detak.co.id, BANTEN – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya peningkatan kinerja seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dengan begitu, kinerja ASN akan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melalui zoom meeting, Kamis, 23 Oktober 2025, Andra menyampaikan bahwa selama lima tahun terakhir (2020–2024), SAKIP Provinsi Banten masih mempertahankan predikat B dengan nilai 69,31 poin hingga triwulan II tahun 2025.
“Masih diperlukan peningkatan sekitar 0,8 poin agar nilai SAKIP kita bisa naik ke kategori lebih tinggi. Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi kita semua,” ujar Andra.
Namun, ia menegaskan, nilai SAKIP itu bukan tujuan utama. “Peningkatan pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat merupakan tujuan kami,” ujarnya.
Ia juga mengakui jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, capaian Banten masih perlu ditingkatkan. Daerah Istimewa Yogyakarta telah meraih predikat AA, sedangkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta berpredikat A.
“Sebagai provinsi di Pulau Jawa, kita harus mampu sejajar dengan daerah lain. Sesuai visi Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi, kami berkomitmen memperkuat akuntabilitas dan kinerja agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari pemerintahan,” tegasnya.
Untuk itu, Andra meminta seluruh ASN di lingkungan Pemprov Banten untuk bekerja lebih kolaboratif dan berinovasi dalam menjalankan program pemerintah.
Ia menegaskan pentingnya memahami substansi dokumen perencanaan, mulai dari RPJMN, RPJMD, hingga Renstra perangkat daerah, termasuk indikator keberhasilan di setiap tingkatan. “Laksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antarperangkat daerah. Lakukan monitoring dan evaluasi secara objektif, konsisten, dan transparan. Tingkatkan kreativitas serta inovasi agar pelayanan publik semakin mudah dan cepat dirasakan masyarakat,” ujar Andra.
Andra juga menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap tahapan perencanaan dan evaluasi, agar akuntabilitas kinerja pemerintah dapat terukur dan transparan. “Dengan ikhtiar yang optimal, kita akan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan dan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Banten. Itu akan tercermin dari meningkatnya nilai evaluasi implementasi SAKIP ke depan,” katanya.
Ia juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif. Persentase penduduk miskin Provinsi Banten hingga triwulan III tahun 2025 tercatat 5,63 persen, turun konsisten dalam tiga tahun terakhir dari 6,17 persen pada 2023 dan 5,70 persen pada 2024.
Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Banten mencapai 5,26 persen atau naik dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,79 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 75,25 menjadi 76,35.
“Peningkatan ini menunjukkan bahwa kerja kita diakui oleh masyarakat melalui perbaikan kualitas tata kelola, pembangunan, dan pelayanan publik. Tapi kita tidak boleh puas, karena masih banyak tantangan yang perlu dihadapi bersama,” tutur Andra.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB, Nurhasni memberikan apresiasi atas komitmen kuat Pemprov Banten dalam pelaksanaan SAKIP. “Kami yakin bahwa penguatan SAKIP di Provinsi Banten mendapat perhatian langsung dari Pak Gubernur. Seluruh jajaran perangkat daerah juga menunjukkan kekuatan luar biasa dalam menjelaskan capaian kinerjanya,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil evaluasi akan dibawa ke tim panel nasional pada November dan diumumkan pada Desember 2025. “Hasil ini tentu menjadi motivasi bagi seluruh ASN, terutama karena fokus SAKIP tahun ini adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Menutup pertemuan, pihak KemenPANRB menyampaikan harapan agar semangat kolaborasi dan komitmen reformasi birokrasi di Banten terus ditingkatkan. “Semangat untuk Provinsi Banten. Semoga hasil terbaik bisa diraih tahun ini,” pungkas Nurhasni.
Sekda Banten, Deden Apriandhi memaparkan progres implementasi SAKIP Pemprov Banten tahun 2025 yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemprov Banten telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya melalui penyempurnaan pohon kinerja, penyusunan Renstra 2025–2029, dan penyesuaian target kinerja perangkat daerah yang terintegrasi dalam aplikasi SIMAKIP.
“Seluruh perangkat daerah kini sudah memiliki rencana aksi bulanan dan triwulanan yang diunggah di SIMAKIP. Proses monitoring, evaluasi, hingga pelaporan dilakukan secara digital dan transparan,” ujar Deden. Ia menjelaskan, pelaksanaan SAKIP di Banten kini didukung penuh oleh digitalisasi administrasi pemerintahan melalui aplikasi SIMAKIP yang mencakup modul perencanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan. Dasar hukumnya tertuang dalam Pergub Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP.
Ia juga menegaskan, arah kebijakan Pemprov Banten tahun 2025–2029 berfokus pada dua isu strategis utama, yakni pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan. “Melalui sistem tagging program lintas perangkat daerah, Pemprov Banten telah merancang logframe (kerangka logis)yang menautkan seluruh program ke sasaran makro pembangunan daerah,” ujarnya.
Sejumlah program unggulan ditampilkan sebagai bukti implementasi SAKIP yang berdampak langsung bagi masyarakat, di antaranya Program Sekolah Gratis, RSUD H. Muhammad Irsyad Djuwaeli di Pandeglang dan RSUD Uwes Qorni di Lebak, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pendirian Koperasi Merah Putih di desa-desa untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).
Deden juga menyampaikan bahwa capaian makro pembangunan daerah terus menunjukkan tren positif. Penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi bukti kinerja aparatur yang semakin baik dan akuntabel. “Seluruh capaian ini bukan semata angka, tetapi cerminan kerja keras seluruh ASN Pemprov Banten dalam melayani masyarakat. Ke depan, kita akan terus memperkuat budaya kerja berbasis hasil,” tutup Deden. (Zal)
