detak.co.id, BANTEN – Gubernur Banten Andra Soni mengaku bangga lima desa/kelurahan di Provinsi Banten terpilih untuk mengikuti ajang Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI. Lima desa/kelurahan itu diharapkan memperoleh hasil yang maksimal, mengharumkan nama baik Provinsi Banten di tingkat nasional.
“Karena mereka nanti akan menghadapi sekitar 130 desa/kelurahan lainnya dari berbagai daerah di Indonesia,” katanya saat menerima perwakilan Kepala Desa dan Lurah terpilih di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (29/8/2025).
Oleh karena itu, Pemprov Banten mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan oleh lima desa/kelurahan untuk memberikan hasil yang terbaik.
“Tentunya dengan rasa bangga saya melepas mereka dan saya yakinkan mereka untuk tetap optimis akan menghasilkan yang terbaik bagi Banten,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, dua orang mewakili lima kepala desa/kelurahan Provinsi Banten yang terpilih dalam PJA 2025 berdialog bersama Gubernur Banten Andra Soni, yakni Kepala Desa Surianeun, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Muhammad Rizali Assukron dan Lurah Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Euis Susanti.
Sedangkan tiga kepala desa/Lurah lainnya yang terpilih mengikuti ajang PJA tersebut yakni Lurah Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Mohamad Yusuf, Lurah Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Ahmad Gozali. Terakhir Lurah Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Rita Wulan Sari.
Lurah Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Euis Susanti berharap dari lima desa/Lurah yang bisa masuk 10 dan 3 besar dari total sekitar 130 peserta yang mengikuti.
“Apalagi tadi support dari Pak Gubernur Banten begitu besar. Kita diminta optimis bisa. Harapan kami bisa memberikan yang terbaik untuk Provinsi Banten,” jelasnya.
Euis Susanti menjelaskan jika penghargaan itu diberikan kepada kepala desa dan lurah. Mereka sudah berperan aktif sebagai juru damai di lingkungannya melalui pembentukan Posbankum sebagai akses mendapatkan keadilan bagi masyarakat paling bawah.
“Di Posbankum itu, kita mediasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat bawah agar tidak sampai tingkat pengadilan,” katanya.
PJA 2025 itu diselenggarakan di BPSDM Hukum Kementerian Hukum di Cinere, Depok pada 1 – 2 September 2025. Setelah itu berlanjut ke acara Puncak Anugerah PJA pada 3 September 2025 di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan. (Zal)
