detak.co.id, Tanjungbalai (Sumut)– Dengan mengenakan Pakaian Adat Melayu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina hadiri Musyawarah Perencanaan Pernbangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara 2025—2029, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang digelar di Aula Raja lnal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan, Senin (5/5/2025).
Musrenbang ini akan berlangsung selama lima hari, mulai hari Minggu lalu (4/5) hingga Jumat (9/5). Kegiatan ini juga menjadi ajang dałam merumuskan arah pembangunan Sumatera Utara Iima tahun ke depan.
Terlihat unik dalam Musrenbang, kepala daerah, baik dari Kabupaten maupun Kota se-Sumatera Utara beserta jajaran OPD Pemprov Sumut, mengenakan pakałan adat masing-masing. Begitupun juga dengan Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, yang dalam kesempatan ini didampingi Kepala Baperida Zul Abdiman dan OPD terkait, terlihat mengenakan pakaian adat khas dari Kota Tanjungbalai.
Dalam sambutannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, berharap seraya meminta kepada kepala daerah yang hadir, untuk mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk bekerja, untuk melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.
“Kita jaga nama baik dan citra Sumatera Utara. Dengan kebersamaan kita semua, saya yakin pembangunan yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara bisa berhasil,” kata Dirjen BKD Kemendagri.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, meminta kepada kepala daerah di kabupaten, kota, untuk menyelaraskan seluruh program presiden dan visi misinya selama menjabat gubernur.
“ini sudah disampaikan oleh Pak Fatoni, ada masa kita disini untuk menyelaraskan program, dan mohon sesuaikanlah agar program ini bisa berjalan, sehingga kita sama sama enak kerjanya, sama-sama nyaman dan sama-sama punya nilai ukur. Saya minta kedepannya kita bisa laksanakan sama-sama,” ujar Gubernur Sumut.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menargetkan nilai investasi yang masuk ke Sumut sebesar Rp100 triliun per tahun. Dengan banyaknya investasi yang masuk, maka indikator makro pembangunan seluruhnya juga ikut meningkat.
Ketika investasi masuk, investasi berjalan baik, maka semua indikator (makro) akan menarik indikator lainnya, kalau ada investasi masuk, perusahaan buka, pabrik buka, pasti nilai pengangguran terbuka berkurang, PDRB perkapita meningkat dan lain-lainnya,” kata Bobby.
Salah satu agenda dari Musrenbang ialah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Sumatera Utara dengan empat institusi strategis, yakni BPS Sumut (optimalisasi penyelenggaraan satu data Indonesia), Polda Sumut (penanganan tindak pidana berbasis keadilan restoratif), Kanwil Kemenkumham Sumut (penanganan persoalan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif) dan Administrator KEK Sei Mangke, PT. KINRA dan BPJS Ketenagakerjaan (pengelolaan tenaga kerja KEK Sei Mangke periode 2025-2026).
Selain dihadiri jajaran kepala daerah Bupati/Wali Kota Se Sumut, Musrenbang ini juga turut hadir sejumlah deputi dari kementerian dan badan terkait, antara lain dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bappenas Pakaian Adat Melayu
