detak.co.id TANGSEL – Komisi VIII DPR RI menemukan sejumlah persoalan saat meninjau Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 33 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang dikenal sebagai Sekolah Rakyat.
Salah satu masalah yang mencuat adalah adanya sembilan peserta didik yang memilih mengundurkan diri dari sekolah yang berlokasi di Serpong Utara tersebut.
“Bukan kabur, tapi mengundurkan diri. Tadi jumlahnya sembilan orang sementara,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, saat kunjungan di Serpong Utara, Tangsel, Rabu (17/9/2025).
Singgih menjelaskan, jumlah siswa yang mendaftar di Sekolah Rakyat SMA 33 awalnya mencapai 150 orang. Menurutnya, mundurnya sejumlah siswa menunjukkan adanya persoalan adaptasi yang perlu segera dievaluasi.
“Anak-anak ini mungkin belum terbiasa dengan lingkungan dan kurikulum. Misalnya, dibiasakan bangun jam 4 pagi untuk salat, sarapan, lalu olahraga. Hal-hal seperti itu butuh waktu penyesuaian,” katanya.
Selain itu, Singgih juga menyoroti kenakalan remaja di sekolah tersebut. Ia menyebutkan adanya temuan siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah.
Karena itu, dia pun mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyediakan bimbingan konseling agar perilaku negatif siswa dapat diminimalisir.
“Mungkin sebelumnya mereka di rumah bebas merokok atau bahkan mengonsumsi minuman keras. Sekarang menjadi tanggung jawab pengelola sekolah untuk mendisiplinkan mereka agar bisa mengikuti proses belajar dengan baik,” lanjutnya.
Lebih jauh, Singgih menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran stimulus Rp1,1 triliun tahun ini untuk melengkapi kebutuhan Sekolah Rakyat. Pada tahun depan, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp23 triliun untuk sarana dan prasarana, ditambah Rp27–28 triliun untuk program Sekolah Rakyat secara keseluruhan.
“Setiap kabupaten/kota akan mendapatkan sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan infrastruktur fisik Sekolah Rakyat,” pungkasnya.
