detak.co.id SERANG — Dalam Diskusi Nasional bertema “Danantara: Solusi Investasi Daerah dan Strategi Menghadapi Badai Global”, akademisi dan praktisi hukum dari Iluni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Asep Busro, SH., MH., menyampaikan pandangan kritis sekaligus harapan atas kehadiran Dana Danantara sebagai skema investasi strategis yang dapat mendorong pembangunan daerah di Indonesia.Menurut Asep, meskipun Dana Danantara menjadi langkah kebijakan besar yang diambil Presiden Prabowo Subianto, publik dan kalangan akademisi masih menyimpan sejumlah keraguan.
“Sebagai entitas baru, Dana Danantara ini masih membingungkan publik. Tapi jika dikelola secara profesional, ini bisa menjadi reformasi keuangan negara yang mengkonsolidasikan kekuatan investasi BUMN untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa selama ini banyak BUMN memiliki anak dan cucu perusahaan yang menjalankan aksi korporasi tanpa arah jelas dan minim dampak langsung ke masyarakat. Dengan Dana Danantara, yang menghimpun aset senilai lebih dari Rp14.000 triliun, pemerintah kini memiliki peluang besar untuk mengintervensi sektor-sektor strategis seperti penciptaan lapangan kerja dan pemerataan infrastruktur.
Asep juga menyoroti potensi Dana Danantara dalam membantu pembiayaan proyek strategis daerah, khususnya bagi pemerintah daerah dengan keterbatasan APBD. Ia mencontohkan rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara di Banten yang diusung Gubernur Banten, Andra Soni.
“Proyek seperti pelabuhan internasional butuh pendanaan besar, yang tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Dana Danantara bisa jadi alternatif pembiayaan pembangunan daerah,” jelasnya.
Namun demikian, Asep menekankan pentingnya pengawasan dan distribusi yang tepat sasaran agar Dana Danantara tidak menimbulkan risiko kerugian negara maupun beban bagi masyarakat.
“Jangan sampai ini jadi skema megainvestasi yang gagal, atau bahkan menjadi beban fiskal jangka panjang. Dana sebesar itu harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli, dan menjawab kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Diskusi ini menjadi momentum untuk memperjelas fungsi dan posisi Dana Danantara sebagai instrumen kebijakan publik.
Asep berharap, ke depan Danantara benar-benar mampu menjadi solusi investasi daerah yang inklusif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
