detak.co.id, SERANG,– Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengikuti Entry Meeting Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penilaian Maladministrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (4/8/26).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Entry Meeting tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya mengatasi dan membenahi tantangan yang dihadapi
“Penilaian dari Ombudsman RI ini menjadi momentum bagi kami untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik. Seluruh perangkat daerah harus mampu memberikan pelayanan yang prima, profesional, serta bebas dari praktik maladministrasi,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kompetensi aparatur, digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan pengawasan internal agar masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat menjadikan hasil penilaian Ombudsman ini sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya
Ia juga menegaskan bahwa raihan opini kualitas tinggi dari Ombusman RI pada tahun 2025 akan terus dipertahankan dengan melakukan berbagai terobosan dan inovasi pelayanan publik yang bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombusman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi mengatakan kegiatan entry meeting tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan penilaian Ombudsman RI terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten.
“Penilaian tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan sekaligus mendorong pencegahan praktik maladministrasi,” jelas Fadli
