Nasional

Kementerian ATR/BPN Siap Dukung Penerapan Sertifikat Elektronik Melalui Portal INA Digital

42
×

Kementerian ATR/BPN Siap Dukung Penerapan Sertifikat Elektronik Melalui Portal INA Digital

Sebarkan artikel ini

detak.co.id,  JAKARTA-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, siap mendukung implementasi teknologi pemerintahan dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Pernyataan tersebut, disampaikan AHY usai mengikuti rapat persiapan peluncuran Government Technologi (GovTech) Indonesia bersama sejumlah kepala lembaga dan menteri kabinet Indonesia maju di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (25/5/2024).

“Sebelumnya kementerian ATR/BPN ini tidak termasuk dalam sembilan kementerian penyedia aplikasi prioritas, tapi kemarin tanggal 24 Mei untuk pertama kali kami diundang. Tentunya kami ingin menyukseskan juga, mengintegrasikan, utamanya layanan sertifikat tanah elektronik,” kata Menteri AHY dalam siaran pers yang di kutip Minggu (26/5/2024).

Dia menyampaikan, sertifikat elektronik merupakan salah satu inovasi Kementerian ATR/BPN agar tugas dan fungsi pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien, sekaligus bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia.

“Karena ini (Sertifikat tanah elektronik-red) menjadi perhatian besar dari bapak presiden Jokowi dan juga manfaatnya sangat baik untuk masyarakat,” ungkap Menteri.

Menteri AHY mengaku akan melakukan percepatan agar bisa catch up dengan kementerian lainnya sehingga bisa segera menghadirkan layanan elektronik yang dibutuhkan melalui portal INA Digital yang ada saat ini.

Dalam menggerakkan transformasi digital, pemerintah Indonesia juga memastikan keterpaduan antar layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform. Upaya itu diwujudkan dengan membentuk Government Technologi Indonesia.

Selain itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya sudah menerbitkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 guna mengakselerasi transformasi layanan prioritas di berbagai sektor pemerintahan.