detak.co.id TANGERANG – Aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi (AMPD) di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang, pada Senin (27/04/2026), kemarin dianggap ngawur.
Pasalnya, tuntutan AMPD yang mendesak penonaktifan pihak-pihak terkait operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditengarai hanya ingin mencari sensasi belaka.
Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul mengatakan, aksi demontrasi sekelompok pemuda yang mengatasnamakan mahasiswa di kantor Kejari Kabupaten Tangerang dinilai keliru serta salah alamat.
Sebab, perkara jaksa kena OTT KPK sudah masuk tahap persidangan. Artinya pihak Kejaksaan sendiri secara tegas telah melakukan penindakan secara hukum terhadap oknum jaksa nakal.
“Saya sepakat bahwa oknum jaksa yang terlibat itu harus dihukum sesuai perbuatannya. Kasus itu tentu dapat dijadikan triger untuk bersih-bersih di internal kejaksaan. Tapi aksi demontrasi di kantor Kejari Kabupaten Tangerang itu menurut saya sangat ngawur, karena perkaranya sudah diproses hukum serta dilimpahkan ke Pengadilan. Kalau demonya sekarang yah sudah basi,” ungkap Adib, kepada wartawan, Selasa (28/04/2026).
Adib menuturkan, sepengetahuan dirinya sejumlah oknum jaksa yang diduga terlibat itu telah lama dinonaktifkan dari jabatannya oleh Jaksa Agung ST. Burhanuddin.
Para oknum jaksa dimaksud juga sudah tidak lagi bertugas di Kejari Kabupaten Tangerang. Mereka telah diganti dengan orang-orang baru yang memiliki integritas tinggi dan berkompeten.
“Saya yakin pejabat yang baru ini adalah orang-orang pilihan, tentu mempunyai semangat antikorupsi dan punya integritas. Mereka pasti belajar dari pengalaman rekannya dan enggak mungkin masuk ke lubang yang sama. Saran saya adik-adik mahasiswa fokus belajar aja enggak usah latah kuatir jadi bahan tertawaan,” kata Dosen Fisip Unis Tangerang ini.
