipping fee saja. Tapi memang pembicaraan belum sampai ke titik itu, teknisnya juga belum,”jelasnya.
Sementara itu, rencana TPA di Pandeglang, kata Wali Kota Tangsel sudah dibatalkan. “Sudah nggak jadi. Pandeglang mah udah dibatalin. Saya tinggal nunggu surat. Kepala Dinas LH dengan antar Kepala Dinas LH sudah rapat. Ya memang sudah keputusannya tidak dilanjutkan,” terangnya lagi.
Pemberdayaan TPST dengan terobosan kebijakan-kebijakan
Menurut Wali Kota Tangsel awalnya sudah merencanakan untuk membeli mesin insenerator dengan kapasitas 10 ton. Tetapi sekarang tidak boleh sama Kementerian LH. Karena tingkat pencemarannya cukup tinggi. Artinya, kita harus mencari cara. Nanti TPST atau TPST 3R betul-betul dilakukan pemilahan. Sekarang yang ingin kita capai, kata Wali Kota Tangsel adalah di TPS 3R itu pemilahan antara sampah organik dengan anorganik. Ini yang harus dirintis dari sekarang. Karena kalau nanti RDF jadi, itu tetap memang sampahnya harus terpisah.
Soal contoh baik dalam pengelolaan sampah berbasis/skala perumahan, menurut Wali Kota penting dioptimalkan.
“Betul bisa. Kami siap membantu TPST atau TPST 3R yang ada 36 yang jalan dari 49. Kalau nggak salah Bank Sampah kita ada 353 dari 400 sekian yang efektif. “Jadi, kita siap bantu TPS 3R yang berjalan baik, seperti saya pernah menggali CSR untuk TPS 3R di Komplek Batan itu dengan mesin membakar plastik menjadi batako dan sebagainya. Kita akan dorong TPS 3R. Jadi, hulu dan hilir penanganan sampah ini kita garap maksimal. (Zal)
